Rusia Izinkan Ribuan Pekerja Korut Masuk, Berpotensi Langgar Sanksi PBB
Jum'at, 03 Agustus 2018 - 14:00 WIB
Rusia Izinkan Ribuan Pekerja Korut Masuk, Berpotensi Langgar Sanksi PBB
A
A
A
WASHINGTON - Rusia diketahui telah mengizinkan ribuan pekerja Korea Utara (Korut) masuk ke negara itu. Padahal, PBB sudah menjatuhkan sanksi dengan memerintahkan setiap negara mengurangi arus uang ke rezim Pyongyang karena menguji coba senjata nuklirnya.
Surat kabar Wall Street Journal melaporkan lebih dari 10.000 pekerja baru Korea Utara telah terdaftar di Rusia sejak September lalu. Data itu mengutip dokumen Kementerian Dalam Negeri Rusia.
Para pejabat Amerika Serikat (AS) yang dikutip media tersebut mengatakan, tindakan Rusia berpotensi melanggar sanksi PBB. Sanksi untuk memangkas sumber pendapatan Pyongyang itu bertujuan agar rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut menghentikan program senjata nuklirnya.
Catatan Departemen Tenaga Kerja Rusia yang diperoleh oleh Wall Street Journal menunjukkan bahwa minimal 700 izin kerja baru telah dikeluarkan untuk pekerja Korea Utara pada tahun ini. Para pejabat AS sedang menyelidiki kemungkinan bahwa Moskow melanggar sanksi PBB.
Sejak laporan itu muncul, Kementerian Luar Negeri Rusia menolak memberikan komentar.
"Sangat jelas bahwa Rusia perlu berbuat lebih banyak. Rusia mengatakan ingin hubungan yang lebih baik dengan AS, jadi Moskow harus membuktikan bahwa dengan bekerja sama dengan kami, tidak bekerja melawan kami, terhadap ancaman yang mendesak bagi semua negara," kata Departemen Luar Negeri AS, melalui seorang juru bicaranya kepada Reuters, Jumat (3/8/2018).
"Diperkirakan bahwa pekerja Korea Utara di Rusia mengirim antara USD150 juta hingga USD300 juta setiap tahun ke Pyongyang. Sekarang saatnya bagi Rusia untuk mengambil tindakan, Moskow harus segera dan sepenuhnya menerapkan semua sanksi PBB yang telah ditandatangani," lanjut departemen tersebut.
Surat kabar Wall Street Journal melaporkan lebih dari 10.000 pekerja baru Korea Utara telah terdaftar di Rusia sejak September lalu. Data itu mengutip dokumen Kementerian Dalam Negeri Rusia.
Para pejabat Amerika Serikat (AS) yang dikutip media tersebut mengatakan, tindakan Rusia berpotensi melanggar sanksi PBB. Sanksi untuk memangkas sumber pendapatan Pyongyang itu bertujuan agar rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut menghentikan program senjata nuklirnya.
Catatan Departemen Tenaga Kerja Rusia yang diperoleh oleh Wall Street Journal menunjukkan bahwa minimal 700 izin kerja baru telah dikeluarkan untuk pekerja Korea Utara pada tahun ini. Para pejabat AS sedang menyelidiki kemungkinan bahwa Moskow melanggar sanksi PBB.
Sejak laporan itu muncul, Kementerian Luar Negeri Rusia menolak memberikan komentar.
"Sangat jelas bahwa Rusia perlu berbuat lebih banyak. Rusia mengatakan ingin hubungan yang lebih baik dengan AS, jadi Moskow harus membuktikan bahwa dengan bekerja sama dengan kami, tidak bekerja melawan kami, terhadap ancaman yang mendesak bagi semua negara," kata Departemen Luar Negeri AS, melalui seorang juru bicaranya kepada Reuters, Jumat (3/8/2018).
"Diperkirakan bahwa pekerja Korea Utara di Rusia mengirim antara USD150 juta hingga USD300 juta setiap tahun ke Pyongyang. Sekarang saatnya bagi Rusia untuk mengambil tindakan, Moskow harus segera dan sepenuhnya menerapkan semua sanksi PBB yang telah ditandatangani," lanjut departemen tersebut.
(mas)
