Laporan tentang Rohingya Kelaparan Hilang dari Situs WFP
Selasa, 17 Oktober 2017 - 13:36 WIB
Laporan tentang Rohingya Kelaparan Hilang dari Situs WFP
A
A
A
NAYPYIDAW - Laporan badan bantuan pangan PBB, WFP, tentang kelaparan etnis Rohingya dicabut dari situs badan internasional tersebut. Dokumen tersebut diturunkan dari situs WFP atas permintaan Myanmar.
Dokumen setebal enam halaman itu diganti dengan pernyataan bahwa Myanmar dan WFP berkolaborasi dalam versi yang telah direvisi.
"Proses itu akan melibatkan perwakilan dari berbagai kementerian, dan akan menanggapi kebutuhan akan pendekatan bersama yang sejalan dengan kerja sama masa depan WFP dengan pemerintah," bunyi pernyataan itu.
"Laporan tersebut tidak boleh dikutip dengan cara apapun," pernyataan tersebut menambahkan seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (17/10/2017).
Pada laporan bulan Juli lalu, WFP memperingatkan bahwa lebih dari 80 ribu anak di bawah usia lima tahun yang tinggal di wilayah mayoritas Muslim kekurangan gizi, dengan kondisi penurunan berat badan yang sangat fatal.
Pengungkapan laporan tersebut akan menambah serangkaian kritik terhadap PBB yang dianggap tidak bertindak tegas untuk hak-hak 1,1 juta Rohingya di Myanmar atau menyebunyikan peringatan atas penindasan mereka.
Ketika ditanya mengapa laporan bulan Juli di negara Rakhine dihapus, WFP mengatakan bahwa mereka ditarik dari situs mengikuti permintaan pemerintah untuk melakukan review bersama.
"WFP berdiri berdasarkan penilaian awalnya, yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah di negara bagian Rakhine. Namun WFP menyadari bahwa dalam situasi yang dinamis dan terus berlanjut, penting untuk berkoordinasi erat dengan semua mitra, termasuk pemerintah," terang agensi tersebut dalam pernyataan yang dikirimkan lewat email.
"Kekerasan di bulan Agustus, bagaimanapun, menghentikan peninjauan bersama," sambung pernyataan itu.
Seorang konsultan yang telah bekerja dengan kantor PBB di PBB termasuk WFP mengatakan tim in-country lembaga tersebut sudah sangat gugup dengan laporan tersebut sehingga mendapat banyak perhatian.
Menurut konsultan itu, penilaian tersebut mengindikasikan bahwa pemotongan bantuan pangan WFP yang kontroversial terhadap pengungsi di dalam negeri selama dua tahun sebelumnya telah membuat orang-orang sangat membutuhkan.
"Itu adalah diskusi yang terjadi di balik layar dan di tingkat senior," kata sumber tersebut yang meminta dalam kondisi anonim.
"Mereka tahu itu berpotensi merusak. Itu semua berkaitan dengan fakta bahwa secara internal, ada keyakinan bahwa keputusan yang dibuat untuk menghentikan pemberian makan pada beberapa orang (pengungsi internal) sebenarnya menyebabkan orang-orang benar-benar berbahaya, dalam hal ketahanan pangan, kelaparan dan bahkan kelaparan," sambungnya.
"Ada perasaan nyata bahwa mereka memiliki banyak hal untuk disembunyikan dalam pekerjaan mereka di Myanmar. Hal-hal yang tidak direncanakan di sana," tambah sumber tersebut.
Dikatakan oleh sumber tersebut bahwa kantor negara WFP juga telah memprioritaskan hubungannya dengan pemerintah di atas kebutuhan kemanusiaan. Itu dilakukan dalam upaya untuk menarik jutaan dana donor dengan menunjukkan bahwa mereka memiliki akses yang disetujui pemerintah untuk bekerja di bagian lain negara tersebut.
"Ini hal yang lucu di PBB. Ini semua tentang berapa banyak uang yang bisa Anda tingkatkan," kata sumber tersebut. Namun akses tersebut dilakukan dengan mengorbankan minoritas Myanmar yang paling dibenci, Rohingya, topik yang tidak dapat dibicarakan dengan pemerintah, yang menyebabkannya berlapis sisi.
Lebih jauh sumber itu mengatakan WFP tahu jika pemerintah Myanmar tidak akan senang dengan laporan tersebut. Pasalnya, laporan tersebut menemukan bahwa di satu distrik, Maungdaw, sepertiga dari semua rumah mengalami kekurangan pangan yang ekstrem.
Laporan tersebut meminta bantuan kemanusiaan lebih lanjut untuk lebih dari 225.000 orang, sebuah langkah yang sejak saat itu mau tidak mau pemerintah memblokir bantuan kepada Rakhine.
Dan yang mengkhawatirkan, penilaian tersebut menunjuk pada laporan yang meluas tentang pasukan keamanan yang mencegah Rohingya dari mencapai pasar dan hasil panen mereka.
"Pembatasan gerak merupakan salah satu kendala utama bagi penduduk untuk mengakses makanan," katanya. "Warga masih belum memiliki akses penuh ke hutan, lahan pertanian dan tempat memancing karena kehadiran militer yang terus-menerus," imbuhnya
The Guardian telah menghubungi pemerintah Myanmar untuk memberikan komentar.
WFP tidak menanggapi secara langsung pertanyaan tentang apakah pemotongan bantuan pangan telah membuat orang-orang yang rentan atau apakah lembaga tersebut telah memprioritaskan hubungan baik dengan pemerintah Myanmar mengenai kebutuhan kemanusiaan Rohingya segera.
"Tujuan WFP di Myanmar adalah dan selalu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat yang rentan," tegas lembaga itu.
Dokumen setebal enam halaman itu diganti dengan pernyataan bahwa Myanmar dan WFP berkolaborasi dalam versi yang telah direvisi.
"Proses itu akan melibatkan perwakilan dari berbagai kementerian, dan akan menanggapi kebutuhan akan pendekatan bersama yang sejalan dengan kerja sama masa depan WFP dengan pemerintah," bunyi pernyataan itu.
"Laporan tersebut tidak boleh dikutip dengan cara apapun," pernyataan tersebut menambahkan seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (17/10/2017).
Pada laporan bulan Juli lalu, WFP memperingatkan bahwa lebih dari 80 ribu anak di bawah usia lima tahun yang tinggal di wilayah mayoritas Muslim kekurangan gizi, dengan kondisi penurunan berat badan yang sangat fatal.
Pengungkapan laporan tersebut akan menambah serangkaian kritik terhadap PBB yang dianggap tidak bertindak tegas untuk hak-hak 1,1 juta Rohingya di Myanmar atau menyebunyikan peringatan atas penindasan mereka.
Ketika ditanya mengapa laporan bulan Juli di negara Rakhine dihapus, WFP mengatakan bahwa mereka ditarik dari situs mengikuti permintaan pemerintah untuk melakukan review bersama.
"WFP berdiri berdasarkan penilaian awalnya, yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah di negara bagian Rakhine. Namun WFP menyadari bahwa dalam situasi yang dinamis dan terus berlanjut, penting untuk berkoordinasi erat dengan semua mitra, termasuk pemerintah," terang agensi tersebut dalam pernyataan yang dikirimkan lewat email.
"Kekerasan di bulan Agustus, bagaimanapun, menghentikan peninjauan bersama," sambung pernyataan itu.
Seorang konsultan yang telah bekerja dengan kantor PBB di PBB termasuk WFP mengatakan tim in-country lembaga tersebut sudah sangat gugup dengan laporan tersebut sehingga mendapat banyak perhatian.
Menurut konsultan itu, penilaian tersebut mengindikasikan bahwa pemotongan bantuan pangan WFP yang kontroversial terhadap pengungsi di dalam negeri selama dua tahun sebelumnya telah membuat orang-orang sangat membutuhkan.
"Itu adalah diskusi yang terjadi di balik layar dan di tingkat senior," kata sumber tersebut yang meminta dalam kondisi anonim.
"Mereka tahu itu berpotensi merusak. Itu semua berkaitan dengan fakta bahwa secara internal, ada keyakinan bahwa keputusan yang dibuat untuk menghentikan pemberian makan pada beberapa orang (pengungsi internal) sebenarnya menyebabkan orang-orang benar-benar berbahaya, dalam hal ketahanan pangan, kelaparan dan bahkan kelaparan," sambungnya.
"Ada perasaan nyata bahwa mereka memiliki banyak hal untuk disembunyikan dalam pekerjaan mereka di Myanmar. Hal-hal yang tidak direncanakan di sana," tambah sumber tersebut.
Dikatakan oleh sumber tersebut bahwa kantor negara WFP juga telah memprioritaskan hubungannya dengan pemerintah di atas kebutuhan kemanusiaan. Itu dilakukan dalam upaya untuk menarik jutaan dana donor dengan menunjukkan bahwa mereka memiliki akses yang disetujui pemerintah untuk bekerja di bagian lain negara tersebut.
"Ini hal yang lucu di PBB. Ini semua tentang berapa banyak uang yang bisa Anda tingkatkan," kata sumber tersebut. Namun akses tersebut dilakukan dengan mengorbankan minoritas Myanmar yang paling dibenci, Rohingya, topik yang tidak dapat dibicarakan dengan pemerintah, yang menyebabkannya berlapis sisi.
Lebih jauh sumber itu mengatakan WFP tahu jika pemerintah Myanmar tidak akan senang dengan laporan tersebut. Pasalnya, laporan tersebut menemukan bahwa di satu distrik, Maungdaw, sepertiga dari semua rumah mengalami kekurangan pangan yang ekstrem.
Laporan tersebut meminta bantuan kemanusiaan lebih lanjut untuk lebih dari 225.000 orang, sebuah langkah yang sejak saat itu mau tidak mau pemerintah memblokir bantuan kepada Rakhine.
Dan yang mengkhawatirkan, penilaian tersebut menunjuk pada laporan yang meluas tentang pasukan keamanan yang mencegah Rohingya dari mencapai pasar dan hasil panen mereka.
"Pembatasan gerak merupakan salah satu kendala utama bagi penduduk untuk mengakses makanan," katanya. "Warga masih belum memiliki akses penuh ke hutan, lahan pertanian dan tempat memancing karena kehadiran militer yang terus-menerus," imbuhnya
The Guardian telah menghubungi pemerintah Myanmar untuk memberikan komentar.
WFP tidak menanggapi secara langsung pertanyaan tentang apakah pemotongan bantuan pangan telah membuat orang-orang yang rentan atau apakah lembaga tersebut telah memprioritaskan hubungan baik dengan pemerintah Myanmar mengenai kebutuhan kemanusiaan Rohingya segera.
"Tujuan WFP di Myanmar adalah dan selalu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat yang rentan," tegas lembaga itu.
(ian)
