Perdana Menteri Israel Kini Punya Otoritas Nyatakan Perang

TEL AVIV - Parlemen Israel, atau Knesset, awal pekan ini memilih untuk mendukung RUU yang akan memungkinkan perdana menteri (PM) negara itu untuk menyatakan perang dalam situasi ekstrim. Demikian yang dilaporkan kantor berita Israel, Haaretz.

"Perdana menteri hanya akan membutuhkan persetujuan menteri pertahanan," bunyi laporan Haaretz yang dikutip oleh Middle East Monitor, Rabu (2/5/2018).

Laporan itu tidak menyebutkan berapa banyak anggota parlemen yang mendukung RUU tersebut.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membuat permintaan awal pada hari itu. Namun permintaan itu ditolak oleh komite gabungan parlemen yang terdiri dari Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan serta Konstitusi, Komite Hukum dan Keadilan. Namun kemudian permintaan itu dibawa ke sidang Knesset dan memperoleh dukungan dalam voting.

Sebelum pemungutan suara Knesset, Netanyahu mengklaim bahwa dinas intelijen Israel telah memperoleh informasi rahasia dari program senjata nuklir Iran.

Dalam sebuah pernyataan, Netanyahu mengklaim dinas intelijen Israel telah memperoleh 55.000 halaman dokumen Iran yang mengungkapkan bagaimana Teheran diduga berbohong kepada dunia setelah menandatangani perjanjian penting pada 2015 untuk mengekang program nuklirnya.

“Iran berbohong tentang tidak pernah memiliki program senjata nuklir. 100 ribu file rahasia membuktikan bahwa mereka berbohong,” katanya.

Baca Juga: PM Netanyahu Tunjukkan Slide Iran Bikin Bom Nuklir

Ucapannya mengikuti pertemuan akhir pekan antara Netanyahu dan Menteri Luar Negeri AS yang baru saja dilantik, Mike Pompeo.

Presiden Donald Trump diharapkan mengumumkan keputusannya pada 12 Mei tentang apakah AS akan menarik diri dari kesepakatan tersebut.

Israel secara tradisional menganggap Iran sebagai salah satu ancaman terbesar terhadap keamanannya.