Korut-Korsel Sepakat Bangun Zona Penyangga di Perbatasan
A
A
A
PYONGYANG - Korea Selatan (Korsel) dan Korea Utara (Korut) sepakat untuk membangun zona penyangga di sepanjang perbatasan darat dan laut. Hal itu untuk mengurangi ketegangan militer dan mencegah bentrokan yang tidak disengaja.
Demikian bunyi pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Presiden Korsel Moon Jae-in dan Pemimpin Korut Kim Jong-un usai keduanya bertemu pada Rabu (19/9/2018).
Seperti dikutip dari AP, pernyataan itu juga mengatakan bahwa kedua negara itu setuju untuk menarik 11 pos penjaga dari Zona Demiliterisasi pada bulan Desember mendatang untuk kemudian dihapus.
Pernyataan itu juga mengatakan kedua Korea menyetujui zona larangan terbang di atas garis demarkasi militer yang membagi kedua negara yang akan berlaku untuk pesawat, helikopter dan pesawat tak berawak.
Seoul telah menekankan pentingnya mengurangi ancaman militer konvensional antar Korea untuk mencegah bentrokan tidak disengaja yang dapat meningkat menjadi konflik nuklir.
Pernyataan itu dikeluarkan menyusul pertemuan puncak Pyongyang antara Pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden Korsel, Moon Jae-in.
Presiden Korsel, Moon Jae-in, mengatakan bahwa duo Korea telah sepakat untuk membentuk komite militer gabungan guna mengevaluasi bagaimana mengurangi ketegangan dan menjaga komunikasi untuk meredakan krisis dan mencegah bentrokan yang tidak disengaja.
Moon mengatakan, rencana komite itu adalah bagian dari komitmen untuk menghapus ancaman apa pun yang dapat menyebabkan perang di Semenanjung Korea. Ia berbicara setelah pertemuan puncak Pyongyang dengan pemimpin Korut Kim Jong Un.
Pemerintah Moon telah menekankan pentingnya mengurangi ancaman militer konvensional antara Korea untuk mencegah bentrokan yang tidak disengaja yang dapat meningkat menjadi konflik nuklir.
Korea pertama kali setuju untuk membentuk komite militer gabungan pada tahun 1991, tetapi rencana tersebut tidak dilakukan karena hubungan yang bergejolak di antara keduanya.
Demikian bunyi pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Presiden Korsel Moon Jae-in dan Pemimpin Korut Kim Jong-un usai keduanya bertemu pada Rabu (19/9/2018).
Seperti dikutip dari AP, pernyataan itu juga mengatakan bahwa kedua negara itu setuju untuk menarik 11 pos penjaga dari Zona Demiliterisasi pada bulan Desember mendatang untuk kemudian dihapus.
Pernyataan itu juga mengatakan kedua Korea menyetujui zona larangan terbang di atas garis demarkasi militer yang membagi kedua negara yang akan berlaku untuk pesawat, helikopter dan pesawat tak berawak.
Seoul telah menekankan pentingnya mengurangi ancaman militer konvensional antar Korea untuk mencegah bentrokan tidak disengaja yang dapat meningkat menjadi konflik nuklir.
Pernyataan itu dikeluarkan menyusul pertemuan puncak Pyongyang antara Pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden Korsel, Moon Jae-in.
Presiden Korsel, Moon Jae-in, mengatakan bahwa duo Korea telah sepakat untuk membentuk komite militer gabungan guna mengevaluasi bagaimana mengurangi ketegangan dan menjaga komunikasi untuk meredakan krisis dan mencegah bentrokan yang tidak disengaja.
Moon mengatakan, rencana komite itu adalah bagian dari komitmen untuk menghapus ancaman apa pun yang dapat menyebabkan perang di Semenanjung Korea. Ia berbicara setelah pertemuan puncak Pyongyang dengan pemimpin Korut Kim Jong Un.
Pemerintah Moon telah menekankan pentingnya mengurangi ancaman militer konvensional antara Korea untuk mencegah bentrokan yang tidak disengaja yang dapat meningkat menjadi konflik nuklir.
Korea pertama kali setuju untuk membentuk komite militer gabungan pada tahun 1991, tetapi rencana tersebut tidak dilakukan karena hubungan yang bergejolak di antara keduanya.
(ian)