Dubes Malaysia: Militer Malaysia dan Indonesia Bukan Rival
Dubes Malaysia: Militer Malaysia dan Indonesia Bukan Rival
A
A
A
JAKARTA - Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato Seri Zahrain Mohamed Hashim, menuturkan militer Malaysia dan Indonesia bukanlah pesaing, terlebih lagi musuh. Dia menyebut, militer kedua negara harusnya saling bersatu untuk melawan ancaman bersama.
Zahrain, yang berbicara saat jumpa wartawan di Kedutaan Besar Malaysia di kawasan Rasuna Said, Jakarta, pada Rabu (13/12/2017), menuturkan saat terjadi pertemuan antara Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan Presiden Indonesia Joko Widodo di Kuching beberapa waktu lalu dicapai kesepakatan mengenai masalah keamanan dan militer.
"Kita putuskan tentang kerja sama militer. Militer kita bukan untuk bermusuhan dan saingan, tentunya harus kerja sama menghadapi isu bersama seperti terorisme," ucap Zahrain.
"Kita sudah sepakat di perbatasan untuk membangun pos perbatasan yang dikendalikan pasukan gabungan kedua neagra. Tujuannya untuk menghalau terorisme dan mencegah narkoba serta mengatasi masalah penyelundupan manusia, barang-barang tertentu. Ini sudah dalam pembahasan," sambungnya.
Ketika ditanya apakah kerja sama ini hanya mencakup keamanan darat atau melingkupi semua bidang, Zahrain mengatakan kerja sama ini meliputi keamanan perbatasan darat, laut dan juga udara.
Dikesempatan yang sama, Zahrain juga menyinggung masalah tenaga kerja di Indonesia (TKI). Masalah TKI adalah masalah klasik dalam hubungan Malaysia dan Indonesia yang belum sepenuhnya terselesaikan hingga saat ini.
Zahrain menjelaskan TKI yang masuk ke Malaysia ada dua macam, yang masuk dengan cara legal dan cara ilegal. Ia menuturkan pemerintah Malaysia telah membuat kampanye agar TKI memasuki Malaysia melalui jalur yang legal.
Agara kampanye ini sukses, Zahrain menyebut Kuala Lumpur akan turut menghukum warga Malaysia yang memperkerjakan TKI ilegal.
"Majikan yang ambil TKI tanpa izin juga akan kita tahan. Majikan harus ambil TKI dengan cara betul, agar tidak ada eksploitasi yang bisa berlaku, karena tidak ada catatan bagi TKI ilegal," tukasnya.
Zahrain, yang berbicara saat jumpa wartawan di Kedutaan Besar Malaysia di kawasan Rasuna Said, Jakarta, pada Rabu (13/12/2017), menuturkan saat terjadi pertemuan antara Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan Presiden Indonesia Joko Widodo di Kuching beberapa waktu lalu dicapai kesepakatan mengenai masalah keamanan dan militer.
"Kita putuskan tentang kerja sama militer. Militer kita bukan untuk bermusuhan dan saingan, tentunya harus kerja sama menghadapi isu bersama seperti terorisme," ucap Zahrain.
"Kita sudah sepakat di perbatasan untuk membangun pos perbatasan yang dikendalikan pasukan gabungan kedua neagra. Tujuannya untuk menghalau terorisme dan mencegah narkoba serta mengatasi masalah penyelundupan manusia, barang-barang tertentu. Ini sudah dalam pembahasan," sambungnya.
Ketika ditanya apakah kerja sama ini hanya mencakup keamanan darat atau melingkupi semua bidang, Zahrain mengatakan kerja sama ini meliputi keamanan perbatasan darat, laut dan juga udara.
Dikesempatan yang sama, Zahrain juga menyinggung masalah tenaga kerja di Indonesia (TKI). Masalah TKI adalah masalah klasik dalam hubungan Malaysia dan Indonesia yang belum sepenuhnya terselesaikan hingga saat ini.
Zahrain menjelaskan TKI yang masuk ke Malaysia ada dua macam, yang masuk dengan cara legal dan cara ilegal. Ia menuturkan pemerintah Malaysia telah membuat kampanye agar TKI memasuki Malaysia melalui jalur yang legal.
Agara kampanye ini sukses, Zahrain menyebut Kuala Lumpur akan turut menghukum warga Malaysia yang memperkerjakan TKI ilegal.
"Majikan yang ambil TKI tanpa izin juga akan kita tahan. Majikan harus ambil TKI dengan cara betul, agar tidak ada eksploitasi yang bisa berlaku, karena tidak ada catatan bagi TKI ilegal," tukasnya.
(ian)
Explore More