PBB Tunjuk Norwegia Koordinator Kemanusiaan untuk Myanmar
Selasa, 31 Oktober 2017 - 13:33 WIB
PBB Tunjuk Norwegia Koordinator Kemanusiaan untuk Myanmar
A
A
A
YANGON - Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjuk koordinator penduduk baru untuk Myanmar. PBB menunjuk Knut Ostby of Norway untuk mengambil alih peran kemanusiaan pada saat ketegangan yang berkembang dengan pemerintah Myanmar mengenai penanganan krisis Rohingya.
Penunjukan tempat sementara ini diperkirakan setelah Myanmar memblokir sebuah peningkatan dari posisi kepala PBB.
Pemimpin de facto Myanmar, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi telah mengatakan kepada para diplomat dalam pertemuan pribadi bahwa dia frustrasi dengan PBB, khususnya kelompok hak asasi manusia.
Ostby, yang telah bertugas di PBB di sejumlah konflik, termasuk Afghanistan dan Timor Timur, akan menggantikan Renata Lok-Dessallien, yang telah menyelesaikan masa jabatannya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (31/10/2017).
Sekitar 600 ribu Muslim Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh setelah kekerasan etnis meletus di negara bagian Rakhine utara Myanmar pada akhir Agustus.
Pemantau hak dan pengungsi Rohingya mengatakan bahwa tentara dan kelompok radikal Buddha Rakhine telah memaksa mereka untuk meninggalkan rumah mereka.
Penyelidik PBB yang mewawancarai orang-orang Rohingya yang tinggal di kamp pengungsian di dekat Cox's Bazar mengatakan bahwa mereka telah mengumpulkan kesaksian yang menunjuk pada pola metodologis yang konsisten, yaitu pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan pembakaran.
Tim pencari fakta, yang dipimpin oleh mantan jaksa agung Indonesia Marzuki Darusman, mengatakan jumlah korban tewas akibat tindakan militer Myanmar setelah serangan gerilyawan Rohingya pada 25 Agustus tidak diketahui. Namun jumlah itu dapat berubah menjadi sangat tinggi.
Tim PBB, yang didirikan oleh Konsul HAM PBB pada bulan Maret, memperbarui permohonannya untuk mengakses negara Rakhine. Mereka juga mengajukan permohonan untuk melakukan pembicaraan dengan pemerintah Myanmar dan militer untuk "menetapkan fakta".
Pada tahap awal krisis, PBB menggambarkan kampanye militer Myanmar sebagai "pembersihan etnis", sebuah tuduhan yang ditolak oleh Myanmar. Myanmar mengatakan bahwa militernya terlibat dalam operasi kontra-pemberontakan melawan militan Rohingya di balik serangkaian serangan terhadap pos keamanan.
Suu Kyi mengatakan bahwa para pengungsi dapat kembali, namun ribuan orang terus tiba di Bangladesh.
Myanmar, sebuah negara yang mayoritas beragama Budha dengan minoritas Kristen dan Muslim kecil, berjuang untuk bangkit dari pemerintahan militer selama beberapa dekade. Pemerintahan terpilih Suu Kyi yang demokratis terlibat dalam dialog damai dengan anggota berbagai kelompok etnis bersenjata.
Penunjukan tempat sementara ini diperkirakan setelah Myanmar memblokir sebuah peningkatan dari posisi kepala PBB.
Pemimpin de facto Myanmar, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi telah mengatakan kepada para diplomat dalam pertemuan pribadi bahwa dia frustrasi dengan PBB, khususnya kelompok hak asasi manusia.
Ostby, yang telah bertugas di PBB di sejumlah konflik, termasuk Afghanistan dan Timor Timur, akan menggantikan Renata Lok-Dessallien, yang telah menyelesaikan masa jabatannya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (31/10/2017).
Sekitar 600 ribu Muslim Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh setelah kekerasan etnis meletus di negara bagian Rakhine utara Myanmar pada akhir Agustus.
Pemantau hak dan pengungsi Rohingya mengatakan bahwa tentara dan kelompok radikal Buddha Rakhine telah memaksa mereka untuk meninggalkan rumah mereka.
Penyelidik PBB yang mewawancarai orang-orang Rohingya yang tinggal di kamp pengungsian di dekat Cox's Bazar mengatakan bahwa mereka telah mengumpulkan kesaksian yang menunjuk pada pola metodologis yang konsisten, yaitu pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan pembakaran.
Tim pencari fakta, yang dipimpin oleh mantan jaksa agung Indonesia Marzuki Darusman, mengatakan jumlah korban tewas akibat tindakan militer Myanmar setelah serangan gerilyawan Rohingya pada 25 Agustus tidak diketahui. Namun jumlah itu dapat berubah menjadi sangat tinggi.
Tim PBB, yang didirikan oleh Konsul HAM PBB pada bulan Maret, memperbarui permohonannya untuk mengakses negara Rakhine. Mereka juga mengajukan permohonan untuk melakukan pembicaraan dengan pemerintah Myanmar dan militer untuk "menetapkan fakta".
Pada tahap awal krisis, PBB menggambarkan kampanye militer Myanmar sebagai "pembersihan etnis", sebuah tuduhan yang ditolak oleh Myanmar. Myanmar mengatakan bahwa militernya terlibat dalam operasi kontra-pemberontakan melawan militan Rohingya di balik serangkaian serangan terhadap pos keamanan.
Suu Kyi mengatakan bahwa para pengungsi dapat kembali, namun ribuan orang terus tiba di Bangladesh.
Myanmar, sebuah negara yang mayoritas beragama Budha dengan minoritas Kristen dan Muslim kecil, berjuang untuk bangkit dari pemerintahan militer selama beberapa dekade. Pemerintahan terpilih Suu Kyi yang demokratis terlibat dalam dialog damai dengan anggota berbagai kelompok etnis bersenjata.
(ian)
