Ratusan Ribu Pegawai Federal AS Terancam Tak Gajian

WASHINGTON - Pemerintah federal Amerika Serikat (AS) terancam lumpuh setelah rancangan anggaran discretionary gagal lolos di tingkat Senat. Ratusan ribu pegawai federal yang tersebar di seluruh AS kemungkinan akan diliburkan dan tidak akan digaji sehingga beberapa layanan operasi akan tutup sampai isu ini selesai.

Kabar buruk ini mencoreng hari jadi setahun kepemimpinan Presiden Donald Trump yang dilantik pada 20 Januari 2017. Rancangan anggaran discretionary
yang memerlukan 60 suara itu tertahan. Sebanyak 50 senator dari Partai Republik tidak berkutik karena sebagian besar senator dari Partai Demokrat memberikan suara negatif.

Sesi negosiasi pada jam akhir antara Presiden Trump dan Senator Chuck Schumer dari New York, yang juga pemimpin Partai Demokrat, di Gedung Putih juga tidak membuahkan hasil. Partai Demokrat ingin sekitar 800.000 imigran ilegal yang berada di AS sejak kecil tetap dilindungi dan diberi izin bekerja sesuai dengan program sebelumnya.

Program itu merupakan warisan kebijakan mantan Presiden Barack Obama yang dikenal dengan sebutan DACA (Deferred Action for Childhood Arrival). DACA sudah berjalan sejak 2012. Namun Trump memiliki kebijakan lain. Sesuai dengan janjinya, Presiden ke-45 AS itu berencana memulangkan seluruh imigran ilegal ke negara
asalnya.

“Kami melakukan pertemuan yang panjang dan terperinci. Kami membahas semua isu besar. Kami berhasil membuat beberapa kesepakatan, tapi kami masih memiliki sejumlah perbedaan pandangan. Diskusi ini akan dilanjutkan nanti,” ujar Schumer saat keluar dari Gedung Putih. Namun, sejam kemudian, negosiasi itu runtuh.

Presiden Trump menyatakan Partai Demokrat lebih memprioritaskan imigran ilegal daripada warga AS dan personel militer. “Mereka bisa membuat kesepakatan dengan mudah, tapi memutuskan untuk memainkan politik shutdown. AS memerlukan lebih banyak orang Republik pada 2018,” kata Trump seperti dikutip Nytimes.

Sebaliknya Partai Demokrat menyalahkan Presiden Trump karena bersikap keras dan dianggap tidak mampu mengelola pemerintahan dengan maksimal.

“Setiap warga AS tahu Partai Republik menguasai Gedung Putih, Senat, dan DPR. Adalah tugas mereka untuk tetap mampu menjalankan pemerintahan,” kata Schumer.

Rancangan anggaran itu salah satunya memperpanjang pendanaan program asuransi kesehatan anak-anak selama enam tahun. Namun senator dari Partai Demokrat ingin imigran ilegal tidak dideportasi, anggaran domestik ditingkatkan, bantuan bencana terhadap Puerto Rico dijamin, dan penanggulangan wabah opioid akibat peredaran narkoba yang tak terkendali.

Lembaga federal sudah mempersiapkan diri terhadap pembendungan rancangan anggaran ini. Pada Kamis (18/1), pejabat Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih meminta pemimpin lembaga federal memberikanpemberitahuan nonformal kepada pegawainya agar mereka siap menghadapi keputusan Senat.

Lebih dari satu juta personel militer yang masih aktif diimbau tetap mengabdi kepada negara tanpa ada penyelewengan. Namun mereka kemungkinan tidak akan digaji sampai shutdown ini berakhir. Lembaga yang mengandalkan anggaran discretionary akan terdampak lebih buruk jika kelumpuhan ini berjalan sangat panjang.

Seperti dilansir Bloomberg, Kementerian Keuangan di laporkan akan memulangkan lebih dari 83% dari total 88.268 pegawainya.

Jumlah pegawai di Gedung Putih juga akan dikurangi dari 1.715 menjadi 659 pegawai dan di Komisi Sekuritas dan Bursa dari 4.600 menjadi 300 pegawai.

Lembaga lain yang biasanya terdampak ialah pengelola taman dan museum. Hampir semua pegawai NASA juga akan diliburkan dan tidak akan mendapatkan upah, kecuali mereka yang memegang posisi penting seperti para astronot yang berada di Stasiun Ruang Angkasa Internasional (ISS). (Muh Shamil)