PBB: Gempa Sulteng Harus Jadi Pembelajaran Negara Asia-Pasifik
PBB: Gempa Sulteng Harus Jadi Pembelajaran Negara Asia-Pasifik
A
A
A
NEW YORK - Badan Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana PBB (UNISDR) menyatakan, gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah, Indonesia, harus menjadi pembelajaran bagi negara-negara di kawasan Asian Pasifik.
Kepala regional UNISDR, Loretta Hieber Girardet menyatakan, pemerintah di Asia-Pasifik harus berbuat lebih banyak untuk memberdayakan masyarakat pesisir untuk melindungi diri mereka dari ancaman gempa bumi dan tsunami.
"Lokalisasi adalah pesan kunci di sini - memastikan bahwa pemimpin komunitas itu sendiri diberdayakan. Komunitas itu sendiri, dan setiap lapisan masyarakat, benar-benar perlu dilibatkan," ucap Girardet, seperti dilansir Reuters pada Jumat (5/10).
Menurut PBB, Indonesia telah menderita lebih banyak kematian akibat tsunami daripada negara lain, dan bencana di Sulawesi adalah tsunami fatal ke enam yang menyerang Indonesia sejak tsunami Samudra Hindia 2004.
Bulan lalu, Indonesia adalah salah satu dari 24 negara yang berbatasan dengan Samudera Hindia yang mengambil bagian dalam latihan tsunami berskala besar yang menyimulasikan dua gempa bumi berkekuatan 9.3. Latihan dua tahunan, yang melibatkan sekitar 150 ribu orang berfokus untuk melibatkan masyarakat pesisir lebih banyak dalam perencanaan tsunami.
Namun, meski demikian Girardet menyatakan, tsunami yang terjadi di Palu dan Dongala sangat tidak biasa dan dan tidak bisa disimulasikan.
"Gempa terakhir mungkin dipicu oleh tanah longsor bawah laut, bukan benturan, gerakan tanah vertikal yang menggantikan volume tinggi air laut dan paling sering terjadi dalam gempa bumi di kawasan itu. Bentuk teluk sempit juga membantu gelombang berkumpul dalam intensitas dan fokus di garis pantai. Masyarakat tidak siap," ucapnya.
Dia lalu mengatakan, saat ini langkah-langkah kesiapan termasuk mengidentifikasi infrastruktur yang paling berisiko dari bencana, retrofitting bangunan, membangun tempat penampungan darurat dan memastikan rute pelarian ditandai dengan baik harus dilakukan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.
Kepala regional UNISDR, Loretta Hieber Girardet menyatakan, pemerintah di Asia-Pasifik harus berbuat lebih banyak untuk memberdayakan masyarakat pesisir untuk melindungi diri mereka dari ancaman gempa bumi dan tsunami.
"Lokalisasi adalah pesan kunci di sini - memastikan bahwa pemimpin komunitas itu sendiri diberdayakan. Komunitas itu sendiri, dan setiap lapisan masyarakat, benar-benar perlu dilibatkan," ucap Girardet, seperti dilansir Reuters pada Jumat (5/10).
Menurut PBB, Indonesia telah menderita lebih banyak kematian akibat tsunami daripada negara lain, dan bencana di Sulawesi adalah tsunami fatal ke enam yang menyerang Indonesia sejak tsunami Samudra Hindia 2004.
Bulan lalu, Indonesia adalah salah satu dari 24 negara yang berbatasan dengan Samudera Hindia yang mengambil bagian dalam latihan tsunami berskala besar yang menyimulasikan dua gempa bumi berkekuatan 9.3. Latihan dua tahunan, yang melibatkan sekitar 150 ribu orang berfokus untuk melibatkan masyarakat pesisir lebih banyak dalam perencanaan tsunami.
Namun, meski demikian Girardet menyatakan, tsunami yang terjadi di Palu dan Dongala sangat tidak biasa dan dan tidak bisa disimulasikan.
"Gempa terakhir mungkin dipicu oleh tanah longsor bawah laut, bukan benturan, gerakan tanah vertikal yang menggantikan volume tinggi air laut dan paling sering terjadi dalam gempa bumi di kawasan itu. Bentuk teluk sempit juga membantu gelombang berkumpul dalam intensitas dan fokus di garis pantai. Masyarakat tidak siap," ucapnya.
Dia lalu mengatakan, saat ini langkah-langkah kesiapan termasuk mengidentifikasi infrastruktur yang paling berisiko dari bencana, retrofitting bangunan, membangun tempat penampungan darurat dan memastikan rute pelarian ditandai dengan baik harus dilakukan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.
(esn)
Explore More