Menteri Saudi yang Terkena Pembersihan Koruptor Kerja Lagi

RIYADH - Seorang menteri Arab Saudi yang ditahan November lalu dalam pembersihan koruptor oleh Komite Pemberantasan Korupsi telah bekerja lagi pada hari Selasa. Menteri tersebut terlihat mengikuti rapat kabinet tanpa tersenyum.

Ebrahim Al Assaf, Menteri Negara yang juga mantan Menteri Keuangan Arab Saudi merupakan satu dari sekitar 200 orang yang ditangkap dalam pembersihan koruptor secara besar-besaran.

Dari ratusan orang—termasuk belasan pangeran, menteri dan pengusaha—telah dibebaskan setelah menyetujui kesepakatan penyelesaian kasus di luar pengadilan. Dalam kesepakatan itu, mereka yang ditahan akan dibebaskan setelah setuju menyerahkan aset berupa uang tunai maupun saham perusahaan.

Ebrahim Al Assaf telah dibebaskan dari semua tuduhan yang diajukan kepadanya. Sebuah laporan stasiun televisi setempat menunjukkan menteri tersebut duduk bersama menteri lainnya pada rapat dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud dan Putra Mahkota Mohammad bin Salman.

Meski sempat ditahan, Ebrahim Al Assaf tidak pernah diberhentikan dari jabatan sebagai Menteri Negara. Dia sebelumnya ditahan bersama para pangeran, tokoh dan pebisnis Saudi di Ritz Carlton Hotel.

”Penyelidik menyimpulkan bahwa tidak satu pun laporan yang diterima selama masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan adalah benar dan oleh karena itu dia dinyatakan tidak bersalah dan diizinkan meninggalkan hotel,” tulis kantor berita Saudi, Sabq, mengutip otoritas penegak hukum, yang dilansir Rabu (3/1/2018).

”Ini membuktikan bahwa kepemimpinan itu bijaksana dalam pendekatannya, tidak terburu-buru membuat keputusan, berkomitmen terhadap keadilan dan menerapkan undang-undang tersebut,” lanjut laporan tersebut.

Tokoh lain yang telah dibebaskan adalah Pangeran Miteb bin Abdullah, mantan Kepala Keamanan Nasional Saudi. Dia dilaporkan membayar USD1 miliar untuk pembebasannya. Dia baru-baru ini terlihat mengikuti pacuan kuda bersama Pangeran Mohammed.

Penangkapan Pangeran Miteb telah memicu spekulasi bahwa tindakan keras tersebut untuk memperketat cengkeraman kekuasaan Putra Mahkota. Namun, pemerintah Saudi menepis spekulasi tersebut.

Di antara tokoh yang paling menonjol dan belum terselesaikan kasusnya adalah miliarder Saudi, Pangeran Alwaleed bin Talal. Pendiri dan bos Kingdom Holding Co., itu dilaporkan menolak kesepakatan untuk pembebasannya.