Austria Tutup Masjid dan Usir Imam, Turki Naik Pitam

ANKARA - Turki mengecam Austria atas keputusannya untuk menutup tujuh masjid dan mengusir 40 imam. Dalam sebuah pernyataan tertulis, Kementerian Luar Negeri Turkey mengatakan menyesali langkah Austria dan keputusan untuk tidak memberikan izin tinggal kepada para pejabat agama yang dikirim Turki.

"Kami mengutuk politisi Austria, terutama Kanselir Kurz, karena mencoba mencapai kepentingan politik dari perkembangan yang mengkhawatirkan ini, daripada memerangi rasisme, islamophobia dan xenophobia dan kebangkitan ekstrim kanan," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki.

“Sikap ideologis pemerintah Austria bertentangan dengan norma hukum universal, kebijakan kohesi sosial, hukum minoritas dan moralitas hidup bersama. Normalisasi dan pelarangan Islamophobia dan rasisme harus ditolak dengan pasti,” tambahnya seperti dikutip dari Anadolu, Sabtu (9/6/2018).

Pernyataan itu juga mengatakan langkah Austria juga berkontribusi pada munculnya Islamofobia dan rasisme di Eropa.

Pernyataan itu menambahkan bahwa keputusan tersebut juga mempengaruhi upaya berkelanjutan untuk menormalkan hubungan antara Turki dan Austria, dan keharmonisan masyarakat Turki di Austria.

Berbicara kepada wartawan di provinsi Kirsehir tengah setelah sholat Jumat, Wakil Perdana Menteri Bekir Bozdag menyebut langkah Austria itu "tidak dapat diterima".

Bozdag menggambarkan keputusan itu sebagai penghancuran kebebasan beragama dan hati nurani, dan nilai-nilai yang mendefinisikan Eropa.

Dia mengatakan langkah Austria juga mencerminkan pelanggaran Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.

"Tidak mungkin bagi Turki untuk menerima ini," tegasnya.

Bozdag mengatakan bahwa keputusan pemerintah Austria akan sangat merusak negara Austria melalui munculnya Islamofobia, rasisme, ekstremisme dan diskriminasi.

Sebelumnya, pembantu presiden Turki, Ibrahim Kalin di akun Twitter-nya mengatakan langkah Austria untuk menutup tujuh masjid dan mengusir imam adalah refleksi dari gelombang Islamofobia, rasis dan diskriminatif di negara itu.

"Ini adalah upaya untuk menargetkan komunitas Muslim demi mencetak poin politik murah," katanya.

Kalin mengatakan praktik ideologis yang dibebankan pemerintah Austria melanggar prinsip-prinsip hukum universal, kebijakan integrasi sosial, hak minoritas dan etika koeksistensi".

"Upaya untuk menormalkan Islamophobia dan rasisme harus ditolak dalam semua keadaan," tambahnya.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengatakan keputusan kontroversial Austria menunjukkan titik beberapa negara, politisi telah mencapai dalam rasisme dan Islamaphobia.