Trump Larang Warga Korut, Venezuela dan Chad Masuk AS
Trump Larang Warga Korut, Venezuela dan Chad Masuk AS
A
A
A
WASHINGTON - Presiden Donald Trump mengeluarkan larangan masuk atau perjalanan bagi warga Korea Utara (Korut) ke Amerika Serikat (AS). Larangan baru ini juga berlaku untuk warga Chad dan Venezuela.
Tiga negara itu akan menambah daftar dari lima negara yang warga telah dilarang atau dibatasi ketat untuk masuk AS. Kelima negara tersebut adalah Iran, Libya, Somalia, Suriah dan Yaman.
”Membuat Amerika aman adalah prioritas nomor satu saya. Kami tidak akan mengakui orang-orang di negara kita yang tidak dapat kita amankan dengan baik,” kata presiden Trump dalam pesan di Twitter tak lama setelah keputusan itu diumumkan.
Warga Irak yang sebelumnya dilarang masuk AS kini tidak lagi. Namun, mereka tetap akan menghadapi pemeriksaan yang ketat.
Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengutuk keputusan Trump. ”Hanya karena larangan awalnya sangat keterlaluan tidak berarti kita harus membela versi lain dari diskriminasi yang disetujui pemerintah,” Amnesty dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Senin (25/9/2017).
”Tidak masuk akal dan kejam untuk melarang seluruh orang-orang dari kewarganegaraan yang sering melarikan diri dari kekerasan yang sama seperti yang diinginkan pemerintah AS. Hal ini tidak boleh dinormalisasi,” lanjut Amnesty.
Tiga negara itu akan menambah daftar dari lima negara yang warga telah dilarang atau dibatasi ketat untuk masuk AS. Kelima negara tersebut adalah Iran, Libya, Somalia, Suriah dan Yaman.
”Membuat Amerika aman adalah prioritas nomor satu saya. Kami tidak akan mengakui orang-orang di negara kita yang tidak dapat kita amankan dengan baik,” kata presiden Trump dalam pesan di Twitter tak lama setelah keputusan itu diumumkan.
Warga Irak yang sebelumnya dilarang masuk AS kini tidak lagi. Namun, mereka tetap akan menghadapi pemeriksaan yang ketat.
Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengutuk keputusan Trump. ”Hanya karena larangan awalnya sangat keterlaluan tidak berarti kita harus membela versi lain dari diskriminasi yang disetujui pemerintah,” Amnesty dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Senin (25/9/2017).
”Tidak masuk akal dan kejam untuk melarang seluruh orang-orang dari kewarganegaraan yang sering melarikan diri dari kekerasan yang sama seperti yang diinginkan pemerintah AS. Hal ini tidak boleh dinormalisasi,” lanjut Amnesty.
(mas)
Explore More