PM Irak Bertemu Delegasi Kurdi di Baghdad
Jum'at, 05 Januari 2018 - 03:32 WIB
PM Irak Bertemu Delegasi Kurdi di Baghdad
A
A
A
BAGHDAD - Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, bertemu dengan perwakilan partai politik Kurdi. Pertemuan ini adalah pertama kalinya sejak jajak pendapat tidak resmi bulan September tentang kemerdekaan daerah Kurdi.
Menurut sebuah pernyataan pemerintah Irak, delegasi Kurdi mencakup perwakilan partai Gerakan untuk Demokrasi dan Keadilan serta Gorran dan Komel. Partai-partai ini semuanya menentang referendum pemerintah regional Kurdi (KRG) pada bulan September lalu.
Pada pertemuan itu, al-Abadi menekankan perlunya mempertahankan persatuan nasional Irak sambil juga memastikan beragam etnik dan religiusnya seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (5/1/2018).
Sementara anggota delegasi Kurdi mengatakan bahwa ketegangan pasca referendum antara Baghdad dan Erbil, ibukota administratif KRG, harus diselesaikan dalam kerangka konstitusi Irak.
Segera setelah jajak pendapat KRG yang tidak sah pada September, pasukan federal pindah ke bagian-bagian Irak yang diperebutkan antara pemerintah pusat dan KRG, termasuk provinsi Kirkuk yang kaya akan minyak.
Baghdad, sementara itu, terus menuntut pembatalan hasil referendum.
KRG sekarang berharap dapat mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Irak di bawah naungan PBB dan tanpa prasyarat. KRG bermaksud untuk menyelesaikan perbedaan mereka yang luar biasa.
Menurut sebuah pernyataan pemerintah Irak, delegasi Kurdi mencakup perwakilan partai Gerakan untuk Demokrasi dan Keadilan serta Gorran dan Komel. Partai-partai ini semuanya menentang referendum pemerintah regional Kurdi (KRG) pada bulan September lalu.
Pada pertemuan itu, al-Abadi menekankan perlunya mempertahankan persatuan nasional Irak sambil juga memastikan beragam etnik dan religiusnya seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (5/1/2018).
Sementara anggota delegasi Kurdi mengatakan bahwa ketegangan pasca referendum antara Baghdad dan Erbil, ibukota administratif KRG, harus diselesaikan dalam kerangka konstitusi Irak.
Segera setelah jajak pendapat KRG yang tidak sah pada September, pasukan federal pindah ke bagian-bagian Irak yang diperebutkan antara pemerintah pusat dan KRG, termasuk provinsi Kirkuk yang kaya akan minyak.
Baghdad, sementara itu, terus menuntut pembatalan hasil referendum.
KRG sekarang berharap dapat mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Irak di bawah naungan PBB dan tanpa prasyarat. KRG bermaksud untuk menyelesaikan perbedaan mereka yang luar biasa.
(ian)
