Perusahaan Pertahanan Sudan Batalkan Transaksi dengan Korut
Kamis, 07 Juni 2018 - 05:15 WIB
Perusahaan Pertahanan Sudan Batalkan Transaksi dengan Korut
A
A
A
KHARTOUM - Sudan mengatakan pabrikan pertahanannya telah membatalkan semua kontrak dengan Korea Utara (Korut). Negara ini untuk pertama kalinya mengakui jika Khartoum melakukan perjanjian dengan Pyongyang.
Kementerian Luar Negeri Sudan mengatakan dalam sebuah pernyataan Khartoum juga telah membentuk sebuah komite untuk menerapkan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korut.
"Produsen pertahanan Sudan telah membatalkan semua kontrak yang ditandatangani dengan Korea Utara dan juga mengakhiri hubungan mereka, langsung atau melalui pihak ketiga, dengan Korea Utara," kata kementerian itu.
"Sudan juga telah membentuk komite untuk menyiapkan laporan tentang bagaimana menerapkan sanksi internasional yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Korea Utara," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis (7/6/2018).
Washington telah meningkatkan tekanan pada Khartoum untuk mengakhiri semua hubungannya dengan Pyongyang, meskipun negara Afrika Timur itu tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Korut.
Meskipun Khartoum bersikeras bahwa pihaknya tidak memiliki ikatan semacam itu, ia mengakui telah menandatangani kontrak pertahanan dengan Korut.
Pada bulan Oktober, Washington mencabut sanksi yang telah berusia puluhan tahun yang dijatuhkan pada Khartoum. Meski begitu, AS tetap menempatkan Sudan dalam daftar "negara sponsor terorisme" bersama dengan Korut, Iran dan Suriah.
Para pejabat Sudan telah mendesak untuk menghapus Sudan dari daftar hitam tersebut, tetapi Washington menegaskan bahwa Khartoum harus terlebih dahulu memberikan jaminan lengkap bahwa semua pihak telah memutuskan hubungan dengan Pyongyang yang memiliki senjata nuklir.
Korut tahun lalu mengguncang komunitas internasional dengan kesibukan uji coba nuklir dan rudal.
Presiden AS Donald Trump akan bertemu dengan pemimpin Korut Kim Jong-un pada 12 Juni di Singapura, dengan senjata nuklir Pyongyang yang menduduki puncak agenda.
Kementerian Luar Negeri Sudan mengatakan dalam sebuah pernyataan Khartoum juga telah membentuk sebuah komite untuk menerapkan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korut.
"Produsen pertahanan Sudan telah membatalkan semua kontrak yang ditandatangani dengan Korea Utara dan juga mengakhiri hubungan mereka, langsung atau melalui pihak ketiga, dengan Korea Utara," kata kementerian itu.
"Sudan juga telah membentuk komite untuk menyiapkan laporan tentang bagaimana menerapkan sanksi internasional yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Korea Utara," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis (7/6/2018).
Washington telah meningkatkan tekanan pada Khartoum untuk mengakhiri semua hubungannya dengan Pyongyang, meskipun negara Afrika Timur itu tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Korut.
Meskipun Khartoum bersikeras bahwa pihaknya tidak memiliki ikatan semacam itu, ia mengakui telah menandatangani kontrak pertahanan dengan Korut.
Pada bulan Oktober, Washington mencabut sanksi yang telah berusia puluhan tahun yang dijatuhkan pada Khartoum. Meski begitu, AS tetap menempatkan Sudan dalam daftar "negara sponsor terorisme" bersama dengan Korut, Iran dan Suriah.
Para pejabat Sudan telah mendesak untuk menghapus Sudan dari daftar hitam tersebut, tetapi Washington menegaskan bahwa Khartoum harus terlebih dahulu memberikan jaminan lengkap bahwa semua pihak telah memutuskan hubungan dengan Pyongyang yang memiliki senjata nuklir.
Korut tahun lalu mengguncang komunitas internasional dengan kesibukan uji coba nuklir dan rudal.
Presiden AS Donald Trump akan bertemu dengan pemimpin Korut Kim Jong-un pada 12 Juni di Singapura, dengan senjata nuklir Pyongyang yang menduduki puncak agenda.
(ian)
