Protes Korupsi, Demo Besar Anti-Pemerintah Pecah di Rumania
Minggu, 12 Agustus 2018 - 07:33 WIB
Protes Korupsi, Demo Besar Anti-Pemerintah Pecah di Rumania
A
A
A
BUCHAREST - Demo besar-besaran untuk memprotes korupsi pecah di Bucharest dan kota-kota besar lain di Rumania. Mereka menuntut pemerintah berkuasa dari kubu Sosial Demokrat mengundurkan diri.
Demo sudah berlangsung sejak hari Jumat. Aksi yang semula berjalan damai berubah jadi rusuh, di mana polisi anti-huru-hara menembakkan gas air mata dan menggunakan meriam air untuk membubarkan massa di pusat Kota Bucharest.
Ratusan orang termasuk demonstran dan polisi membutuhkan bantuan medis akibat bentrok.
Sekitar 40.000 orang berkumpul di depan kantor-kantor pemerintah di ibu kota pada Sabtu malam. Mereka berteriak "Pengunduran diri! Pengunduran diri!", sembari meniup vuvuzela. Massa juga melambaikan bendera Rumania dan Uni Eropa.
Rmania, sebuah negara berpenduduk 20 juta yang menjadi tuan rumah sebuah stasiun pertahanan rudal balistik Amerika Serikat, tetap berada di antara anggota Uni Eropa yang paling miskin dan paling korup.
Ribuan demonstran menentang praktik korupsi oleh para politisi juga terjadi di Kota Transylvania Cluj, Sibiu dan Brasov, di wilayah Timisoara yang berbatasan dengan Serbia.
Unjuk rasa damai telah berulang kali digelar sejak kubu faksi Demokrat Sosial mengambil alih kekuasaan pada awal 2017. Pemerintah berkuasa dianggap telah mendekriminalisasi beberapa pelanggaran korupsi.
Awal tahun ini, para anggota legislatif yang berkuasa mendorong perubahan pasal kriminal melalui parlemen. Tindakan itu menarik perhatian dari Komisi Eropa dan Departemen Luar Negeri AS. Amandemen peraturan itu sedang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Pemimpin Demokrat Sosial yang juga Ketua Majelis Rendah Liviu Dragnea dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara oleh Mahkamah Agung pada bulan Juni karena membuat hasutan untuk menyalahgunakan jabatan. Keputusan hukumnya belum rampung karena dia mengajukan banding.
Dalam sebuah surat terbuka, Dragnea, yang dipandang sebagai pemimpin de facto pemerintah, mengatakan partainya dan pemerintah tidak akan tunduk pada tekanan publik untuk mengundurkan diri.
"Saya ingin meyakinkan semua warga Rumania bahwa parlemen tidak akan mengizinkan siapa pun untuk membubarkan demokrasi, menangguhkan hak-hak dan kebebasan individu, mengubah hasil pemilu dan menggulingkan ketertiban di negara Rumania melalui kekerasan," tulis dia dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Minggu (12/8/2018).
Demo sudah berlangsung sejak hari Jumat. Aksi yang semula berjalan damai berubah jadi rusuh, di mana polisi anti-huru-hara menembakkan gas air mata dan menggunakan meriam air untuk membubarkan massa di pusat Kota Bucharest.
Ratusan orang termasuk demonstran dan polisi membutuhkan bantuan medis akibat bentrok.
Sekitar 40.000 orang berkumpul di depan kantor-kantor pemerintah di ibu kota pada Sabtu malam. Mereka berteriak "Pengunduran diri! Pengunduran diri!", sembari meniup vuvuzela. Massa juga melambaikan bendera Rumania dan Uni Eropa.
Rmania, sebuah negara berpenduduk 20 juta yang menjadi tuan rumah sebuah stasiun pertahanan rudal balistik Amerika Serikat, tetap berada di antara anggota Uni Eropa yang paling miskin dan paling korup.
Ribuan demonstran menentang praktik korupsi oleh para politisi juga terjadi di Kota Transylvania Cluj, Sibiu dan Brasov, di wilayah Timisoara yang berbatasan dengan Serbia.
Unjuk rasa damai telah berulang kali digelar sejak kubu faksi Demokrat Sosial mengambil alih kekuasaan pada awal 2017. Pemerintah berkuasa dianggap telah mendekriminalisasi beberapa pelanggaran korupsi.
Awal tahun ini, para anggota legislatif yang berkuasa mendorong perubahan pasal kriminal melalui parlemen. Tindakan itu menarik perhatian dari Komisi Eropa dan Departemen Luar Negeri AS. Amandemen peraturan itu sedang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Pemimpin Demokrat Sosial yang juga Ketua Majelis Rendah Liviu Dragnea dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara oleh Mahkamah Agung pada bulan Juni karena membuat hasutan untuk menyalahgunakan jabatan. Keputusan hukumnya belum rampung karena dia mengajukan banding.
Dalam sebuah surat terbuka, Dragnea, yang dipandang sebagai pemimpin de facto pemerintah, mengatakan partainya dan pemerintah tidak akan tunduk pada tekanan publik untuk mengundurkan diri.
"Saya ingin meyakinkan semua warga Rumania bahwa parlemen tidak akan mengizinkan siapa pun untuk membubarkan demokrasi, menangguhkan hak-hak dan kebebasan individu, mengubah hasil pemilu dan menggulingkan ketertiban di negara Rumania melalui kekerasan," tulis dia dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Minggu (12/8/2018).
(mas)
