PLO: Inggris Harus Mengakui Negara Palestina
PLO: Inggris Harus Mengakui Negara Palestina
A
A
A
YERUSALEM - Inggris harus bekerja secara proaktif untuk memperbaiki kebijakannya dan mengakui negara Palestina. Begitu pernyataan yang dikeluarkan anggota eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Ahmad Majdalani.
"Inggris harus bertanggung jawab atas masalah Palestina, terutama bahwa ini adalah bagian dari tragedi orang-orang Palestina dengan menerbitkan Deklarasi Balfour," kata Majdalani dalam sebuah pertemuan dengan Konsul Jenderal Inggris untuk Yerusalem, Philip Hall, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (12/1/2018).
Deklarasi Balfour adalah pernyataan publik yang dikeluarkan oleh mantan Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Belfour, pada tanggal 2 November 1917 untuk mengubah aspirasi Zionis membangun negara Yahudi di Palestina menjadi kenyataan. Ikrar tersebut pada umumnya dipandang sebagai salah satu katalis utama pembersihan etnik Palestina pada tahun 1948 dan eskalasi konflik Palestina-Israel.
Inggris, kata Majdalani, memiliki tanggung jawab ganda. Pertama, untuk memastikan bahwa Deklarasi Balfour diimplementasikan, dan kedua, untuk mengakui Negara Palestina sebagai batu loncatan untuk mencapai solusi dua negara yang didukung secara internasional.
Pada bagiannya, Hall menekankan dukungan negaranya untuk solusi dua negara sesuai dengan resolusi legitimasi internasional.
"Kita harus bekerja sama dalam menstabilkan situasi di kawasan ini dan untuk mendukung upaya perdamaian internasional," kata Hall.
Desember lalu, Inggris mengumumkan penolakannya terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. London bahkan memilih resolusi PBB yang mengecam keputusan tersebut pada sidang Majelis Umum yang diadakan pada tanggal 21 Desember.
Pada hari Minggu, Otoritas Palestina (PA) juga meminta dukungan Uni Eropa (UE) dalam mengakui Negara Palestina dengan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibukotanya.
"Inggris harus bertanggung jawab atas masalah Palestina, terutama bahwa ini adalah bagian dari tragedi orang-orang Palestina dengan menerbitkan Deklarasi Balfour," kata Majdalani dalam sebuah pertemuan dengan Konsul Jenderal Inggris untuk Yerusalem, Philip Hall, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (12/1/2018).
Deklarasi Balfour adalah pernyataan publik yang dikeluarkan oleh mantan Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Belfour, pada tanggal 2 November 1917 untuk mengubah aspirasi Zionis membangun negara Yahudi di Palestina menjadi kenyataan. Ikrar tersebut pada umumnya dipandang sebagai salah satu katalis utama pembersihan etnik Palestina pada tahun 1948 dan eskalasi konflik Palestina-Israel.
Inggris, kata Majdalani, memiliki tanggung jawab ganda. Pertama, untuk memastikan bahwa Deklarasi Balfour diimplementasikan, dan kedua, untuk mengakui Negara Palestina sebagai batu loncatan untuk mencapai solusi dua negara yang didukung secara internasional.
Pada bagiannya, Hall menekankan dukungan negaranya untuk solusi dua negara sesuai dengan resolusi legitimasi internasional.
"Kita harus bekerja sama dalam menstabilkan situasi di kawasan ini dan untuk mendukung upaya perdamaian internasional," kata Hall.
Desember lalu, Inggris mengumumkan penolakannya terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. London bahkan memilih resolusi PBB yang mengecam keputusan tersebut pada sidang Majelis Umum yang diadakan pada tanggal 21 Desember.
Pada hari Minggu, Otoritas Palestina (PA) juga meminta dukungan Uni Eropa (UE) dalam mengakui Negara Palestina dengan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibukotanya.
(ian)
Explore More