Terkait dengan Isu Perbudakan Manusia, Ini Kata Dubes Libya
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Libya angkat bicara mengenai munculnya laporan yang menyebutkan adanya perbudakan di Libya. Laporan itu pertama kali dirilis oleh media asal Amerika Serikat (AS), CNN.
CNN merilis tayangan yang menunjukkan bahwa para pria migran dilelang sebagai budak di sektor pertanian di Libya. Para migran itu diselundupkan kelompok pedagang budak melintasi Sahara.
Duta Besar Libya untuk Indonesia, Sadegh M.O. Bensadegh menuturkan, laporan yang dirilis CNN adalah tayangan praktil jual beli yang dilakukan oleh gangster lokal dan juga internasional. Dia menyatakan, pemerintah Libya menentang keras hal semacam ini.
"Pemerintah Rekonsiliasi Nasional menugaskan pihak-pihak berwenang untuk menyelidiki insiden tersebut dan mengungkapkan kebenaranya. Serta untuk menginformasikan opini publik lokal dan internasional sesuai dimensinya, dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan," ucap Bensadegh saat menggelar konferensi pers di kediamannya di bilangan Jakarta Selatan, Kamis (30/11).
"Berdasarkan ajaran Islam dan tradisi masyarakat Libya, serta sesuai dengan perjanjian internasional yang mensponsori hak asasi manusia, kami menolak dan mengecam praktik apapun, dan dalam bentuk apapun penghinaan terhadap hak asasi manusia, atau merendahkan martabat kemanusiaan, dan melanggar hak-hak mereka di manapun di dunia ini," sambungnya.
Dia kemudian menuturkan, kemungkinan besar perbudakan yang dimaksud adalah praktik penyelundupan manusia yang melibatkan organisasi internasional. Di Libya, lanjut Bensadegh, dua hal tersebut adalah kejahatan serius dan merupakan pelanggaran terhadap kedaualatan Libya.
CNN merilis tayangan yang menunjukkan bahwa para pria migran dilelang sebagai budak di sektor pertanian di Libya. Para migran itu diselundupkan kelompok pedagang budak melintasi Sahara.
Duta Besar Libya untuk Indonesia, Sadegh M.O. Bensadegh menuturkan, laporan yang dirilis CNN adalah tayangan praktil jual beli yang dilakukan oleh gangster lokal dan juga internasional. Dia menyatakan, pemerintah Libya menentang keras hal semacam ini.
"Pemerintah Rekonsiliasi Nasional menugaskan pihak-pihak berwenang untuk menyelidiki insiden tersebut dan mengungkapkan kebenaranya. Serta untuk menginformasikan opini publik lokal dan internasional sesuai dimensinya, dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan," ucap Bensadegh saat menggelar konferensi pers di kediamannya di bilangan Jakarta Selatan, Kamis (30/11).
"Berdasarkan ajaran Islam dan tradisi masyarakat Libya, serta sesuai dengan perjanjian internasional yang mensponsori hak asasi manusia, kami menolak dan mengecam praktik apapun, dan dalam bentuk apapun penghinaan terhadap hak asasi manusia, atau merendahkan martabat kemanusiaan, dan melanggar hak-hak mereka di manapun di dunia ini," sambungnya.
Dia kemudian menuturkan, kemungkinan besar perbudakan yang dimaksud adalah praktik penyelundupan manusia yang melibatkan organisasi internasional. Di Libya, lanjut Bensadegh, dua hal tersebut adalah kejahatan serius dan merupakan pelanggaran terhadap kedaualatan Libya.
(esn)