Eropa Desak AS Ajukan Proposal Perdamaian Timur Tengah

Sabtu, 09 Desember 2017 - 05:21 WIB
Eropa Desak AS Ajukan Proposal Perdamaian Timur Tengah
Eropa Desak AS Ajukan Proposal Perdamaian Timur Tengah
A A A
NEW YORK - Negara-negara Eropa yang selama ini menjadi sekutu Amerika Serikat (AS) mendesak Washington mengajukan proposal terperinci untuk perdamaian Israel dan Palestina. Mereka menyebut keputusan Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel sebagai keputusan yang tidak membantu.

Dalam sebuah pernyataan bersama Inggris, Prancis, Jerman, Swedia dan Italia mengatakan bahwa keputusan AS, yang mencakup rencana untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem dari Tel Aviv, tidak membantu dalam hal prospek perdamaian di Timur Tengah.

"Kami siap untuk berkontribusi pada semua upaya yang dapat dipercaya untuk memulai kembali proses perdamaian, berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional, yang mengarah ke solusi dua negara," kata mereka.

"Kami mendorong pemerintah AS untuk sekarang mengajukan proposal rinci untuk penyelesaian Israel-Palestina," sambungnya seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (9/12/2017).

Israel menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibukotanya. Sementara Palestina menginginkan bagian timur kota itu sebagai Ibu Kota negara merdeka masa depan mereka sendiri.

Sebagian besar negara menganggap Yerusalem Timur, yang dianeksasi Israel setelah menguasainya dalam Perang Timur Tengah 1967, untuk wilayah yang diduduki, termasuk Kota Tua, tempat tinggal yang dianggap suci bagi umat Islam, Yahudi dan Kristen.

Sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada bulan Desember tahun lalu menggarisbawahi bahwa hal itu tidak akan mengakui adanya perubahan pada batas-batas wilayah sebelum 4 Juni 1967, termasuk mengenai Yerusalem, selain yang disetujui oleh para pihak melalui perundingan.

Resolusi tersebut disetujui dengan 14 suara yang mendukung dan sementara utusan AS memilih untuk abstein. Presiden AS kala itu, Barack Obama, menolak tekanan berat dari sekutu lama Israel dan Trump, yang saat itu adalah presiden terpilih, karena Washington memiliki hak veto.
(ian)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6403 seconds (0.1#10.140)