AS-Iran Gontok-gontokan, Irak Pilih Netral
Kamis, 29 Maret 2018 - 04:49 WIB
AS-Iran Gontok-gontokan, Irak Pilih Netral
A
A
A
BAGHDAD - Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi mengatakan, negaranya ingin "menjauhkan diri" dari konflik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS). Hal itu diungkapkan al-Abadi dalam pidatonya di Forum Energi Irak di Baghdad.
Dalam pidato yang disiarkan stasiun televisi Irak itu, Abadi mengatakan Baghdad ingin mempertahankan "keseimbangan" dalam hubungannya dengan Washington dan Teheran.
"Kebijakan tersebut mendukung kepentingan Baghdad," kata Abadi.
"Baghdad berharap bahwa Amerika Serikat tidak akan menarik diri dari kesepakatan nuklir dengan Iran yang bertujuan untuk menahan program nuklir Iran," imbuhnya seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (29/3/2018).
Pernyataan Abadi mengacu pada ketegangan di kawasan itu antara Washington dan Teheran, termasuk ancaman Presiden AS Donald Trump untuk menjegal perjanjian nuklir Iran 2015 kecuali amandemen dibuat untuk itu.
Abadi juga mengatakan bahwa Irak sedang menghadapi ancaman eksistensial oleh kelompok militan ISIS, yang mengancam akan meruntuhkan negara Irak. Tetapi Irak berhasil mengalahkan kelompok teroris dengan ideologi yang menyimpang dan berbahaya ini. Irak saat ini masih terus menghilangkan bahaya ini.
"Ketika kami membongkar sel-sel teroris (ISIS) di satu tempat, setelah pembebasan seluruh wilayah Irak, kami membangun (negara kami) dengan pihak lain," ujar Abadi.
Selain itu, Abadi mengatakan bahwa Irak memiliki "cadangan minyak dan gas yang baik.
"Meskipun perang (melawan terorisme), produksi kami belum berkurang," ujarnya menambahkan bahwa Irak bekerja keras untuk memberikan kekayaan minyaknya dapat membantu dalam membangun ekonominya, dan berusaha untuk tidak sepenuhnya bergantung padanya.
Irak mempunyai cadangan minyak sebesar 153 miliar barel, dan ekonominya bergantung pada minyak untuk lebih dari 90 persen pendapatannya.
Sejak penggulingan rezim Saddam Hussein pada 2003, partai-partai terkemuka Syiah yang didukung Iran sering dituduh berada di bawah pengaruh berat Iran. Namun, kebijakan keseimbangan Irak antara Washington dan Teheran telah menjadi tantangan bagi semua pemerintah Irak pasca 2003, karena kedua negara itu selalu berselisih atas berbagai masalah di kawasan Timur Tengah.
Dalam pidato yang disiarkan stasiun televisi Irak itu, Abadi mengatakan Baghdad ingin mempertahankan "keseimbangan" dalam hubungannya dengan Washington dan Teheran.
"Kebijakan tersebut mendukung kepentingan Baghdad," kata Abadi.
"Baghdad berharap bahwa Amerika Serikat tidak akan menarik diri dari kesepakatan nuklir dengan Iran yang bertujuan untuk menahan program nuklir Iran," imbuhnya seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (29/3/2018).
Pernyataan Abadi mengacu pada ketegangan di kawasan itu antara Washington dan Teheran, termasuk ancaman Presiden AS Donald Trump untuk menjegal perjanjian nuklir Iran 2015 kecuali amandemen dibuat untuk itu.
Abadi juga mengatakan bahwa Irak sedang menghadapi ancaman eksistensial oleh kelompok militan ISIS, yang mengancam akan meruntuhkan negara Irak. Tetapi Irak berhasil mengalahkan kelompok teroris dengan ideologi yang menyimpang dan berbahaya ini. Irak saat ini masih terus menghilangkan bahaya ini.
"Ketika kami membongkar sel-sel teroris (ISIS) di satu tempat, setelah pembebasan seluruh wilayah Irak, kami membangun (negara kami) dengan pihak lain," ujar Abadi.
Selain itu, Abadi mengatakan bahwa Irak memiliki "cadangan minyak dan gas yang baik.
"Meskipun perang (melawan terorisme), produksi kami belum berkurang," ujarnya menambahkan bahwa Irak bekerja keras untuk memberikan kekayaan minyaknya dapat membantu dalam membangun ekonominya, dan berusaha untuk tidak sepenuhnya bergantung padanya.
Irak mempunyai cadangan minyak sebesar 153 miliar barel, dan ekonominya bergantung pada minyak untuk lebih dari 90 persen pendapatannya.
Sejak penggulingan rezim Saddam Hussein pada 2003, partai-partai terkemuka Syiah yang didukung Iran sering dituduh berada di bawah pengaruh berat Iran. Namun, kebijakan keseimbangan Irak antara Washington dan Teheran telah menjadi tantangan bagi semua pemerintah Irak pasca 2003, karena kedua negara itu selalu berselisih atas berbagai masalah di kawasan Timur Tengah.
(ian)
