AS Jatuhi Korut Sanksi Terbesar, China Marah
AS Jatuhi Korut Sanksi Terbesar, China Marah
A
A
A
BEIJING - Pemerintah China marah atas keputusan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menjatuhkan sanksi terbesarnya terhadap Korea Utara (Korut) dan sejumlah entitas asing yang dituduh berbisnis dengan Pyongyang.
Beijing mendesak Washington segera menghentikan sanksi sepihak tersebut. Alasannya, sanksi itu akan menghancurkan kerja sama bilateral di kawasan Semenanjung Korea.
Kemarahan Beijing juga disebabkan adanya sejumlah entitas bisnis China yang masuk dalam daftar sanksi terbaru AS.
”Pihak China dengan tegas menentang AS yang memberlakukan sanksi sepihak dan ‘yurisdiksi lengan panjang’ pada entitas atau individu China sesuai dengan hukum nasionalnya,” kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari situs resminya, Minggu (25/2/2018).
”Kami telah mengajukan pernyataan tegas dengan pihak AS mengenai hal ini, mendesaknya untuk segera menghentikan kesalahan tersebut agar tidak merusak kerja sama bilateral di wilayah yang relevan,” lanjut kementerian tersebut.
“Beijing telah secara komprehensif dan ketat menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara dan memenuhi kewajiban internasionalnya,” imbuh Kementerian Luar Negeri China.
”Tidak pernah mengizinkan warga atau perusahaan China untuk terlibat dalam kegiatan yang melanggar resolusi tersebut.”
Beijing telah lama menentang sanksi yang dijatuhkan terhadap Korea Utara selama tidak berada dalam kerangka PBB.
Seperti diberitakan sebelumnya, AS mengumumkan penjatuhan sanksi terbesar yang bertujuan membuat Korea Utara melucuti program senjata nuklir dan rudalnya. Menurut data yang dilansir Departemen Keuangan AS, sebanyak 27 entitas atau perusahaan, 28 kapal, dan satu orang dikenai sanksi.
Perusahaan pelayaran dan energi yang berbasis di China, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura ikut masuk dalam daftar sanksi atas tuduhan melakukan bisnis dengan rezim Korea Utara yang dipimpin Kim Jong-un.
China sejatinya adalah mitra dagang terbesar Korea Utara dan satu-satunya sekutu utama. Namun, pada bulan Januari lalu perdagangan kedua negara jatuh ke level terendah setelah keluar resolusi sanksi dari DK PBB.
Beijing mendesak Washington segera menghentikan sanksi sepihak tersebut. Alasannya, sanksi itu akan menghancurkan kerja sama bilateral di kawasan Semenanjung Korea.
Kemarahan Beijing juga disebabkan adanya sejumlah entitas bisnis China yang masuk dalam daftar sanksi terbaru AS.
”Pihak China dengan tegas menentang AS yang memberlakukan sanksi sepihak dan ‘yurisdiksi lengan panjang’ pada entitas atau individu China sesuai dengan hukum nasionalnya,” kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari situs resminya, Minggu (25/2/2018).
”Kami telah mengajukan pernyataan tegas dengan pihak AS mengenai hal ini, mendesaknya untuk segera menghentikan kesalahan tersebut agar tidak merusak kerja sama bilateral di wilayah yang relevan,” lanjut kementerian tersebut.
“Beijing telah secara komprehensif dan ketat menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara dan memenuhi kewajiban internasionalnya,” imbuh Kementerian Luar Negeri China.
”Tidak pernah mengizinkan warga atau perusahaan China untuk terlibat dalam kegiatan yang melanggar resolusi tersebut.”
Beijing telah lama menentang sanksi yang dijatuhkan terhadap Korea Utara selama tidak berada dalam kerangka PBB.
Seperti diberitakan sebelumnya, AS mengumumkan penjatuhan sanksi terbesar yang bertujuan membuat Korea Utara melucuti program senjata nuklir dan rudalnya. Menurut data yang dilansir Departemen Keuangan AS, sebanyak 27 entitas atau perusahaan, 28 kapal, dan satu orang dikenai sanksi.
Perusahaan pelayaran dan energi yang berbasis di China, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura ikut masuk dalam daftar sanksi atas tuduhan melakukan bisnis dengan rezim Korea Utara yang dipimpin Kim Jong-un.
China sejatinya adalah mitra dagang terbesar Korea Utara dan satu-satunya sekutu utama. Namun, pada bulan Januari lalu perdagangan kedua negara jatuh ke level terendah setelah keluar resolusi sanksi dari DK PBB.
(mas)
Explore More