Liga Arab Bakal Lobi PBB untuk Akui Negara Palestina

AMMAN - Negara-negara Arab akan segera memulai usaha diplomatik guna meyakinkan PBB untuk mengakui negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota di wilayah yang direbut Israel dalam perang 1967. Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi.

Enam menteri luar negeri Arab bertemu di Amman pada hari Sabtu untuk menindaklanjuti keputusan sebelumnya yang diambil oleh Liga Arab untuk melawan langkah Presiden Donald Trump pada Desember untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Keputusan itu membalikkan kebijakan AS selama beberapa dasawarsa di Timur Tengah.

Sebuah komite yang terdiri dari Mesir, Maroko, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Palestina dan dipimpin oleh Yordania dibentuk setelah sebuah pertemuan darurat Liga Arab di Kairo tak lama setelah keputusan Trump yang meminta Washington untuk meninggalkan keputusannya.

Liga Arab mengatakan pada saat itu langkah tersebut akan memacu kekerasan di seluruh wilayah. Liga Arab menggambarkan pengumuman Trump sebagai pelanggaran berbahaya terhadap hukum internasional yang tidak memiliki dampak hukum.

Safadi mengatakan bahwa para menteri akan merekomendasikan serangkaian langkah ke pertemuan tingkat menteri penuh Liga Arab yang akan dilakukan pada akhir bulan ini.

"Kami akan menghadapi keputusan tersebut dengan mencari resolusi PBB, secara internasional, untuk mengakui sebuah negara Palestina sesuai wilayah perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem sebagai ibukotanya," kata Safadi seperti dikutip dari Reuters, Minggu (7/1/2017).

Dia tidak menjelaskan waktu perpindahan diplomatik atau mengatakan apakah dia mengacu pada resolusi Dewan Keamanan PBB atau Majelis Umum.

Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan bahwa pertemuan tingkat menteri tersebut juga akan membahas peran Washington dalam mediator perdamaian Arab-Israel masa depan yang menurut anggotanya sekarang terancam oleh apa yang mereka lihat sebagai bias AS terhadap Israel.

"Kami ingin mengurangi kerugian di pihak Palestina dan mengurangi keuntungan Israel," Aboul Gheit menambahkan.

Negara-negara Arab juga akan membahas apakah akan mengadakan pertemuan puncak pemimpin mereka yang luar biasa atau menunggu sampai pertemuan puncak yang dijadwalkan di ibukota Saudi, Riyadh, pada akhir Maret, tambahnya.

Pengakuan Trump terhadap Yerusalem telah membuat marah dunia Arab dan membuat marah sekutu Barat, yang mengatakan pengakuan itu merupakan pukulan bagi upaya perdamaian dan risiko yang memicu lebih banyak kekerasan di wilayah tersebut.

Warga Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota negara masa depan. Sementara Israel menganggap Yerusalem sebagai Ibu Kota abadi dan tak terpisahkan.

Sebagian besar negara menganggap Yerusalem Timur, yang dianeksasi Israel setelah merebutnya dari Yordania dalam perang 1967, sebagai wilayah yang diduduki, dan mengatakan status kota tersebut harus diputuskan pada perundingan Israel-Palestina di masa depan.

Pada 18 Desember, Amerika Serikat memblokir sebuah putusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meminta deklarasi Trump di Yerusalem untuk ditarik.

Tiga hari kemudian, lebih dari 120 negara menentang Trump dan memilih resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan agar Amerika Serikat menolak pengakuannya atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Pada tahun 2012, Majelis Umum PBB sangat menyetujui pengakuan de facto atas negara berdaulat Palestina dalam sebuah resolusi yang mengatakan bahwa status Yerusalem harus diselesaikan melalui negosiasi.