Parpol di Thailand Minta Junta Cabut Larangan Aktivitas Politik
Kamis, 09 November 2017 - 16:30 WIB
Parpol di Thailand Minta Junta Cabut Larangan Aktivitas Politik
A
A
A
BANGKOK - Partai Puea Thai mendesak junta Thailand mengakhiri larangan aktivitas politik yang berlaku sejak kudeta 2014. Menurut partai tersebut, larangan itu bisa menunda rencana pemilu yang akan digelar tahun depan.
Pernyataan dari Partai Puea Thai itu muncul seiring meningkatnya seruan dari berbagai pihak agar larangan itu dicabut menjelang pemilu pada November 2018 sesuai dengan janji junta. Puea Thai merupakan partai yang pemerintahannya dibubarkan junta pada 2014.
"Larangan aktivitas politik yang terus diberlakukan junta bisa menjadi alasan untuk menunda pemilu lagi, seperti terjadi sebelumnya beberapa kali," kata pernyataan Partai Puea Thai dikutip kantor berita Reuters.
Sebelumnya Perdana Menteri (PM) Thailand Prayuth Chan-ocha menyatakan larangan itu tetap berlaku. Junta awalnya menegaskan pihaknya akan mempertimbangkan pencabutan larangan itu setelah 29 Oktober atau akhir upacara pemakaman Raja Bhumibol Adulyadej.
Meski demikian, setelah rapat kabinet pada Selasa(7/11), Prayuth yang memimpin kudeta 2014 menegaskan, larangan itu tetap berlaku karena Thailand belum siap untuk konflik politik. Ketegangan meningkat sejak 2006 ketika kudeta menggulingkan PM Thaksin Shinawatra yang terpilih secara demokratis.
Setelah itu, terjadi sejumlah kerusuhan berdarah menewaskan para demonstran. Thailand terbelah antara pendukung Thaksin serta adiknya, mantan PM Yingluck Shinawatra yang dikudeta pada 2014, dan kelompok elite di Bangkok. Thaksin dianggap sebagai PM Thailand pertama yang memiliki basis pendukung di perdesaan.
Meski demikian, lawan-lawan politik menuduh Thaksin melakukan korupsi. Tuduhan itu disangkal Thaksin. Saat ini Thaksin dan Yingluck hidup di pengasingan luar negeri. Yingluck meninggalkan Thailand pada Agustus menjelang vonis pengadilan yang menyatakan bersalah dan harus dipenjara lima tahun. Thaksin melarikan diri dari Thailand untuk menghindari vonis penjara atas kasus korupsi pada 2008.
Juru bicara pemerintah Sansern Kaewkamnerd menjelaskan, junta yang secara resmi bernama Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) tidak ingin tetap memegang kekuasaan. "NCPO tidak memiliki pemikiran untuk tidak mengembalikan kekuasaan pada rakyat, tapi kami harus menunggu hingga negara ini lebih damai terlebih dulu," ujarnya.
Partai politik lain mendukung pernyataan Puea Thai. "Partai-partai harus setidaknya diizinkan menggelar pertemuan untuk memilih anggota dewan baru," kata Nipit Intharasombat, Deputi Ketua Partai Demokrat yang menjadi pesaing Puea Thai.
Berlanjutnya larangan itu membuat popularitas militer menguat sebelum pemilu. "Dengan larangan politik yang berlaku, orang hanya menerima informasi satu pihak, membuat NCPO dapat membangun kredibilitas, dan menyudutkan partai-partai lain," ujar Titipol Phakdeewanich, dekan ilmu politik di Universitas Ubon Ratchathani.
Pernyataan dari Partai Puea Thai itu muncul seiring meningkatnya seruan dari berbagai pihak agar larangan itu dicabut menjelang pemilu pada November 2018 sesuai dengan janji junta. Puea Thai merupakan partai yang pemerintahannya dibubarkan junta pada 2014.
"Larangan aktivitas politik yang terus diberlakukan junta bisa menjadi alasan untuk menunda pemilu lagi, seperti terjadi sebelumnya beberapa kali," kata pernyataan Partai Puea Thai dikutip kantor berita Reuters.
Sebelumnya Perdana Menteri (PM) Thailand Prayuth Chan-ocha menyatakan larangan itu tetap berlaku. Junta awalnya menegaskan pihaknya akan mempertimbangkan pencabutan larangan itu setelah 29 Oktober atau akhir upacara pemakaman Raja Bhumibol Adulyadej.
Meski demikian, setelah rapat kabinet pada Selasa(7/11), Prayuth yang memimpin kudeta 2014 menegaskan, larangan itu tetap berlaku karena Thailand belum siap untuk konflik politik. Ketegangan meningkat sejak 2006 ketika kudeta menggulingkan PM Thaksin Shinawatra yang terpilih secara demokratis.
Setelah itu, terjadi sejumlah kerusuhan berdarah menewaskan para demonstran. Thailand terbelah antara pendukung Thaksin serta adiknya, mantan PM Yingluck Shinawatra yang dikudeta pada 2014, dan kelompok elite di Bangkok. Thaksin dianggap sebagai PM Thailand pertama yang memiliki basis pendukung di perdesaan.
Meski demikian, lawan-lawan politik menuduh Thaksin melakukan korupsi. Tuduhan itu disangkal Thaksin. Saat ini Thaksin dan Yingluck hidup di pengasingan luar negeri. Yingluck meninggalkan Thailand pada Agustus menjelang vonis pengadilan yang menyatakan bersalah dan harus dipenjara lima tahun. Thaksin melarikan diri dari Thailand untuk menghindari vonis penjara atas kasus korupsi pada 2008.
Juru bicara pemerintah Sansern Kaewkamnerd menjelaskan, junta yang secara resmi bernama Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) tidak ingin tetap memegang kekuasaan. "NCPO tidak memiliki pemikiran untuk tidak mengembalikan kekuasaan pada rakyat, tapi kami harus menunggu hingga negara ini lebih damai terlebih dulu," ujarnya.
Partai politik lain mendukung pernyataan Puea Thai. "Partai-partai harus setidaknya diizinkan menggelar pertemuan untuk memilih anggota dewan baru," kata Nipit Intharasombat, Deputi Ketua Partai Demokrat yang menjadi pesaing Puea Thai.
Berlanjutnya larangan itu membuat popularitas militer menguat sebelum pemilu. "Dengan larangan politik yang berlaku, orang hanya menerima informasi satu pihak, membuat NCPO dapat membangun kredibilitas, dan menyudutkan partai-partai lain," ujar Titipol Phakdeewanich, dekan ilmu politik di Universitas Ubon Ratchathani.
(amm)
