Dukung Sanksi, Korut Sebut Sekjen PBB Antek AS
Jum'at, 23 Februari 2018 - 08:55 WIB
Dukung Sanksi, Korut Sebut Sekjen PBB Antek AS
A
A
A
NEW YORK - Korea Utara (Korut) menuding Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, sebagai antek Amerika Serikat (AS). Tudingan itu dilontarkan usai Guterres mendukung sanksi untuk Korut dan menilainya sangat penting untuk menekan Pyongyang.
Lewat sebuah pernyataan, Misi Diplomatik Korut untuk PBB mengeluhkan "ucapan ceroboh" oleh Guterres selama Konferensi Keamanan di Munich pada pekan lalu.
Pada konferensi tersebut, Guterres memuji Dewan Keamanan karena berhasil menempatkan tekanan melalui sanksi yang sangat berarti bagi Korut. "Tekanan menurut pendapat saya sangat penting untuk dipertahankan," ucap Guterres.
"Ini tidak lebih dari sebuah kesesatan berpikir yang konyol yang tidak sesuai dengan tugasnya sebagai Sekretaris Jenderal PBB dan membuat kami berpikir apakah ia adalah antek yang mewakili Amerika Serikat," bunyi pernyataan Misi Diplomatik Korut di PBB seperti dikutip dari Channel News Asia, Jumat (23/2/2018).
Korut berpendapat AS adalah pihak yang harus disalahkan terkait krisis di Semenanjung Korea dan uji coba nuklir serta rudal Pyongyang adalah bentuk pembelaan yang sah.
"Ucapan Guterres tidak benar", kata misi tersebut, sebelum meminta agar kepala PBB menahan diri dari tingkah lakunya bertindak seperti orang yang berjalan sambil tidur lebih jauh lagi.
Dipimpin oleh AS, Dewan Keamanan PBB tahun lalu memberlakukan tiga sanksi baru terhadap Korut. Sanksi tersebut bertujuan untuk menekan Pyongyang agar meninggalkan uji coba nuklir dan misilnya.
Langkah-langkah ekonomi tersebut bertujuan untuk memotong pendapatan bagi program militer Pyongyang.
Dalam sebuah kunjungan ke Korea Selatan (Korsel) bulan ini, Guterres bertemu sebentar dengan Kepala Negara formal Korut Kim Yong Nam dan mendesak dialog untuk mengatasi krisis tersebut.
Sekjen PBB telah menjadi pendukung kuat pencairan hubungan antara Pyongyang dan Seoul selama Olimpiade, yang dia pertahankan dapat menjadi dasar bagi dialog yang lebih luas.
Pada bulan Desember, Guterres mengirim kepala politik PBB Jeffrey Feltman ke Pyongyang untuk melakukan pembicaraan. Namun utusan tersebut kembali tanpa komitmen dari Korut untuk mengadakan perundingan mengenai hambatan nuklir.
Lewat sebuah pernyataan, Misi Diplomatik Korut untuk PBB mengeluhkan "ucapan ceroboh" oleh Guterres selama Konferensi Keamanan di Munich pada pekan lalu.
Pada konferensi tersebut, Guterres memuji Dewan Keamanan karena berhasil menempatkan tekanan melalui sanksi yang sangat berarti bagi Korut. "Tekanan menurut pendapat saya sangat penting untuk dipertahankan," ucap Guterres.
"Ini tidak lebih dari sebuah kesesatan berpikir yang konyol yang tidak sesuai dengan tugasnya sebagai Sekretaris Jenderal PBB dan membuat kami berpikir apakah ia adalah antek yang mewakili Amerika Serikat," bunyi pernyataan Misi Diplomatik Korut di PBB seperti dikutip dari Channel News Asia, Jumat (23/2/2018).
Korut berpendapat AS adalah pihak yang harus disalahkan terkait krisis di Semenanjung Korea dan uji coba nuklir serta rudal Pyongyang adalah bentuk pembelaan yang sah.
"Ucapan Guterres tidak benar", kata misi tersebut, sebelum meminta agar kepala PBB menahan diri dari tingkah lakunya bertindak seperti orang yang berjalan sambil tidur lebih jauh lagi.
Dipimpin oleh AS, Dewan Keamanan PBB tahun lalu memberlakukan tiga sanksi baru terhadap Korut. Sanksi tersebut bertujuan untuk menekan Pyongyang agar meninggalkan uji coba nuklir dan misilnya.
Langkah-langkah ekonomi tersebut bertujuan untuk memotong pendapatan bagi program militer Pyongyang.
Dalam sebuah kunjungan ke Korea Selatan (Korsel) bulan ini, Guterres bertemu sebentar dengan Kepala Negara formal Korut Kim Yong Nam dan mendesak dialog untuk mengatasi krisis tersebut.
Sekjen PBB telah menjadi pendukung kuat pencairan hubungan antara Pyongyang dan Seoul selama Olimpiade, yang dia pertahankan dapat menjadi dasar bagi dialog yang lebih luas.
Pada bulan Desember, Guterres mengirim kepala politik PBB Jeffrey Feltman ke Pyongyang untuk melakukan pembicaraan. Namun utusan tersebut kembali tanpa komitmen dari Korut untuk mengadakan perundingan mengenai hambatan nuklir.
(ian)
