Dubes Swiss Minta Catatan Penyiksaan Pembantu di Malaysia Diungkap
Kamis, 22 Februari 2018 - 15:53 WIB
Dubes Swiss Minta Catatan Penyiksaan Pembantu di Malaysia Diungkap
A
A
A
KUALA LUMPUR - Duta Besar Swiss untuk Malaysia, Michael Winzap, menyerukan catatan perlakukan kejam terhadap pembantu di Malaysia yang mengerikan diungkap. Pelecehan pembantu, meskipun kerap terjadi di Malaysia, namun secara mencolok catatan itu hilang dari laporan Amnesty International State of Human Rights 2017/18 di Kuala Lumpur.
Winzap mengacu pada kasus Adelina Lisao, seorang pembantu rumah tangga asal Indonesia yang meninggal baru-baru ini atas dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya. Winzap pun melontarkan pertanyaan bagaimana perbudakan modern semacam itu masih berlangsung dengan impunitas di Malaysia hari ini.
"Ada sedikit protes tentang kematian wanita itu oleh publik atau oleh politisi. Bukan bagaimana manusia harus diobati. Ini adalah perbudakan zaman modern," katanya seperti dikutip dari Asean Correspondent, Kamis (22/2/2018).
Direktur eksekutif interim Amnesty International untuk Malaysia Gwen Lee menjawab bahwa organisasi tersebut tidak dapat mencakup semua pelanggaran hak asasi manusia di negara itu. Namun, mereka melacak perkembangan kasus-kasus ini dan bekerja dengan LSM lain yang lebih fokus pada isu khusus tersebut.
Pada awal Februari, Adelina diselamatkan dari rumah majikannya, di mana dia dilaporkan telah disiksa dan dipaksa tidur di teras bersama anjing Rottweiler selama lebih dari sebulan. Laporan otopsi menunjukkan beberapa luka pada tubuhnya, beberapa kegagalan organ dan pembengkakan di kepala dan wajahnya. Tanda gigitan dari seekor anjing, bekas luka dan luka bakar asam juga terdeteksi.
Majikannya, MA Ambika (60), sekarang menghadapi tuduhan pembunuhan atas kematian Adelina. Di bawah hukum Malaysia, sebuah vonis pembunuhan membawa hukuman mati.
Putrinya, R Jayavartiny (32), didakwa mempekerjakan seorang imigran ilegal.
Selain itu, tanggapan Putrajaya terhadap hal ini telah dibungkam. "Ini adalah insiden 'terisolasi'", menurut Wakil Perdana Menteri Zahid Hamidi, meskipun ada angka dari pemerintah Indonesia tahun lalu yang menemukan 62 pekerja migran dari Nusa Tenggara Timur saja telah meninggal di Malaysia.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa kasus berprofil tinggi juga melibatkan pekerja asal Indonesia mulai dari kelaparan sampai mati, atau memiliki tanda setrika yang menempel di dada dan paha mereka. Meskipun hal ini telah menyebabkan diperkenalkannya peraturan untuk melindungi pekerja rumah tangga, kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa penegakan hukum jarang dilakukan.
Zahid, yang juga Menteri Dalam Negeri, bagaimanapun, mengatakan bahwa Malaysia memegang persentase terendah kasus pelecehan pembantu dibandingkan dengan negara lain, The Star melaporkan.
Kontras sekali dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang dilaporkan amat marah ketika pekerja asal Filipina ditemukan tewas di sebuah lemari es di sebuah apartemen di Kuwait. Beberapa hari kemudian, Filipina melarang warganya untuk pergi ke negara Timur Tengah untuk bekerja.
Indonesia sekarang tengah mempertimbangkan usulan serupa. Rusdi Kirana, duta besar Indonesia untuk Malaysia, dan Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja Indonesia, telah memberikan dukungan mereka untuk memberlakukan larangan terhadap warga Indonesia bekerja di Malaysia sampai memperbaiki sistem hukumnya.
"Moratorium itu penting agar kita dapat merestrukturisasi sistem ketenagakerjaan (pekerja migran) untuk mencegah kasus seperti Adelina terjadi lagi," kata Rusdi, merujuk pada pekerja migran di sektor informal.
"Kasusnya adalah tragedi yang memilukan terhadap kemanusiaan," kata Rusdi.
Winzap mengacu pada kasus Adelina Lisao, seorang pembantu rumah tangga asal Indonesia yang meninggal baru-baru ini atas dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya. Winzap pun melontarkan pertanyaan bagaimana perbudakan modern semacam itu masih berlangsung dengan impunitas di Malaysia hari ini.
"Ada sedikit protes tentang kematian wanita itu oleh publik atau oleh politisi. Bukan bagaimana manusia harus diobati. Ini adalah perbudakan zaman modern," katanya seperti dikutip dari Asean Correspondent, Kamis (22/2/2018).
Direktur eksekutif interim Amnesty International untuk Malaysia Gwen Lee menjawab bahwa organisasi tersebut tidak dapat mencakup semua pelanggaran hak asasi manusia di negara itu. Namun, mereka melacak perkembangan kasus-kasus ini dan bekerja dengan LSM lain yang lebih fokus pada isu khusus tersebut.
Pada awal Februari, Adelina diselamatkan dari rumah majikannya, di mana dia dilaporkan telah disiksa dan dipaksa tidur di teras bersama anjing Rottweiler selama lebih dari sebulan. Laporan otopsi menunjukkan beberapa luka pada tubuhnya, beberapa kegagalan organ dan pembengkakan di kepala dan wajahnya. Tanda gigitan dari seekor anjing, bekas luka dan luka bakar asam juga terdeteksi.
Majikannya, MA Ambika (60), sekarang menghadapi tuduhan pembunuhan atas kematian Adelina. Di bawah hukum Malaysia, sebuah vonis pembunuhan membawa hukuman mati.
Putrinya, R Jayavartiny (32), didakwa mempekerjakan seorang imigran ilegal.
Selain itu, tanggapan Putrajaya terhadap hal ini telah dibungkam. "Ini adalah insiden 'terisolasi'", menurut Wakil Perdana Menteri Zahid Hamidi, meskipun ada angka dari pemerintah Indonesia tahun lalu yang menemukan 62 pekerja migran dari Nusa Tenggara Timur saja telah meninggal di Malaysia.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa kasus berprofil tinggi juga melibatkan pekerja asal Indonesia mulai dari kelaparan sampai mati, atau memiliki tanda setrika yang menempel di dada dan paha mereka. Meskipun hal ini telah menyebabkan diperkenalkannya peraturan untuk melindungi pekerja rumah tangga, kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa penegakan hukum jarang dilakukan.
Zahid, yang juga Menteri Dalam Negeri, bagaimanapun, mengatakan bahwa Malaysia memegang persentase terendah kasus pelecehan pembantu dibandingkan dengan negara lain, The Star melaporkan.
Kontras sekali dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang dilaporkan amat marah ketika pekerja asal Filipina ditemukan tewas di sebuah lemari es di sebuah apartemen di Kuwait. Beberapa hari kemudian, Filipina melarang warganya untuk pergi ke negara Timur Tengah untuk bekerja.
Indonesia sekarang tengah mempertimbangkan usulan serupa. Rusdi Kirana, duta besar Indonesia untuk Malaysia, dan Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja Indonesia, telah memberikan dukungan mereka untuk memberlakukan larangan terhadap warga Indonesia bekerja di Malaysia sampai memperbaiki sistem hukumnya.
"Moratorium itu penting agar kita dapat merestrukturisasi sistem ketenagakerjaan (pekerja migran) untuk mencegah kasus seperti Adelina terjadi lagi," kata Rusdi, merujuk pada pekerja migran di sektor informal.
"Kasusnya adalah tragedi yang memilukan terhadap kemanusiaan," kata Rusdi.
(ian)
