Mahathir Didesak Usir Ulama Zakir Naik dari Malaysia
Sabtu, 07 Juli 2018 - 16:31 WIB
Mahathir Didesak Usir Ulama Zakir Naik dari Malaysia
A
A
A
KUALA LUMPUR - Komunitas lintas agama di Malaysia mendesak Perdana Menteri Mahathir Mohamad untuk mendeportasi atau mengusir ulama kondang asal India, Zakir Naik. Desakan muncul setelah Mahathir membolehkannya tinggal di Malaysia selama dia tidak membuat masalah.
RS Mohan Shan, Presiden Dewan Kosulatatif Malaysia untuk Buddhisme, Kristen, Hindu, Sikhisme dan Taoisme, mendesak perdana menteri untuk mencabut status penduduk tetap Zakir.
Ulama itu telah diburu aparat berwenang India atas tuduhan menginspirasi pelaku serangan teror di Dhaka tahun 2016 melalui ceramahnya. Singapura telah menolak kehadirannya karena ceramahnya dianggap memecah belah komunitas di negara tersebut.
"Kami sangat keberatan dengan Zakir yang berada di negara ini. Kami dengan rendah hati meminta agar Mahathir memikirkan kembali keputusannya dan mengekstradisinya," katanya, kepada The Malaysian Insight.
Zakir memperoleh status penduduk tetap Malaysia dari pemerintahan Najib Razak. Dia telah tinggal di Malaysia untuk menghindari tuntutan dari pihak berwenang India.
Mohan mengatakan, kelompok lintas-iman bingung mengapa Mahathir membiarkan Zakir tinggal di Malaysia.
“Kami, kelompok lintas agama dan Sangam Hindu, ingin dia pergi. Mungkin Mahathir tidak melihat gambaran yang lebih besar dan hanya melihatnya dari perspektif Islam," kata Mohan, yang dikutip Sabtu (7/7/2018).
"Meskipun Zakir tidak mengadakan ceramah besar, dia diam-diam berkeliling menyebarkan ajarannya, yang menghakimi pandangan negatif terhadap non-Muslim," ujar Mohan.
Pemimpin Dewan Gereja Malaysia, Pendeta Hermen Shastri mengatakan Mahathir menutup mata terhadap tuduhan pemerintah India terhadap Zakir.
“Menyedihkan bahwa Mahathir siap melindungi pria ini, yang dinyatakan oleh pemerintah India sebagai penjahat, yang menghadapi begitu banyak tuduhan," katanya.
"Bahkan, status PR (permanent resident/penduduk tetap)-nya cepat dilacak untuk menghindari ekstradisinya," imbuh Hermen.
Dia mengatakan, jika Zakir tidak diberi status penduduk tetap, pengkhotbah itu kemungkinan akan pindah ke Timur Tengah. “Di sini, di Malaysia, dia bisa membeli perlindungan," katanya.
"Bagaimana bisa Mahathir tidak tahu bahwa keputusan ini salah, dan melakukan ini pada India?," imbuh Hermen.
Hermen mengatakan Zakir mengkhotbahkan pandangan agama yang eksklusif yang tidak memiliki tempat dalam masyarakat multireligius dan multikultural.
“Dia diburu oleh pemerintah India atas ekstremisme dan fanatisme," kata Hermen. "Mahathir seharusnya tidak meniru tindakan pemerintahan sebelumnya dalam hal ini," ujarnya mengacu pada pemerintahan Najib.
Masalah Zakir muncul lagi ketika sebuah laporan berita India mengatakan pengkhotbah kontroversial itu diperkirakan akan segera dideportasi.
Kepala Polisi Diraja Malaysia Inspektur Jenderal Polisi Mohamad Fuzi Harun membantah berita tersebut.
Zakir meninggalkan India pada tahun 2016 dan telah tinggal di Malaysia sejak itu, meskipun ada protes dari warga etnis India di Malaysia.
Sebelumnya, PM Mahathir mengatakan bahwa pemerintahannya tidak akan mendeportasi Zakir jika dia tidak membuat masalah di Malaysia. "Selama dia tidak menciptakan masalah, kami tidak akan mendeportasinya karena dia memiliki status PR (penduduk tetap)," kata Mahathir dalam konferensi pers setelah memimpin dewan kepresidenan Pakatan Harapan, hari Jumat.
RS Mohan Shan, Presiden Dewan Kosulatatif Malaysia untuk Buddhisme, Kristen, Hindu, Sikhisme dan Taoisme, mendesak perdana menteri untuk mencabut status penduduk tetap Zakir.
Ulama itu telah diburu aparat berwenang India atas tuduhan menginspirasi pelaku serangan teror di Dhaka tahun 2016 melalui ceramahnya. Singapura telah menolak kehadirannya karena ceramahnya dianggap memecah belah komunitas di negara tersebut.
"Kami sangat keberatan dengan Zakir yang berada di negara ini. Kami dengan rendah hati meminta agar Mahathir memikirkan kembali keputusannya dan mengekstradisinya," katanya, kepada The Malaysian Insight.
Zakir memperoleh status penduduk tetap Malaysia dari pemerintahan Najib Razak. Dia telah tinggal di Malaysia untuk menghindari tuntutan dari pihak berwenang India.
Mohan mengatakan, kelompok lintas-iman bingung mengapa Mahathir membiarkan Zakir tinggal di Malaysia.
“Kami, kelompok lintas agama dan Sangam Hindu, ingin dia pergi. Mungkin Mahathir tidak melihat gambaran yang lebih besar dan hanya melihatnya dari perspektif Islam," kata Mohan, yang dikutip Sabtu (7/7/2018).
"Meskipun Zakir tidak mengadakan ceramah besar, dia diam-diam berkeliling menyebarkan ajarannya, yang menghakimi pandangan negatif terhadap non-Muslim," ujar Mohan.
Pemimpin Dewan Gereja Malaysia, Pendeta Hermen Shastri mengatakan Mahathir menutup mata terhadap tuduhan pemerintah India terhadap Zakir.
“Menyedihkan bahwa Mahathir siap melindungi pria ini, yang dinyatakan oleh pemerintah India sebagai penjahat, yang menghadapi begitu banyak tuduhan," katanya.
"Bahkan, status PR (permanent resident/penduduk tetap)-nya cepat dilacak untuk menghindari ekstradisinya," imbuh Hermen.
Dia mengatakan, jika Zakir tidak diberi status penduduk tetap, pengkhotbah itu kemungkinan akan pindah ke Timur Tengah. “Di sini, di Malaysia, dia bisa membeli perlindungan," katanya.
"Bagaimana bisa Mahathir tidak tahu bahwa keputusan ini salah, dan melakukan ini pada India?," imbuh Hermen.
Hermen mengatakan Zakir mengkhotbahkan pandangan agama yang eksklusif yang tidak memiliki tempat dalam masyarakat multireligius dan multikultural.
“Dia diburu oleh pemerintah India atas ekstremisme dan fanatisme," kata Hermen. "Mahathir seharusnya tidak meniru tindakan pemerintahan sebelumnya dalam hal ini," ujarnya mengacu pada pemerintahan Najib.
Masalah Zakir muncul lagi ketika sebuah laporan berita India mengatakan pengkhotbah kontroversial itu diperkirakan akan segera dideportasi.
Kepala Polisi Diraja Malaysia Inspektur Jenderal Polisi Mohamad Fuzi Harun membantah berita tersebut.
Zakir meninggalkan India pada tahun 2016 dan telah tinggal di Malaysia sejak itu, meskipun ada protes dari warga etnis India di Malaysia.
Sebelumnya, PM Mahathir mengatakan bahwa pemerintahannya tidak akan mendeportasi Zakir jika dia tidak membuat masalah di Malaysia. "Selama dia tidak menciptakan masalah, kami tidak akan mendeportasinya karena dia memiliki status PR (penduduk tetap)," kata Mahathir dalam konferensi pers setelah memimpin dewan kepresidenan Pakatan Harapan, hari Jumat.
(mas)
