Oposisi Maladewa Minta Bantuan Internasional
Rabu, 07 Februari 2018 - 14:09 WIB
Oposisi Maladewa Minta Bantuan Internasional
A
A
A
MALE - Pemimpin oposisi sekaligus Mantan Presiden Maladewa Mohamed Nasheed menyeru negara-negara lain intervensi dalam krisis politik di negara pulau tersebut.
Dia meminta India membantu melepaskan para tahanan politik di Maladewa dan Amerika Serikat (AS) membatasi transaksi keuangan para pemimpin negara itu. Krisis terjadi sejak Presiden Maladewa Abdulla Yameen menolak perintah pengadilan agar membebaskan para tahanan politik. Langkah Yameen memicu unjuk rasa di negara itu.
“Kita harus menggulingkannya dari kekuasaan,” ujar Nasheed yang tinggal di pengasingan luar negeri, dikutip BBC kemarin.
Nasheed meminta pemerintah India mengirim delegasi yang didukung militer untuk membebaskan para tahanan politik. Isu tahanan politik itu merupakan pusat dari krisis politik di Maladewa. “Kami meminta kehadiran fisik,” kata Nasheed setelah menyatakan dia berbicara mewakili rakyat Maladewa.
Dia juga mendesak AS membatasi transaksi keuangan para pemimpin Maladewa di bank-bank AS. “Presiden Yameen secara ilegal mendeklarasikan hukum perang dan menguasai negara. Kita harus menggesernya dari kekuasaan,” kata dia.
Nasheed merupakan pemimpin oposisi pada era pemerintahan sebelumnya dan menjadi pemimpin pertama yang terpilih secara demokratis pada 2008, tapi dipecat dan dipenjara pada 2012. Dia sekarang diduga tinggal di Sri Lanka.
Menteri Maladewa untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Jeffrey Salim Waheed menyebut, seruan Nasheed untuk intervensi asing itu sebagai pengkhianatan. “Itu upaya terbesar merusak kedaulatan Maladewa,” kata Waheed.
Pemerintah Maladewa telah mendeklarasikan keadaan darurat dan ketua Mahkamah Agung (MA) ditahan tanpa ada penjelasan rinci tentang dakwaan atau status penahanan tersebut.
Dunia internasional juga mengecam langkah pemerintah Maladewa. Departemen Luar Negeri (Deplu) AS menyatakan kekhawatiran atas krisis politik yang terjadi di sana.
Adapun Presiden Yameen memberikan pidato melalui televisi dengan menyatakan, para hakim itu merencanakan kudeta terhadapnya. Pekan lalu, MA memerintahkan pembebasan sekelompok politisi oposisi. MA juga menyatakan pengadilan Nasheed pada 2015 itu tidak sesuai konstitusi.
Kepala Kepolisian menyatakan, dia akan melaksanakan keputusan MA tersebut, tapi Presiden Yameen memecatnya. Kini militer diperintahkan melawan semua upaya memakzulkan atau menggulingkan Presiden Yameen.
Polisi telah menahan Jaksa Agung Abdulla Saeed dan hakim lainnya, Ali Hameed, beberapa jam setelah pemerintah mendeklarasikan keadaan darurat. Mantan Presiden Maumoon Abdul Gayoom yang mendukung oposisi juga ditahan di rumahnya.
Maladewa merupakan negara di Samudra India yang terdiri atas 26 atol karang dan 1.192 pulau kecil serta mengandalkan pariwisata untuk sumber perekonomian.
Sejumlah negara, termasuk India, AS, Inggris, dan China telah memperingatkan para turis waspada, terutama jika berada dekat unjuk rasa politik. Meski demikian, pemerintah Inggris menyatakan, wilayah yang jauh dari ibu kota, termasuk bandara internasional, tetap aman. (Syarifudin)
Dia meminta India membantu melepaskan para tahanan politik di Maladewa dan Amerika Serikat (AS) membatasi transaksi keuangan para pemimpin negara itu. Krisis terjadi sejak Presiden Maladewa Abdulla Yameen menolak perintah pengadilan agar membebaskan para tahanan politik. Langkah Yameen memicu unjuk rasa di negara itu.
“Kita harus menggulingkannya dari kekuasaan,” ujar Nasheed yang tinggal di pengasingan luar negeri, dikutip BBC kemarin.
Nasheed meminta pemerintah India mengirim delegasi yang didukung militer untuk membebaskan para tahanan politik. Isu tahanan politik itu merupakan pusat dari krisis politik di Maladewa. “Kami meminta kehadiran fisik,” kata Nasheed setelah menyatakan dia berbicara mewakili rakyat Maladewa.
Dia juga mendesak AS membatasi transaksi keuangan para pemimpin Maladewa di bank-bank AS. “Presiden Yameen secara ilegal mendeklarasikan hukum perang dan menguasai negara. Kita harus menggesernya dari kekuasaan,” kata dia.
Nasheed merupakan pemimpin oposisi pada era pemerintahan sebelumnya dan menjadi pemimpin pertama yang terpilih secara demokratis pada 2008, tapi dipecat dan dipenjara pada 2012. Dia sekarang diduga tinggal di Sri Lanka.
Menteri Maladewa untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Jeffrey Salim Waheed menyebut, seruan Nasheed untuk intervensi asing itu sebagai pengkhianatan. “Itu upaya terbesar merusak kedaulatan Maladewa,” kata Waheed.
Pemerintah Maladewa telah mendeklarasikan keadaan darurat dan ketua Mahkamah Agung (MA) ditahan tanpa ada penjelasan rinci tentang dakwaan atau status penahanan tersebut.
Dunia internasional juga mengecam langkah pemerintah Maladewa. Departemen Luar Negeri (Deplu) AS menyatakan kekhawatiran atas krisis politik yang terjadi di sana.
Adapun Presiden Yameen memberikan pidato melalui televisi dengan menyatakan, para hakim itu merencanakan kudeta terhadapnya. Pekan lalu, MA memerintahkan pembebasan sekelompok politisi oposisi. MA juga menyatakan pengadilan Nasheed pada 2015 itu tidak sesuai konstitusi.
Kepala Kepolisian menyatakan, dia akan melaksanakan keputusan MA tersebut, tapi Presiden Yameen memecatnya. Kini militer diperintahkan melawan semua upaya memakzulkan atau menggulingkan Presiden Yameen.
Polisi telah menahan Jaksa Agung Abdulla Saeed dan hakim lainnya, Ali Hameed, beberapa jam setelah pemerintah mendeklarasikan keadaan darurat. Mantan Presiden Maumoon Abdul Gayoom yang mendukung oposisi juga ditahan di rumahnya.
Maladewa merupakan negara di Samudra India yang terdiri atas 26 atol karang dan 1.192 pulau kecil serta mengandalkan pariwisata untuk sumber perekonomian.
Sejumlah negara, termasuk India, AS, Inggris, dan China telah memperingatkan para turis waspada, terutama jika berada dekat unjuk rasa politik. Meski demikian, pemerintah Inggris menyatakan, wilayah yang jauh dari ibu kota, termasuk bandara internasional, tetap aman. (Syarifudin)
(nfl)
