Berangus Korupsi, Arab Saudi Bentuk KPK
Senin, 12 Maret 2018 - 20:16 WIB
Berangus Korupsi, Arab Saudi Bentuk KPK
A
A
A
RIYADH - Arab Saudi dilaporkan telah membentuk sebuah unit anti-korupsi khusus, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, yang ditugaskan untuk menyelidiki dugaan kasus koruopsi yang terjadi di negara tersebut.
Menurut kantor berita Saudi, Saudi Press Agency, pengumuman pembentukan unit anti-korupsi itu dilakukan langsung oleh pemimpin Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud, kemarin.
"Keputusan tersebut berasal dari keprihatinan Raja Salman atas pemberantasan korupsi dalam segala bentuknya yang bertujuan untuk melindungi tanah air dan sumber dayanya, menjaga uang publik dan melindungi integritas pekerjaan publik," bunyi laporan SPA, seperti dilansir Al Jazeera pada Senin (12/3).
Keputusan tersebut diambil setelah kerajaan tersebut menyita uang, bangunan, dan lain sebagainya, dengan jumlah lebih dari $ 100 miliar dalam operasi anti-korupsi yang berlangsung hingga Januari lalu.
Puluhan anggota keluarga kerajaan, menteri, dan pengusaha papan atas ditangkap dalam sebuah tindakan keras anti-korupsi yang diluncurkan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada November lalu.
Tindakan keras tersebut, yang terjadi melalui keputusan kerajaan, adalah sebagai tanggapan atas eksploitasi oleh oknum yang telah menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan publik.
Tuduhan terhadap orang-orang yang ditahan termasuk pencucian uang, penyuapan, dan pemerasan pejabat. Sebagian besar tahanan telah dibebaskan, setelah mencapai "kesepakatan" dengan pemerintah.
Menurut kantor berita Saudi, Saudi Press Agency, pengumuman pembentukan unit anti-korupsi itu dilakukan langsung oleh pemimpin Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud, kemarin.
"Keputusan tersebut berasal dari keprihatinan Raja Salman atas pemberantasan korupsi dalam segala bentuknya yang bertujuan untuk melindungi tanah air dan sumber dayanya, menjaga uang publik dan melindungi integritas pekerjaan publik," bunyi laporan SPA, seperti dilansir Al Jazeera pada Senin (12/3).
Keputusan tersebut diambil setelah kerajaan tersebut menyita uang, bangunan, dan lain sebagainya, dengan jumlah lebih dari $ 100 miliar dalam operasi anti-korupsi yang berlangsung hingga Januari lalu.
Puluhan anggota keluarga kerajaan, menteri, dan pengusaha papan atas ditangkap dalam sebuah tindakan keras anti-korupsi yang diluncurkan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada November lalu.
Tindakan keras tersebut, yang terjadi melalui keputusan kerajaan, adalah sebagai tanggapan atas eksploitasi oleh oknum yang telah menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan publik.
Tuduhan terhadap orang-orang yang ditahan termasuk pencucian uang, penyuapan, dan pemerasan pejabat. Sebagian besar tahanan telah dibebaskan, setelah mencapai "kesepakatan" dengan pemerintah.
(esn)
