Militer dan Polisi Indonesia Dituduh Masih Jalankan Tes Keperawanan
Kamis, 23 November 2017 - 08:40 WIB
Militer dan Polisi Indonesia Dituduh Masih Jalankan Tes Keperawanan
A
A
A
JAKARTA - Pihak militer dan polisi Indonesia dituduh masih menjalankan tes keperawanan terhadap para perempuan yang direkrut. Tuduhan ini muncul dari kelompok HAM internasional, Human Rights Watch (HRW).
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa tes keperawanan tidak memiliki keabsahan ilmiah.
HRW menyatakan, perwira polisi dan militer senior Indonesia telah mengatakan bahwa pasukan keamanan masih memberlakukan tes tersebut dengan alasan pemeriksaan psikologis. Menurut kelompok HAM tersebut, tes seperti itu kejam dan diskriminatif.
”Toleransi pemerintah Indonesia terhadap 'tes keperawanan' oleh aparat keamanan mencerminkan kemacetan politik yang mengerikan untuk melindungi hak perempuan Indonesia,” kata Nisha Varia, Direktur Advokasi HAM di Human Rights Watch, yang dikutip dari website HRW.
Kelompok tersebut meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memerintahkan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) melarang praktik tersebut.
Tes tersebut, menurut HRW, mencakup ”uji dua jari” invasif untuk menentukan apakah selaput dara perempuan peserta rekrutmen masih utuh atau tidak. WHO dalam pedoman tahun 2014 telah menegaskan bahwa tes keperawanan tidak memiliki dasar ilmiah apa pun.
Pihak militer Indonesia belum berkomentar atas tuduhan ini. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, polri sudah menghentikan tes keperawanan sejak tiga tahun lalu.
Saat ini, kata dia, hanya pemeriksaan kesehatan untuk rekrutan laki-laki dan perempuan termasuk tes untuk penyakit kelamin. Pemeriksaan untuk peserta perempuan pun dilakukan staf medis perempuan.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa tes keperawanan tidak memiliki keabsahan ilmiah.
HRW menyatakan, perwira polisi dan militer senior Indonesia telah mengatakan bahwa pasukan keamanan masih memberlakukan tes tersebut dengan alasan pemeriksaan psikologis. Menurut kelompok HAM tersebut, tes seperti itu kejam dan diskriminatif.
”Toleransi pemerintah Indonesia terhadap 'tes keperawanan' oleh aparat keamanan mencerminkan kemacetan politik yang mengerikan untuk melindungi hak perempuan Indonesia,” kata Nisha Varia, Direktur Advokasi HAM di Human Rights Watch, yang dikutip dari website HRW.
Kelompok tersebut meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memerintahkan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) melarang praktik tersebut.
Tes tersebut, menurut HRW, mencakup ”uji dua jari” invasif untuk menentukan apakah selaput dara perempuan peserta rekrutmen masih utuh atau tidak. WHO dalam pedoman tahun 2014 telah menegaskan bahwa tes keperawanan tidak memiliki dasar ilmiah apa pun.
Pihak militer Indonesia belum berkomentar atas tuduhan ini. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, polri sudah menghentikan tes keperawanan sejak tiga tahun lalu.
Saat ini, kata dia, hanya pemeriksaan kesehatan untuk rekrutan laki-laki dan perempuan termasuk tes untuk penyakit kelamin. Pemeriksaan untuk peserta perempuan pun dilakukan staf medis perempuan.
(mas)
