Rilis Daftar Pelanggaran, Korut Sebut AS Pelanggar HAM yang Kejam
Jum'at, 02 Februari 2018 - 05:41 WIB
Rilis Daftar Pelanggaran, Korut Sebut AS Pelanggar HAM yang Kejam
A
A
A
PYONGYANG - Rezim Korea Utara (Korut) menyebut AS sebagai pelanggar hak asasi manusia (HAM) yang kejam. Kritik itu dilontarkan sesaat sebelum Presiden AS, Donald Trump, menggunakan pidato kenegaraannya untuk mengkritik pelanggaran HAM Korut.
Ringkasan laporan yang berjudul “White Paper on Human Rights Violations in the US in 2017" dirilis oleh Korean Central News Agency (KCNA), kantor berita resmi Korut. Secara terpisah, Reuters melaporkan bahwa diplomat Korut di Jenewa juga mengedarkan laporan tersebut, yang dikatakan ditulis oleh Institute of International Studies di Republik Demokratik Rakyat Korea.
Ringkasan KCNA dimulai dengan sejumlah kritik tajam terhadap pemerintah Trump, mencatat bahwa anggota kabinetnya adalah milyarder dari konglomerat dan menyatakan bahwa total aset pegawai negeri di tingkat wakil sekretaris dan di atasnya melebihi USD14 miliar.
"Kebijakan anti-populer yang dikemukakan pemerintah Trump secara terbuka dalam satu tahun, terlepas dari kepentingan segelintir kalangan kaya," laporan tersebut menyatakan seperti dikutip dari Washington Post, Jumat (2/2/2018).
Laporan tersebut juga berpendapat bahwa AS telah melakukan tindakan keras terhadap pers selama setahun terakhir. Laporan itu juga mengatakan bahwa ketegangan rasial telah memburuk di negara ini sejak Trump menjabat. Mengutip statistik tentang pengangguran dan tunawisma, ringkasan KCNA mengatakan bahwa mayoritas mutlak dari massa pekerja, yang kehilangan hak dasar untuk bertahan hidup, melayang-layang di jurang paling dalam mimpi buruk.
Sejumlah statistik lain tentang hutang mahasiswa, pelecehan seksual dan kurangnya cuti melahirkan di AS juga disertakan.
"Menurut data, jumlah pengguna ganja di AS lebih dari 20 juta, meningkat 3 persen dibandingkan dengan satu dekade yang lalu," ringkasan KCNA mencatat di bagian tentang penyalahgunaan narkoba di AS.
Sejak setidaknya 2014, Korut telah merilis laporan tentang dugaan pelanggaran HAM AS. Itu adalah sebuah tanggapan nyata terhadap kritik pelanggaran hak asasi manusia Pyongyang sendiri dari Washington dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagian besar memiliki fitur statistik yang tampaknya telah dimusnahkan dari internet, dengan deskripsi kehidupan yang berlebihan di AS yang merupakan tipikal propaganda Korut.
"AS adalah neraka yang hidup terhadap pelanggaran hak dasar untuk hidup," sebuah laporan tahun 2014 mencatat.
Seperti dalam kasus sebelumnya, laporan Korut tidak menyertakan referensi fakta bahwa catatan hak asasi manusianya sendiri dapat dikritik sepanjang jalur yang sama. Perbedaan ekonomi antara elit Korut dan warga rata-rata dianggap sangat besar, misalnya, meski tidak ada konsep nyata tentang pers bebas di negara di mana propaganda mencakup semua hal.
Sebuah Komisi Penyelidikan PBB menyimpulkan pada tahun 2014 bahwa sekitar 120 ribu orang ditahan di penjara politik yang setara dengan sistem Gulag di Uni Soviet. Pyongyang menolak mengizinkan kelompok hak asasi manusia asing mengakses kamp-kamp ini, walaupun keberadaan mereka dapat dikonfirmasikan oleh pengakuan orang-orang yang selamat dan citra satelit.
Ringkasan catatan hak asasi manusia Korut sendiri, yang juga dirilis pada tahun 2014, mengatakan bahwa warganya merasa bangga dengan sistem hak asasi manusia yang paling menguntungkan di dunia.
Seperti dalam laporan sebelumnya, buku putih tahun ini tentang pelanggaran hak asasi manusia AS menuduh Washington menjalankan "kegaduhan hak asasi manusia" dan mengatakan bahwa Washington bisa tidak pernah menyamarkan identitas aslinya sebagai pelanggar hak asasi manusia yang kejam.
Ringkasan laporan yang berjudul “White Paper on Human Rights Violations in the US in 2017" dirilis oleh Korean Central News Agency (KCNA), kantor berita resmi Korut. Secara terpisah, Reuters melaporkan bahwa diplomat Korut di Jenewa juga mengedarkan laporan tersebut, yang dikatakan ditulis oleh Institute of International Studies di Republik Demokratik Rakyat Korea.
Ringkasan KCNA dimulai dengan sejumlah kritik tajam terhadap pemerintah Trump, mencatat bahwa anggota kabinetnya adalah milyarder dari konglomerat dan menyatakan bahwa total aset pegawai negeri di tingkat wakil sekretaris dan di atasnya melebihi USD14 miliar.
"Kebijakan anti-populer yang dikemukakan pemerintah Trump secara terbuka dalam satu tahun, terlepas dari kepentingan segelintir kalangan kaya," laporan tersebut menyatakan seperti dikutip dari Washington Post, Jumat (2/2/2018).
Laporan tersebut juga berpendapat bahwa AS telah melakukan tindakan keras terhadap pers selama setahun terakhir. Laporan itu juga mengatakan bahwa ketegangan rasial telah memburuk di negara ini sejak Trump menjabat. Mengutip statistik tentang pengangguran dan tunawisma, ringkasan KCNA mengatakan bahwa mayoritas mutlak dari massa pekerja, yang kehilangan hak dasar untuk bertahan hidup, melayang-layang di jurang paling dalam mimpi buruk.
Sejumlah statistik lain tentang hutang mahasiswa, pelecehan seksual dan kurangnya cuti melahirkan di AS juga disertakan.
"Menurut data, jumlah pengguna ganja di AS lebih dari 20 juta, meningkat 3 persen dibandingkan dengan satu dekade yang lalu," ringkasan KCNA mencatat di bagian tentang penyalahgunaan narkoba di AS.
Sejak setidaknya 2014, Korut telah merilis laporan tentang dugaan pelanggaran HAM AS. Itu adalah sebuah tanggapan nyata terhadap kritik pelanggaran hak asasi manusia Pyongyang sendiri dari Washington dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagian besar memiliki fitur statistik yang tampaknya telah dimusnahkan dari internet, dengan deskripsi kehidupan yang berlebihan di AS yang merupakan tipikal propaganda Korut.
"AS adalah neraka yang hidup terhadap pelanggaran hak dasar untuk hidup," sebuah laporan tahun 2014 mencatat.
Seperti dalam kasus sebelumnya, laporan Korut tidak menyertakan referensi fakta bahwa catatan hak asasi manusianya sendiri dapat dikritik sepanjang jalur yang sama. Perbedaan ekonomi antara elit Korut dan warga rata-rata dianggap sangat besar, misalnya, meski tidak ada konsep nyata tentang pers bebas di negara di mana propaganda mencakup semua hal.
Sebuah Komisi Penyelidikan PBB menyimpulkan pada tahun 2014 bahwa sekitar 120 ribu orang ditahan di penjara politik yang setara dengan sistem Gulag di Uni Soviet. Pyongyang menolak mengizinkan kelompok hak asasi manusia asing mengakses kamp-kamp ini, walaupun keberadaan mereka dapat dikonfirmasikan oleh pengakuan orang-orang yang selamat dan citra satelit.
Ringkasan catatan hak asasi manusia Korut sendiri, yang juga dirilis pada tahun 2014, mengatakan bahwa warganya merasa bangga dengan sistem hak asasi manusia yang paling menguntungkan di dunia.
Seperti dalam laporan sebelumnya, buku putih tahun ini tentang pelanggaran hak asasi manusia AS menuduh Washington menjalankan "kegaduhan hak asasi manusia" dan mengatakan bahwa Washington bisa tidak pernah menyamarkan identitas aslinya sebagai pelanggar hak asasi manusia yang kejam.
(ian)
