Arab Saudi Perkuat Perlindungan Saksi

RIYADH - Dewan Syuro Arab Saudi menyempurnakan proposal perlindungan terhadap orang-orang yang berhasil menguak kejahatan korupsi di negara itu, kemarin.

Dewan Syuro merupakan dewan penasehat tertinggi di Saudi. Meski tidak memiliki kekuatan legislatif, Dewan Syuro tetap bisa mengusulkan Rancangan Undang Undang (RUU) kepada raja atau kabinet. Dewan Syuro sepakat orang-orang yang membantu mengungkap kejahatan (whistleblower) di bidang finansial perlu dilindungi dari ancaman pihak ketiga.

“Kami juga setuju rancangan proposal itu harus dibuat secara lengkap,” ungkap Dewan Syuro di media sosial Twitter, dikutip kantor berita Reuters.

Media lokal al-Riyadh juga sehari sebelumnya melaporkan Dewan Syuro siap mendalami dua proposal serupa, termasuk perlindungan terhadap saksi mata yang melaporkan tindak kejahatan.

Pejabat tinggi Arab Saudi pernah menyatakan Pemerintah Arab Saudi telah mewawancarai 208 orang dalam penyelidikan antikorupsi dan memperkirakan setidaknya USD100 miliar hilang dicuri para koruptor. Jaksa Agung Sheikh Saud Al Mojeb mengatakan pemerintah akan bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Pemerintah Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman dan Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman akan bekerja di dalam framework hukum dan institusi untuk tetap dapat menjaga transparansi dan integritas,” ujar Jaksa Agung Al Mojeb dalam keterangan pers pada 9 November 2017 silam.

Penyelidikan mengenai kasus korupsi telah menyebar hingga ke negara tetangga Arab Saudi seperti Uni Emirates Arab (UEA). Di negeri yang kaya minyak itu, sesuai permintaan Arab Saudi, bank sentral UEA meminta rincian data rekening 19 tersangka kepada bank komersial dan perusahaan keuangan di negara itu.

Direktur bank sentral UEA mengatakan hal itu hanya pengggalangan informasi. Sejak awal bulan ini, Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman meluncurkan penyelidikan dan penangkapan terhadap tersangka korupsi, termasuk puluhan anggota keluarga Kerajaan Arab Saudi, para pejabat senior, dan para pebinis top.

Langkah tegas itu juga dilakukan untuk membangun masa depan Arab Saudi. Badan antikorupsi yang dipimpin Mohammed bin Salman itu tidak pandang status. Sebanyak 11 pangeran, empat menteri, dan puluhan mantan menteri telah ditahan atas tuduhan korupsi.

Salah satu yang ditahan adalah miliarder Pangeran Alwaleed bin Talal yang merupakan salah satu pebisnis paling tersohor di Saudi. Pangeran Alwaleed merupakan keponakan Raja Salman dan pemilik perusahaan investasi Kingdom Holding 4280.SE yang berinvestasi pada perusahaan seperti Citigroup dan Twitter.

Pembersihan terhadap elite politik dan bisnis Saudi juga menargetkan Kepala Garda Nasional Pangeran Miteb bin Abdullah yang ditahan dan digeser dari jabatannya sebagai Menteri Garda Nasional. Pangeran Miteb diganti Pangeran Khaled bin Ayyaf.

“Berbagai tuduhan terhadap Pangeran Alwaleed adalah pencucian uang, penyuapan, dan pemerasan terhadap pejabat,” ungkap seorang pejabat Saudi pada kantor berita Reuters.

Adapun Pangeran Miteb dituduh melakukan penggelapan, menggaji pegawai fiktif, dan memberikan berbagai kontrak pada perusahaannya sendiri, termasuk kesepakatan senilai USD10 miliar untuk walkie talkie dan peralatan militer antipeluru senilai miliaran riyal Saudi.

Langkah cepat ini dilakukan Putra Mahkota Mohammed bin Salman setelah komite antikorupsi dibentuk Raja Salman dengan dekrit pada Sabtu (4/11/2017). Komite itu memiliki wewenang melakukan investigasi kasus, mengeluarkan surat perintah penahanan, larangan perjalanan, dan penyitaan aset.

“Tanah air tidak akan ada hingga korupsi diberantas dan koruptor bertanggung jawab,” kata dekrit Kerajaan Arab Saudi tersebut. Beberapa pengamat menilai penangkapan ini merupakan langkah awal membersihkan tokoh-tokoh berpengaruh saat dia memperkuat pengaruh di Saudi.

Langkah ini mengingatkan publik pada kudeta istana pada Juni lalu saat Mohammed bin Salman menggeser kakak sepupunya, Mohammed bin Nayef, sebagai pewaris takhta dan menteri dalam negeri.

Pemecatan Pangeran Miteb dari posisi pemimpin Garda Nasional pun telah diprediksi karena lembaga itu memiliki basis kuat pada suku-suku di Arab Saudi. Tahun lalu, Mohammed bin Salman juga telah menjadi pembuat keputusan puncak untuk kebijakan militer, luar negeri, ekonomi, dan sosial.

Sejumlah anggota dinasti Al Saud pun merasa frustrasi dengan melejitnya pengaruh Mohammed bin Salman. (Muh Shamil)