Menlu Spanyol Sebut Referendum Catalan Olok-olok Demokrasi
Minggu, 01 Oktober 2017 - 02:25 WIB
Menlu Spanyol Sebut Referendum Catalan Olok-olok Demokrasi
A
A
A
MADRID - Rencana pemerintah daerah Catalan untuk mengadakan referendum kemerdekaan adalah olok-olok demokrasi. Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Spanyol, Alfonso Dastis.
Dalam sebuah wawancara dengan Associated Press, Dastis menuduh pemerintah Catalan mencoba mempromosikan sistem eksklusif yang bertentangan dengan tujuan dan cita-cita Uni Eropa.
Dia mengatakan bahwa referendum tidak dapat disamakan dengan demokrasi, dengan mengatakan bahwa seringkali mereka adalah "instrumen pilihan para diktator."
Pemerintah Spanyol mengatakan referendum kemerdekaan untuk wilayah timur laut tidak konstitusional. Mahkamah Konstitusi negara tersebut telah menangguhkan pemungutan suara sehingga dapat mempertimbangkan masalah tersebut. Pejabat Catalan mengatakan bahwa mereka berencana mengadakan referendum pada hari ini, Minggu (1/10/2017).
"Apa yang mereka dorong bukanlah demokrasi, ini adalah sebuah olok-olok demokrasi, sebuah parodi demokrasi," kata Dastis.
"Orang-orang Catalan, yang merupakan bagian dari Spanyol, tidak dapat memutuskan sendiri untuk seluruh negara," imbuhnya seperti disitat dari Fox News.
Dastis pun membela keputusan pemerintah Spanyol untuk menyebarkan ribuan polisi bala bantuan ke Catalonia untuk mencegah pemungutan suara.
"Itu benar-benar dibenarkan," katanya, mengingat betapa telatnya Presiden Amerika Serikat (AS) John F. Kennedy "menggunakan tangan panjang undang-undang tersebut untuk menghentikan segregasi.
Dia mengatakan jika ada gangguan pada hari Minggu itu pasti akan berada di pihak mereka yang menganjurkan referendum.
Dastis mengatakan partai radikal CUP yang menopang pemerintahan Catalonia mempunyai pikiran separatis. Partai itu disebutnya mengadopsi sikap seperti Nazi dengan menunjuk pada orang-orang yag menentang referendum tersebut dan mendorong orang lain untuk melecehkan mereka.
Dia mengatakan bahwa CUP telah mengeluarkan poster dengan wajah walikota yang tidak mendukung referendum. Dastis lantas membandingkannya dengan penggunaan poster dan tanda Nazi untuk memilih rumah orang-orang Yahudi.
Dastis juga mengkritik penggunaan anak-anak akhir pekan ini untuk menduduki sekolah di Catalonia sehingga bisa dijadikan tempat pemungutan suara dalam pemilihan kemerdekaan hari Minggu. Orangtua dan murid menduduki sekolah sehingga polisi tidak dapat membongkar tempat pemungutan suara di sana.
Dalam sebuah wawancara dengan Associated Press, Dastis menuduh pemerintah Catalan mencoba mempromosikan sistem eksklusif yang bertentangan dengan tujuan dan cita-cita Uni Eropa.
Dia mengatakan bahwa referendum tidak dapat disamakan dengan demokrasi, dengan mengatakan bahwa seringkali mereka adalah "instrumen pilihan para diktator."
Pemerintah Spanyol mengatakan referendum kemerdekaan untuk wilayah timur laut tidak konstitusional. Mahkamah Konstitusi negara tersebut telah menangguhkan pemungutan suara sehingga dapat mempertimbangkan masalah tersebut. Pejabat Catalan mengatakan bahwa mereka berencana mengadakan referendum pada hari ini, Minggu (1/10/2017).
"Apa yang mereka dorong bukanlah demokrasi, ini adalah sebuah olok-olok demokrasi, sebuah parodi demokrasi," kata Dastis.
"Orang-orang Catalan, yang merupakan bagian dari Spanyol, tidak dapat memutuskan sendiri untuk seluruh negara," imbuhnya seperti disitat dari Fox News.
Dastis pun membela keputusan pemerintah Spanyol untuk menyebarkan ribuan polisi bala bantuan ke Catalonia untuk mencegah pemungutan suara.
"Itu benar-benar dibenarkan," katanya, mengingat betapa telatnya Presiden Amerika Serikat (AS) John F. Kennedy "menggunakan tangan panjang undang-undang tersebut untuk menghentikan segregasi.
Dia mengatakan jika ada gangguan pada hari Minggu itu pasti akan berada di pihak mereka yang menganjurkan referendum.
Dastis mengatakan partai radikal CUP yang menopang pemerintahan Catalonia mempunyai pikiran separatis. Partai itu disebutnya mengadopsi sikap seperti Nazi dengan menunjuk pada orang-orang yag menentang referendum tersebut dan mendorong orang lain untuk melecehkan mereka.
Dia mengatakan bahwa CUP telah mengeluarkan poster dengan wajah walikota yang tidak mendukung referendum. Dastis lantas membandingkannya dengan penggunaan poster dan tanda Nazi untuk memilih rumah orang-orang Yahudi.
Dastis juga mengkritik penggunaan anak-anak akhir pekan ini untuk menduduki sekolah di Catalonia sehingga bisa dijadikan tempat pemungutan suara dalam pemilihan kemerdekaan hari Minggu. Orangtua dan murid menduduki sekolah sehingga polisi tidak dapat membongkar tempat pemungutan suara di sana.
(ian)
