Legislator Rusia Kecam Sanksi AS Terhadap Turki
Kamis, 02 Agustus 2018 - 23:21 WIB
Legislator Rusia Kecam Sanksi AS Terhadap Turki
A
A
A
MOSKOW - Anggota parlemen Rusia mengkritik langkah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap dua anggota kabinet Turki. Sanksi tersebut dianggap sebagai langkah kontraproduktif dan merusak.
Wakil Kepala Komite Internasional Duma Negara, Alexay Chepa, mengatakan bahwa memberlakukan sanksi telah menjadi semacam rutinitas AS.
"Setiap hari kami mendengar berita bahwa AS memberlakukan sanksi atau mengumumkan perang dagang terhadap mereka yang tidak ingin bertindak seperti yang diinginkan AS," kata Chepa seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (2/8/2018).
"Pada saat yang sama AS tetap dengan beberapa politisi dan organisasi yang terkenal dengan pelanggaran hak asasi manusia tetapi siap untuk melakukan segala sesuatu yang Washington katakan kepada mereka," imbuhnya.
Senator Igor Morozov, anggota Komite Internasional Dewan Federasi, mengatakan sanksi itu kontraproduktif, mengutip sanksi AS dan Uni Eropa terhadap Rusia.
"Tidak ada keraguan bahwa sanksi merusak kepercayaan dan karena itu, ekonomi, perdagangan dan hubungan lainnya berubah. AS melakukan pekerjaan merusak yang mengarah pada isolasi diri," kata Morozov.
Pada hari Rabu, juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan AS akan menjatuhkan sanksi pada Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu, dan Menteri Kehakiman Abdulhamit Gul karena tidak melepaskan Pendeta Amerika Andrew Craig Brunson, yang menghadapi tuduhan terorisme di Turki.
"AS akan memblokir properti apa pun, atau kepentingan dalam properti kedua menteri," ucap Sanders.
Kementerian Luar Negeri Turki pun protes keras terhadap keputusan Departemen Keuangan AS, menyerukan kepada pemerintah AS untuk mencabut keputusan yang dianggap salah itu.
Brunson telah dituduh memata-matai untuk PKK - sebuah kelompok teroris yang ditunjuk di AS dan Turki - dan Fetullah Gulen yang berbasis di AS dan Organisasi Teror Fetullah (FETO), kelompok di balik upaya kudeta Juli 2016 yang gagal di Turki yang menjadi martir 251 orang dan melukai ribuan orang.
Ankara juga menuduh FETO berada di belakang kampanye jangka panjang untuk menggulingkan negara melalui infiltrasi institusi Turki, khususnya militer, polisi, dan peradilan.
Wakil Kepala Komite Internasional Duma Negara, Alexay Chepa, mengatakan bahwa memberlakukan sanksi telah menjadi semacam rutinitas AS.
"Setiap hari kami mendengar berita bahwa AS memberlakukan sanksi atau mengumumkan perang dagang terhadap mereka yang tidak ingin bertindak seperti yang diinginkan AS," kata Chepa seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (2/8/2018).
"Pada saat yang sama AS tetap dengan beberapa politisi dan organisasi yang terkenal dengan pelanggaran hak asasi manusia tetapi siap untuk melakukan segala sesuatu yang Washington katakan kepada mereka," imbuhnya.
Senator Igor Morozov, anggota Komite Internasional Dewan Federasi, mengatakan sanksi itu kontraproduktif, mengutip sanksi AS dan Uni Eropa terhadap Rusia.
"Tidak ada keraguan bahwa sanksi merusak kepercayaan dan karena itu, ekonomi, perdagangan dan hubungan lainnya berubah. AS melakukan pekerjaan merusak yang mengarah pada isolasi diri," kata Morozov.
Pada hari Rabu, juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan AS akan menjatuhkan sanksi pada Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu, dan Menteri Kehakiman Abdulhamit Gul karena tidak melepaskan Pendeta Amerika Andrew Craig Brunson, yang menghadapi tuduhan terorisme di Turki.
"AS akan memblokir properti apa pun, atau kepentingan dalam properti kedua menteri," ucap Sanders.
Kementerian Luar Negeri Turki pun protes keras terhadap keputusan Departemen Keuangan AS, menyerukan kepada pemerintah AS untuk mencabut keputusan yang dianggap salah itu.
Brunson telah dituduh memata-matai untuk PKK - sebuah kelompok teroris yang ditunjuk di AS dan Turki - dan Fetullah Gulen yang berbasis di AS dan Organisasi Teror Fetullah (FETO), kelompok di balik upaya kudeta Juli 2016 yang gagal di Turki yang menjadi martir 251 orang dan melukai ribuan orang.
Ankara juga menuduh FETO berada di belakang kampanye jangka panjang untuk menggulingkan negara melalui infiltrasi institusi Turki, khususnya militer, polisi, dan peradilan.
(ian)
