Non-Muslim Jadi Jaksa Agung, Mahathir Dituduh Tak Lindungi Islam
Kamis, 07 Juni 2018 - 12:10 WIB
Non-Muslim Jadi Jaksa Agung, Mahathir Dituduh Tak Lindungi Islam
A
A
A
PUTRAJAYA - Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad menuai kritik dan dituduh tidak melindungi Islam sebagai agama resmi negara tersebut. Tuduhan itu bermunculan setelah pemerintahannya menunjuk seorang non-Melayu-Muslim sebagai Jaksa Agung yang baru.
Tak hanya soal Jaksa Agung non-Muslim yang dipersoalkan publik. Pemerintah Mahathir dari koalisi Pakatan Harapan (PH) juga dikritik karena sedang meninjau fungsi dari Departemen Pembangunan Islam Malaysia (Jakim), sebuah badan Islam yang kuat di negara tersebut.
Tapi, PM Mahathir menepis kritik tersebut. "Ada orang-orang yang mengatakan pemerintah ini tidak akan melindungi agama Islam, yang merupakan agama resmi negara kita," ujar Mahathir saat buka puasa di Putrajaya baru-baru ini.
"Itu tidak benar karena kita juga bertanggung jawab untuk mengatur negara tanpa bertentangan dengan ajaran Islam," lanjut Mahathir, seperti dikutip Straits Times, Kamis (7/6/2018).
Pada Selasa (5/6/2018), Tommy Thomas, seorang warga non-Melayu-Muslim disetujui menjabat sebagai Jaksa Agung. Namun, identitas etnis dan agama Thomas tak disebutkan saat ditunjuk sebagai Jaksa Agung pengganti Mohamed Apandi Ali yang telah dicopot.
Thomas tercatat sebagai Jaksa Agung non-Melayu-Muslim pertama Malaysia setelah 44 tahun atau setelah Athi Nahappan pada tahun 1974.
Kritik terhadap pemerintah Mahathir muncul dari organisasi non-pemerintah Melayu dan Islam, beberapa pemimpin politik di UMNO dan Parti Islam Se-Malaysia. Penunjukan Thomas sebagai Jaksa Agung dipersoalkan dengan anggapan tidak akan sensitif terhadap masalah hukum yang melibatkan Islam dan warga Muslim.
Sebelumnya, pemerintah Mahathir juga menunjuk Lim Guan Eng sebagai Menteri Keuangan pertama Malaysia dari etnis China.
"Kami tahu ada banyak yang mengaku melindungi Islam, mereka mengklaim ingin mendirikan pemerintahan Islam tetapi kami menemukan bahwa tindakan mereka sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam," kata Mahathir dalam pidatonya hari Senin lalu.
"Kami akan mendirikan pemerintahan yang menjunjung hukum dan konstitusi negara dan kami tidak akan melakukan apa pun yang bertentangan dengan Islam," ujar pemimpin Malaysia ini.
Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Wan Azizah Ismail mengatakan tidak ada masalah terkait kepentingan Islam dan Melayu hanya karena Thomas diangkat sebagai Jaksa Agung.
"Kami memiliki konstitusi federal yang jelas, dan siapa pun Jaksa Agung harus menegakkan konstitusi," kata istri Anwar Ibrahim ini.
"Islam adalah agama resmi, dengan menjamin kebebasan untuk agama-agama lain. (Posisi dari) institusi Kerajaan, Bahasa Melayu, diterima oleh semua orang Malaysia," imbuh Wan Azizah kepada situs berita Malaysiakini hari Selasa.
Tak hanya soal Jaksa Agung non-Muslim yang dipersoalkan publik. Pemerintah Mahathir dari koalisi Pakatan Harapan (PH) juga dikritik karena sedang meninjau fungsi dari Departemen Pembangunan Islam Malaysia (Jakim), sebuah badan Islam yang kuat di negara tersebut.
Tapi, PM Mahathir menepis kritik tersebut. "Ada orang-orang yang mengatakan pemerintah ini tidak akan melindungi agama Islam, yang merupakan agama resmi negara kita," ujar Mahathir saat buka puasa di Putrajaya baru-baru ini.
"Itu tidak benar karena kita juga bertanggung jawab untuk mengatur negara tanpa bertentangan dengan ajaran Islam," lanjut Mahathir, seperti dikutip Straits Times, Kamis (7/6/2018).
Pada Selasa (5/6/2018), Tommy Thomas, seorang warga non-Melayu-Muslim disetujui menjabat sebagai Jaksa Agung. Namun, identitas etnis dan agama Thomas tak disebutkan saat ditunjuk sebagai Jaksa Agung pengganti Mohamed Apandi Ali yang telah dicopot.
Thomas tercatat sebagai Jaksa Agung non-Melayu-Muslim pertama Malaysia setelah 44 tahun atau setelah Athi Nahappan pada tahun 1974.
Kritik terhadap pemerintah Mahathir muncul dari organisasi non-pemerintah Melayu dan Islam, beberapa pemimpin politik di UMNO dan Parti Islam Se-Malaysia. Penunjukan Thomas sebagai Jaksa Agung dipersoalkan dengan anggapan tidak akan sensitif terhadap masalah hukum yang melibatkan Islam dan warga Muslim.
Sebelumnya, pemerintah Mahathir juga menunjuk Lim Guan Eng sebagai Menteri Keuangan pertama Malaysia dari etnis China.
"Kami tahu ada banyak yang mengaku melindungi Islam, mereka mengklaim ingin mendirikan pemerintahan Islam tetapi kami menemukan bahwa tindakan mereka sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam," kata Mahathir dalam pidatonya hari Senin lalu.
"Kami akan mendirikan pemerintahan yang menjunjung hukum dan konstitusi negara dan kami tidak akan melakukan apa pun yang bertentangan dengan Islam," ujar pemimpin Malaysia ini.
Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Wan Azizah Ismail mengatakan tidak ada masalah terkait kepentingan Islam dan Melayu hanya karena Thomas diangkat sebagai Jaksa Agung.
"Kami memiliki konstitusi federal yang jelas, dan siapa pun Jaksa Agung harus menegakkan konstitusi," kata istri Anwar Ibrahim ini.
"Islam adalah agama resmi, dengan menjamin kebebasan untuk agama-agama lain. (Posisi dari) institusi Kerajaan, Bahasa Melayu, diterima oleh semua orang Malaysia," imbuh Wan Azizah kepada situs berita Malaysiakini hari Selasa.
(mas)
