Malaysia Berharap Indonesia Tak Berlakukan Moratorium Pengiriman TKI
Malaysia Berharap Indonesia Tak Berlakukan Moratorium Pengiriman TKI
A
A
A
KUALA LUMPUR - Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi berharap Indonesia tidak menerapkan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Menurutnya, langkah ini hanya akan menimbulkan kerugian bagi kedua negara.
"Kami sangat menyesalkan jika media melaporkan tentang Indonesia yang berniat untuk menghentikan pengiriman pekerja rumah tangga ke negara kami, karena kasus penyiksaan pembantu yang terisolasi itu benar," ucap Zahid, seperti dilansir Channel News Asia pada Minggu (18/2).
Zahid mengatakan akan bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Muhammad Hanif Dhakiri dalam waktu dekat untuk bernegosiasi dan menemukan solusi terbaik untuk masalah ini.
Dia menambahkan bahwa kementeriannya akan bekerja sama dengan Kementerian Sumber Daya Manusia untuk terus memantau keluhan tentang penyiksaan pembantu di negara tersebut.
"Kami akan melihat kembali kesepakatan antara pengusaha dan karyawan, jika ada kekurangan dalam peraturan, kami akan melakukan review, termasuk di SOP," ucapnya.
Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana menyatakan, ia ingin adanya moratorium pengiriman TKI ke Malaysia. Alasannya, kata Rusdi, untuk mencegah apa yang terjadi pada TKI Adelina terulang kembali.
Rusdi mengatakan, ide penerapan moratorium pengiriman TKI ke Malaysia bukan hal baru. Perundingan soal moratorium sudah dibicarakan Rusdi kepada Presiden Joko Widodo pada pertemuan tahunan Indonesia-Malaysia pada 2017 lalu.
”Untuk moratorium, Presiden juga ingin moratorium. Moratorium harus dijalankan. Kita hentikan pengiriman tenaga kerja. Hentikan pengiriman pembantu rumah tangga. Sudah waktunya kita keras, tidak bisa cuma wacana. Moratorium harus ditegakkan, tata kelola harus kita bereskan,” ucap Rusdi.
"Kami sangat menyesalkan jika media melaporkan tentang Indonesia yang berniat untuk menghentikan pengiriman pekerja rumah tangga ke negara kami, karena kasus penyiksaan pembantu yang terisolasi itu benar," ucap Zahid, seperti dilansir Channel News Asia pada Minggu (18/2).
Zahid mengatakan akan bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Muhammad Hanif Dhakiri dalam waktu dekat untuk bernegosiasi dan menemukan solusi terbaik untuk masalah ini.
Dia menambahkan bahwa kementeriannya akan bekerja sama dengan Kementerian Sumber Daya Manusia untuk terus memantau keluhan tentang penyiksaan pembantu di negara tersebut.
"Kami akan melihat kembali kesepakatan antara pengusaha dan karyawan, jika ada kekurangan dalam peraturan, kami akan melakukan review, termasuk di SOP," ucapnya.
Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana menyatakan, ia ingin adanya moratorium pengiriman TKI ke Malaysia. Alasannya, kata Rusdi, untuk mencegah apa yang terjadi pada TKI Adelina terulang kembali.
Rusdi mengatakan, ide penerapan moratorium pengiriman TKI ke Malaysia bukan hal baru. Perundingan soal moratorium sudah dibicarakan Rusdi kepada Presiden Joko Widodo pada pertemuan tahunan Indonesia-Malaysia pada 2017 lalu.
”Untuk moratorium, Presiden juga ingin moratorium. Moratorium harus dijalankan. Kita hentikan pengiriman tenaga kerja. Hentikan pengiriman pembantu rumah tangga. Sudah waktunya kita keras, tidak bisa cuma wacana. Moratorium harus ditegakkan, tata kelola harus kita bereskan,” ucap Rusdi.
(esn)
Explore More