India Dikritik karena Tolak Bantuan Asing

NEW DELHI - India tidak akan menerima bantuan kemanusiaan dari pemerintah asing untuk para korban banjir di negara bagian Kerala. Pernyataan itu muncul setelah ada tawaran bantuan dari Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA). Keputusan menolak bantuan asing itu memicu kritik dari oposisi yang menyeru diakhirinya penderitaan para korban banjir di Kerala.

Saat ini bencana itu telah menewaskan sekitar 400 orang dan memaksa 1 juta warga mengungsi. Pemerintahan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi hanya mengumumkan bantuan 6 miliar rupee, padahal permintaan dari Kerala paling sedikit 20 miliar rupee.

Modi menjanjikan lebih banyak bantuan dan pemerintahannya akan memenuhi kebutuhan itu melalui upaya domestik. “Pemerintah India sangat mengapresiasi tawaran dari beberapa negara, termasuk pemerintah asing untuk membantu pemulihan dan rehabilitasi setelah banjir tragis di Kerala,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) India, dikutip kantor berita Reuters.

“Sesuai dengan kebijakan yang ada, pemerintah berkomitmen memenuhi kebutuhan untuk pemulihan dan rehabilitasi melalui upaya domestik,” demikian yang disampaikan Kemenlu. Pekan ini UEA menawarkan bantuan USD100 juta dan Qatar menawarkan USD5 juta.

Banyak warga Kerala tinggal dan bekerja di negara-negara Teluk itu. Musim hujan di Kerala sejak Rabu (8/8) telah menewaskan 231 orang, menghancurkan puluhan ribu rumah, serta menyapu sejumlah jembatan dan jalan. Kerugian akibat banjir dan tanah longsor diperkirakan sebesar USD2,85 miliar.

Hujan mulai reda selama akhir pekan lalu saat fokus pemerintah beralih dari penylamatan menjadi pemulihan dan rehabilitasi. Oposisi utama Partai Kongres menuduh Modi memperburuk bencana itu dengan tidak memberikan bantuan lebih banyak dan menghalangi bantuan asing.

“Keputusan ini sangat mengecewakan rakyat Kerala,” kata Ketua Partai Kongres dan mantan Kepala Menteri Kerala Oommen Chandy dalam surat terbuka pada Modi.

Chandy menambahkan, berbagai aturan itu seharusnya mereka menghapus penderitaan rakyat.“Jika ada penghalang apapun untuk menerima bantuan asing, maka cermati masalah itu dengan serius dan lakukan perubahan yang di perlukan.”

Kemenlu India menyatakan, pemerintah akan menyambut kontribusi pada Dana Pemulihan Perdana Menteri dan Dana Pemulihan Kepala Menteri dari berbagai yayasan, warga India di luar negeri dan dari rakyat India. Menteri Keuangan Kerala Thomas Isaac menjelaskan, pemerintah pusat harus mengganti kerugian karena menolak bantuan asing.