Palestina Kesal Sekutu AS Blokir UE Kecam Relokasi Kedutaan
Sabtu, 12 Mei 2018 - 23:59 WIB
Palestina Kesal Sekutu AS Blokir UE Kecam Relokasi Kedutaan
A
A
A
RAMALLAH - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Palestina mengecam tiga anggota Uni Eropa (UE) yang memblokir organisasi itu mengecam pemindahan kedutaan Amerika Serikat (AS) dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Kemlu Palestina mengatakan bahwa posisi Hungaria, Rumania dan Republik Ceko bertentangan dengan kebijakan UE.
"Tindakan mereka terhadap pernyataan semacam itu adalah pelanggaran hukum internasional, resolusi PBB, Konvensi Jenewa dan prinsip-prinsip hak asasi manusia," kata Kemlu Palestina seperti disitir dari Xinhua, Sabtu (12/5/2018).
Kemlu Palestina menambahkan bahwa tindakan tersebut mendorong otoritas penjajah Israel untuk terus melanggar hukum internasional.
Media melaporkan bahwa Prancis dan anggota UE lainnya mempresentasikan pernyataan yang mencakup tiga klausa utama: UE menganggap Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota dua negara, status akhir kota diputuskan melalui negosiasi, dan tidak ada negara UE yang akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem sebagaimana yang dilakukan oleh AS.
Israel telah meningkatkan langkah-langkah keamanan di Yerusalem menjelang upacara relokasi kedutaan AS pada Senin. Pemindahan ini sejalan dengan keputusan Presiden AS Donald Trump mengakui kota itu sebagai Ibu Kota Israel dan memerintahkan pemindahan kedutaan negaranya ke negara itu pada 6 Desember 2017 lalu.
Upacara ini dijadwalkan sebagai bagian dari peringatan ke-70 deklarasi kemerdekaan Israel, pada malam apa yang diperingati Palestina sebagai Hari Nakba, atau "Hari Bencana," untuk mengenang pemindahan paksa dua pertiga dari rakyat Palestina dan pembersihan etnis setidaknya 418 desa sebagai akibat dari perang 1948.
Fraksi-fraksi Palestina dan kelompok-kelompok politik menyerukan unjuk rasa yang telah meningkat selama minggu ini dan menyatakan Senin sebagai hari kemarahan.
Guatemala dan Paraguay mengumumkan mereka akan mengikuti langkah AS dan memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem juga pada bulan Mei.
Kemlu Palestina mengatakan bahwa posisi Hungaria, Rumania dan Republik Ceko bertentangan dengan kebijakan UE.
"Tindakan mereka terhadap pernyataan semacam itu adalah pelanggaran hukum internasional, resolusi PBB, Konvensi Jenewa dan prinsip-prinsip hak asasi manusia," kata Kemlu Palestina seperti disitir dari Xinhua, Sabtu (12/5/2018).
Kemlu Palestina menambahkan bahwa tindakan tersebut mendorong otoritas penjajah Israel untuk terus melanggar hukum internasional.
Media melaporkan bahwa Prancis dan anggota UE lainnya mempresentasikan pernyataan yang mencakup tiga klausa utama: UE menganggap Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota dua negara, status akhir kota diputuskan melalui negosiasi, dan tidak ada negara UE yang akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem sebagaimana yang dilakukan oleh AS.
Israel telah meningkatkan langkah-langkah keamanan di Yerusalem menjelang upacara relokasi kedutaan AS pada Senin. Pemindahan ini sejalan dengan keputusan Presiden AS Donald Trump mengakui kota itu sebagai Ibu Kota Israel dan memerintahkan pemindahan kedutaan negaranya ke negara itu pada 6 Desember 2017 lalu.
Upacara ini dijadwalkan sebagai bagian dari peringatan ke-70 deklarasi kemerdekaan Israel, pada malam apa yang diperingati Palestina sebagai Hari Nakba, atau "Hari Bencana," untuk mengenang pemindahan paksa dua pertiga dari rakyat Palestina dan pembersihan etnis setidaknya 418 desa sebagai akibat dari perang 1948.
Fraksi-fraksi Palestina dan kelompok-kelompok politik menyerukan unjuk rasa yang telah meningkat selama minggu ini dan menyatakan Senin sebagai hari kemarahan.
Guatemala dan Paraguay mengumumkan mereka akan mengikuti langkah AS dan memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem juga pada bulan Mei.
(ian)
