Inggris Haruskan Penikmat Film Porno Tunjukkan Paspor

LONDON - Otoritas Inggris telah meratifikasi dan akan segeran memberlakukan Undang-undang Ekonomi Digital yang kontroversial. Salah satu fitur utara dari undang-undang ini adalah kewajiban untuk situs web yang menyajikan konten pornografi atau vulgar untuk memeriksa usia pengunjung.

Undang-undang ini bisa berlaku pada awal bulan April tahun ini, yang akan membawa dampak besar bagi industri pornografi. Sejumlah metode verifikasi usia telah disebut-sebut, termasuk para penonton video porno diharuskan melakukan perjalanan memalukan ke Kantor Pos untuk menunjukkan identitas mereka.

Salah satu cara Pemerintah Inggris dapat memverifikasi penonton video porno berusia di atas 18 tahun adalah dengan meminta mereka memperlihatkan paspor atau sim.

AgeChecked adalah sistem yang sesuai secara hukum yang menggunakan paspor, rincian kartu kredit, lisensi mengemudi dan informasi lainnya untuk memverifikasi usia seseorang. Untuk mendapatkan akses ke situs web yang dibatasi, pengguna hanya perlu masuk dengan akun AgeChecked mereka yang mereka dapatkan setelah usia mereka diverifikasi.

Data paspor atau izin mengemudi yang digunakan untuk memverifikasi usia seseorang tidak disimpan setelah akun disiapkan.

"Dengan Undang-Undang Ekonomi Digital yang mulai berlaku pada awal April 2018, bisnis online perlu memberikan pertimbangan serius mengenai bagaimana mereka menilai usia pelanggan mereka," ujar CEO AgeChecked, Alastair Graham.

"Kotak centang sederhana yang menyatakan bahwa mereka berusia di atas 18 tahun tidak akan bisa memperbaiki keadaan," imbuhnya.

"Inilah sebabnya mengapa kami telah mengembangkan AgeChecked untuk memberi pemilik situs metode yang benar dan sesuai dengan hukum untuk menjamin bahwa mereka yang mencoba mengakses konten yang dibatasi usia adalah usia yang benar," jelasnya.

"Pemerintah sedang membongkar verifikasi usia - telah terjadi perubahan bagaimana pisau dapat dibeli secara online, dan sekarang konten dewasa akan dikenai pemeriksaan usia yang ketat - sehingga bisnis benar-benar tidak dapat mengabaikan undang-undang tersebut, jika tidak, mereka dapat melakukannya. menghadapi denda besar dan tindakan hukuman lainnya," tukasnya seperti dikutip dari Daily Express, Sabtu (27/1/2018).

Pemeriksaan usia mulai berlaku untuk melindungi anak-anak dari mengakses konten pornografi atau konten dewasa secara online.

Kelompok Hak Keterbukaan sebelumnya telah memperingatkan Undang-Undang Ekonomi Digital dapat menyebabkan perusahaan porno diminta membuat database dari apa yang telah dilihat semua orang. Dan para ahli khawatir database semacam itu bisa dijadikan sasaran penjahat siber untuk pemerasan.

"Verifikasi usia dapat menyebabkan perusahaan porno membangun database kebiasaan porno Inggris, yang dapat rentan terhadap hacks gaya Ashley Madison," ucap Direktur Eksekutif Open Rights Group Jim Killock.

"Pemerintah telah berulang kali menolak untuk memastikan bahwa ada kewajiban hukum untuk penyedia verifikasi usia untuk melindungi privasi pengguna web," imbuhnya.

Begitu tindakan tersebut diterapkan di Inggris, penonton video porno di Inggris akan menghadapi nasib yang sama dengan rekan-rekan mereka di Rusia.