Anggota Kongres Desak AS Akui Kemerdekaan Taiwan
Jum'at, 22 Juni 2018 - 09:45 WIB
Anggota Kongres Desak AS Akui Kemerdekaan Taiwan
A
A
A
WASHINGTON - Seorang anggota Kongres Amerika Serikat (AS) mengajukan resolusi yang berisi desakan kepada Pemerintah Presiden Donald Trump agar mengakui Taiwan sebagai negara merdeka dan berdaulat. Resolusi ini bisa membuat marah China, yang selama ini menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang nakal.
Dana Rohrbacher, anggota Kongres dari California telah mengajukan resolusi kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen pada hari Rabu. Resolusi itu juga berisi desakan kepada Pemerintah AS untuk berani menyatakan kebijakan "Satu China" secara efektif sudah usang.
Menurut draft resolusi tersebut, AS semestinya mengakui Taiwan sebagai negara yang merdeka selama lebih dari 50 tahun.
"AS juga harus secara agresif mendukung partisipasi penuh Taiwan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi-organisasi internasional lainnya di mana Amerika Serikat adalah anggota," bunyi draft resolusi yang di-posting di situs Formosan Association for Public Affairs (FAPA), yang dikutip SINDOnews, Jumat (22/6/2018).
Pemerintah Taiwan di Taipei menyambut resolusi politisi Partai Republik AS tersebut. Regine Chen, seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Taiwan kepada Focus Taiwan mengatakan, "Taipei akan terus bekerja sama dengan teman-teman kami di Kongres AS mengenai perkembangan terbaru mengenai proposal tersebut."
Usulan Rohrabacher muncul hanya seminggu setelah American Institute of Taiwan (AIT) yang didanai Amerika meluncurkan markas baru dengan biaya 256 juta dolar di Taipei. Peluncuran markas itu memicu protes keras dari China.
Markas organisasi nirlaba yang berbasis di AS itu secara tidak langsung menjadi kedutaan de facto Washington di Taiwan.
"Tren ini sangat berbahaya bagi hubungan China-AS dan perdamaian regional, karena China tidak akan berkompromi dengan pertanyaan Taiwan," kata Da Wei, direktur Institute of American Studies di China Institute of Contemporary International Relations, kepada Global Times.
"China tidak akan membalas terhadap setiap langkah provokatif dari AS, tetapi ketika provokasi telah terakumulasi dan mencapai tingkat tertentu, China tidak akan lagi diam dan mungkin mengambil tindakan balasan, yang mungkin mengejutkan AS," ujar Da.
Resolusi Rohrabacher diajukan ketika pemerintahan Trump telah meningkatkan konflik perdagangan dengan Beijing.
Diao Daming, seorang ahli AS yang mengajar di Renmin University of China, mengatakan kepada Global Times bahwa resolusi Rohrabacher adalah bagian dari tren di Washington. Menurutnya, pada bulan Januari lalu Penasihat Keamanan Nasional yang baru John Bolton, yang juga menyerukan pemerintah Trump meninjau kembali kebijakan "Satu China".
Sekadar diketahui, AS telah mengikuti kebijakan "Satu China" sejak 1972. Komunike Shanghai, yang ditandatangani selama kunjungan Presiden Richard Nixon ke China, mengatakan bahwa Washington mengakui China yang mencakup Selat Taiwan dan menegaskan bahwa Taiwan bagian dari China.
Konstitusi China juga menyebut Taiwan bagian dari wilayah suci Republik Rakyat China dan menyerukan "penyatuan kembali ibu pertiwi".
Dana Rohrbacher, anggota Kongres dari California telah mengajukan resolusi kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen pada hari Rabu. Resolusi itu juga berisi desakan kepada Pemerintah AS untuk berani menyatakan kebijakan "Satu China" secara efektif sudah usang.
Menurut draft resolusi tersebut, AS semestinya mengakui Taiwan sebagai negara yang merdeka selama lebih dari 50 tahun.
"AS juga harus secara agresif mendukung partisipasi penuh Taiwan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi-organisasi internasional lainnya di mana Amerika Serikat adalah anggota," bunyi draft resolusi yang di-posting di situs Formosan Association for Public Affairs (FAPA), yang dikutip SINDOnews, Jumat (22/6/2018).
Pemerintah Taiwan di Taipei menyambut resolusi politisi Partai Republik AS tersebut. Regine Chen, seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Taiwan kepada Focus Taiwan mengatakan, "Taipei akan terus bekerja sama dengan teman-teman kami di Kongres AS mengenai perkembangan terbaru mengenai proposal tersebut."
Usulan Rohrabacher muncul hanya seminggu setelah American Institute of Taiwan (AIT) yang didanai Amerika meluncurkan markas baru dengan biaya 256 juta dolar di Taipei. Peluncuran markas itu memicu protes keras dari China.
Markas organisasi nirlaba yang berbasis di AS itu secara tidak langsung menjadi kedutaan de facto Washington di Taiwan.
"Tren ini sangat berbahaya bagi hubungan China-AS dan perdamaian regional, karena China tidak akan berkompromi dengan pertanyaan Taiwan," kata Da Wei, direktur Institute of American Studies di China Institute of Contemporary International Relations, kepada Global Times.
"China tidak akan membalas terhadap setiap langkah provokatif dari AS, tetapi ketika provokasi telah terakumulasi dan mencapai tingkat tertentu, China tidak akan lagi diam dan mungkin mengambil tindakan balasan, yang mungkin mengejutkan AS," ujar Da.
Resolusi Rohrabacher diajukan ketika pemerintahan Trump telah meningkatkan konflik perdagangan dengan Beijing.
Diao Daming, seorang ahli AS yang mengajar di Renmin University of China, mengatakan kepada Global Times bahwa resolusi Rohrabacher adalah bagian dari tren di Washington. Menurutnya, pada bulan Januari lalu Penasihat Keamanan Nasional yang baru John Bolton, yang juga menyerukan pemerintah Trump meninjau kembali kebijakan "Satu China".
Sekadar diketahui, AS telah mengikuti kebijakan "Satu China" sejak 1972. Komunike Shanghai, yang ditandatangani selama kunjungan Presiden Richard Nixon ke China, mengatakan bahwa Washington mengakui China yang mencakup Selat Taiwan dan menegaskan bahwa Taiwan bagian dari China.
Konstitusi China juga menyebut Taiwan bagian dari wilayah suci Republik Rakyat China dan menyerukan "penyatuan kembali ibu pertiwi".
(mas)
