AS: Kami Ingin Palestina Tetap Buka Perwakilan di Washington
AS: Kami Ingin Palestina Tetap Buka Perwakilan di Washington
A
A
A
WASHINGTON - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menuturkan, pihaknya ingin Palestina tetap membuka kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington. Kemlu AS kemudian menuturkan, sedang ada pembicaraan dengan pihak Palestina untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi.
Seorang pejabat Kemlu AS pada hari Sabtu mengatakan, di bawah undang-undang AS, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson tidak dapat memperpanjang izin untuk beroperasinya kantor PLO untuk jika Palestina membuat pernyataan yang terkait dengan Pengadilan Pidana Internasional atau ICC.
Menurut undang-undang itu, PLO, badan politik payung utama Palestina, tidak dapat mengoperasikan kantor di Washington jika mendesak ICC untuk mengadili orang-orang Israel atas tuduhan kejahatan terhadap orang-orang Palestina.
Mengenai hal ini, juru bicara Kemlu AS Heather Nauert mengatakan, masalah tersebut sedang dalam pembahasan dan bahwa sejauh yang dia tahu, kantor tersebut telah beroperasi dan sekarang berjalan.
"Kami berhubungan dengan pejabat Palestina mengenai status kantor PLO itu. Saya tidak ingin reporter mendahului mereka dalam melaporkan hal ini. Kami ingin mereka bisa tetap membuka kantor mereka di sini," ungkap Nauert, seperti dilansir Reuters pada Rabu (22/11).
Palestina sebelumnya melemparkan ancaman terhadap AS terkait rencana penutupan kantor PLO ini, dengan menyatakan mereka akan menunda semua komunikasi dengan AS jika pemerintah Donald Trump menutup kantor diplomatik mereka di Washington.
Perunding senior Palestina Saeb Erekat mengatakan, keputusan AS sangat disayangkan dan tidak dapat diterima. Ia pun menuduh Washington tunduk pada tekanan dari pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di saat pihaknya mencoba untuk bekerja sama mencapai kesepakatan akhir.
Seorang pejabat Kemlu AS pada hari Sabtu mengatakan, di bawah undang-undang AS, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson tidak dapat memperpanjang izin untuk beroperasinya kantor PLO untuk jika Palestina membuat pernyataan yang terkait dengan Pengadilan Pidana Internasional atau ICC.
Menurut undang-undang itu, PLO, badan politik payung utama Palestina, tidak dapat mengoperasikan kantor di Washington jika mendesak ICC untuk mengadili orang-orang Israel atas tuduhan kejahatan terhadap orang-orang Palestina.
Mengenai hal ini, juru bicara Kemlu AS Heather Nauert mengatakan, masalah tersebut sedang dalam pembahasan dan bahwa sejauh yang dia tahu, kantor tersebut telah beroperasi dan sekarang berjalan.
"Kami berhubungan dengan pejabat Palestina mengenai status kantor PLO itu. Saya tidak ingin reporter mendahului mereka dalam melaporkan hal ini. Kami ingin mereka bisa tetap membuka kantor mereka di sini," ungkap Nauert, seperti dilansir Reuters pada Rabu (22/11).
Palestina sebelumnya melemparkan ancaman terhadap AS terkait rencana penutupan kantor PLO ini, dengan menyatakan mereka akan menunda semua komunikasi dengan AS jika pemerintah Donald Trump menutup kantor diplomatik mereka di Washington.
Perunding senior Palestina Saeb Erekat mengatakan, keputusan AS sangat disayangkan dan tidak dapat diterima. Ia pun menuduh Washington tunduk pada tekanan dari pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di saat pihaknya mencoba untuk bekerja sama mencapai kesepakatan akhir.
(esn)
Explore More