Ditekan Dunia Internasional Terkait Program Nuklir, Korut Bergeming
Sabtu, 16 Desember 2017 - 11:25 WIB
Ditekan Dunia Internasional Terkait Program Nuklir, Korut Bergeming
A
A
A
NEW YORK - Sekutu dan musuh Korea Utara (Korut) bergabung untuk menentang program nuklir Pyongyang. Mereka meminta pemimpin Korut, Kim Jong-un, untuk bersedia untuk menegosiasikan denuklirisasi Semenanjung Korea. Namun, Korut tidak goyah dan memberi tanda akan menyerah terhadap ambisi nuklirnya.
Dalam pertemuan di Dewan Keamanan (DK) PBB, Duta Besar Korut Ja Song-nam mengatakan, senjata nuklir Korut adalah sebuah tindakan pertahanan diri yang tidak terelakkan untuk mempertahankan negara itu dari ancaman nuklir Amerika Serikat (AS) dan pemerasan.
Ja pun tidak pernah menyebut adanya kemungkinan pembicaraan. Sebagai gantinya, ia menyebut pertemuan DK PBB sebuah tindakan putus asa yang diplot oleh AS karena takut akan kekuatan Korut telah berhasil mencapai tujuannya sebagai negara nuklir.
Ia menunjuk pada peluncuran rudal balistik antar benua pada 29 November lalu, yang menurut para ahli bisa sampai ke daratan AS.
Ja lantas menyatakan negaranya telah menjadi target dari 11 sanksi resolusi PBB. AS, Uni Eropa, Korea Selatan (Korsel), Jepang dan negara-negara lain telah memberlakukan tindakan tambahan. Tapi semua larangan ini tidak menghentikan uji coba nuklir dan rudal Kim Jong-un, atau menyebabkan perundingan.
Sebelumnya AS serta sekutu dekatnya, Korea Selatan (Korsel) dan Jepang, meminta tekanan terhadap Korut ditingkatkan agar rezim Kim Jong-un mau menegosiasikan denuklirisasi Semenanjung Korea.
Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan retorika militer disertai dengan unjuk kekuatan oleh sejumlah pihak telah menyebabkan situasi di mana seluruh dunia mulai bertanya-tanya apakah akan ada perang atau tidak.
Ia pun mempertanyakan komitmen AS untuk perdamaian di semenanjung Korea. Ia pun menunjuk masa hiatus Korut dari uji coba rudal selama 2,5 bulan yang dijawab Washington bersama sekutunya dengan latihan militer yang tidak terjadwal dan tidak pernah terjadi sebelumnya. AS juga menjatuhkan sanksi dan sebuah deklarasi bahwa Korut adalah negara sponsor terorisme.
"Semua langkah ini memaksa kita untuk bertanya-tanya tentang ketulusan pernyataan yang menunjukkan bahwa ada preferensi untuk pendekatan damai untuk menyelesaikan krisis oleh Amerika Serikat," kata Nebenzia seperti dikutip dari CBS News, Sabtu (16/12/2017).
Ia pun menegaskan Korut tidak akan menghentikan program nuklir dan misilnya sementara mereka merasa mendapatkan ancaman langsung terhadapa keamananya. Nebenzia juga mendesak langkah-langkah praktis untuk menurunkan eskalasi, termasuk pembatalan rencana latihan baru AS-Korsel dan Korut menghentikan uji coba nuklir dan rudal.
Sedangkan Duta Besar China untuk PBB Wu Haitao mengatakan inti dari isu nuklir adalah keamanan. "Tidak ada opsi militer, dan menggunakan kekuatan hanya bisa membawa konsekuensi buruk," tegasnya.
Sebagai tetangga dekat, Wu mengatakan China telah melakukan upaya besar untuk mempromosikan dialog dan denuklirisasi. Namun dia mundur melawan desakan AS bahwa China memegang kunci untuk menyelesaikan krisis tersebut.
"Situasi saat ini di Semenanjung Korea tidak disebabkan oleh satu pihak saja, dan tidak mungkin memaksakan satu pihak pun untuk menyelesaikan masalah," katanya.
Dalam pertemuan di Dewan Keamanan (DK) PBB, Duta Besar Korut Ja Song-nam mengatakan, senjata nuklir Korut adalah sebuah tindakan pertahanan diri yang tidak terelakkan untuk mempertahankan negara itu dari ancaman nuklir Amerika Serikat (AS) dan pemerasan.
Ja pun tidak pernah menyebut adanya kemungkinan pembicaraan. Sebagai gantinya, ia menyebut pertemuan DK PBB sebuah tindakan putus asa yang diplot oleh AS karena takut akan kekuatan Korut telah berhasil mencapai tujuannya sebagai negara nuklir.
Ia menunjuk pada peluncuran rudal balistik antar benua pada 29 November lalu, yang menurut para ahli bisa sampai ke daratan AS.
Ja lantas menyatakan negaranya telah menjadi target dari 11 sanksi resolusi PBB. AS, Uni Eropa, Korea Selatan (Korsel), Jepang dan negara-negara lain telah memberlakukan tindakan tambahan. Tapi semua larangan ini tidak menghentikan uji coba nuklir dan rudal Kim Jong-un, atau menyebabkan perundingan.
Sebelumnya AS serta sekutu dekatnya, Korea Selatan (Korsel) dan Jepang, meminta tekanan terhadap Korut ditingkatkan agar rezim Kim Jong-un mau menegosiasikan denuklirisasi Semenanjung Korea.
Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan retorika militer disertai dengan unjuk kekuatan oleh sejumlah pihak telah menyebabkan situasi di mana seluruh dunia mulai bertanya-tanya apakah akan ada perang atau tidak.
Ia pun mempertanyakan komitmen AS untuk perdamaian di semenanjung Korea. Ia pun menunjuk masa hiatus Korut dari uji coba rudal selama 2,5 bulan yang dijawab Washington bersama sekutunya dengan latihan militer yang tidak terjadwal dan tidak pernah terjadi sebelumnya. AS juga menjatuhkan sanksi dan sebuah deklarasi bahwa Korut adalah negara sponsor terorisme.
"Semua langkah ini memaksa kita untuk bertanya-tanya tentang ketulusan pernyataan yang menunjukkan bahwa ada preferensi untuk pendekatan damai untuk menyelesaikan krisis oleh Amerika Serikat," kata Nebenzia seperti dikutip dari CBS News, Sabtu (16/12/2017).
Ia pun menegaskan Korut tidak akan menghentikan program nuklir dan misilnya sementara mereka merasa mendapatkan ancaman langsung terhadapa keamananya. Nebenzia juga mendesak langkah-langkah praktis untuk menurunkan eskalasi, termasuk pembatalan rencana latihan baru AS-Korsel dan Korut menghentikan uji coba nuklir dan rudal.
Sedangkan Duta Besar China untuk PBB Wu Haitao mengatakan inti dari isu nuklir adalah keamanan. "Tidak ada opsi militer, dan menggunakan kekuatan hanya bisa membawa konsekuensi buruk," tegasnya.
Sebagai tetangga dekat, Wu mengatakan China telah melakukan upaya besar untuk mempromosikan dialog dan denuklirisasi. Namun dia mundur melawan desakan AS bahwa China memegang kunci untuk menyelesaikan krisis tersebut.
"Situasi saat ini di Semenanjung Korea tidak disebabkan oleh satu pihak saja, dan tidak mungkin memaksakan satu pihak pun untuk menyelesaikan masalah," katanya.
(ian)
