Sokong Kemerdekaan Palestina, Menlu Retno Galang Dukungan Gerakan Non-Blok
Kamis, 21 September 2017 - 01:28 WIB
Sokong Kemerdekaan Palestina, Menlu Retno Galang Dukungan Gerakan Non-Blok
A
A
A
NEW YORK - Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi aktif menggalang dukungan negara-negara Gerakan Non-Blok (GNB) guna membantu Palestina merdeka dari Israel.
“Gerakan Non-Blok memiliki kewajiban sejarah, politis dan moral untuk mendukung kemerdekaan Palestina, menghentikan pendudukan Israel dan penderitaan bangsa Palestina,” kata Menlu Retno dalam Pertemuan Tingkat Menteri GNB Komite Palestina bertajuk “50 Tahun Okupasi Israel di Palestina”.
Pertemuan itu berlangsung di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pada 19 September 2019 waktu setempat.
Menlu perempuan pertama Indonesia ini mengingatkan bahwa tahun 2017 merupakan tonggak kegagalan masyarakat internasional untuk mengakhiri 50 tahun pendudukan Israel di Palestina yang telah berlangsung sejak 1967.
Gencarnya Menlu Retno menggalang dukungan negara-negara GNB itu sebagai komitmen kuat Indonesia untuk perjuangan mewujudkan hak-hak Palestina. ”Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia dan di setiap napas diplomasi Indonesia,” ucap Menlu Retno dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (21/9/2017).
Dalam pertemuan tersebut, diplomat top Indonesia ini menyerukan agar GNB mendorong masyarakat internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mengakhiri ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Palestina. Menurutnya, penting bagi anggota GNB untuk mengambil langklah konstruktif agar dapat segera dicapai solusi yang adil, abadi, komprehensif dan damai untuk masalah Palestina.
”Saya optimistis bahwa two-state solution, d imana kedua negara—Palestina dan Israel—hidup berdampingan secara aman dan damai, tetap dapat dicapai,” ucap Menlu Retno.
Dia mengusulkan 4 langkah yang dapat ditempuh anggota GNB untuk mendukung proses kemerdekaan Palestina. Pertama, Indonesia mengajak GNB memperkuat upaya bersama untuk meningkatan status Palestina di tingkat internasional, termasuk menjadikan Palestina sebagai anggota penuh PBB.
”Bagi negara anggota GNB yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, Indonesia mengharapkan dapat segera mengakuinya,” seru Menlu Retno.
Kedua, Indonesia menyerukan bagi negara anggota GNB yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, agar dapat menggunakan kedekatannya untuk mendorong Israel mengakhiri pendudukan ilegalnya terhadap Palestina.
Ketiga, Indonesia mengajak GNB untuk terus mendorong Majelis Umum PBB agar terus memberikan perhatian terhadap situasi dan konflk Palestina-Israel.
Keempat, Indonesia mendorong negara-negara anggota GNB untuk mengambil langkah meningkatkan bantuan kemanusiaan dan pembangunan bagi Palestina. ”Kita perlu lebih meningkatkan bantuan keuangan dan program pengembangan kapasitas untuk mendukung pengembangan dan penguatan institusi nasional Palestina,” tutur Retno.
Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam pembahasan isu Palestina yang dilakukan melalui Komite Palestina GNB yang dibentuk pada KTT ke-7 GNB tahun 1983. Komite Palestina GNB melaksanakan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri baik di sela-sela KTM GNB, Sidang Majelis Umum PBB, maupun pertemuan yang dilaksanakan secara khusus terkait dengan perkembangan konflik Israel-Palestina.
“Gerakan Non-Blok memiliki kewajiban sejarah, politis dan moral untuk mendukung kemerdekaan Palestina, menghentikan pendudukan Israel dan penderitaan bangsa Palestina,” kata Menlu Retno dalam Pertemuan Tingkat Menteri GNB Komite Palestina bertajuk “50 Tahun Okupasi Israel di Palestina”.
Pertemuan itu berlangsung di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pada 19 September 2019 waktu setempat.
Menlu perempuan pertama Indonesia ini mengingatkan bahwa tahun 2017 merupakan tonggak kegagalan masyarakat internasional untuk mengakhiri 50 tahun pendudukan Israel di Palestina yang telah berlangsung sejak 1967.
Gencarnya Menlu Retno menggalang dukungan negara-negara GNB itu sebagai komitmen kuat Indonesia untuk perjuangan mewujudkan hak-hak Palestina. ”Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia dan di setiap napas diplomasi Indonesia,” ucap Menlu Retno dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (21/9/2017).
Dalam pertemuan tersebut, diplomat top Indonesia ini menyerukan agar GNB mendorong masyarakat internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mengakhiri ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Palestina. Menurutnya, penting bagi anggota GNB untuk mengambil langklah konstruktif agar dapat segera dicapai solusi yang adil, abadi, komprehensif dan damai untuk masalah Palestina.
”Saya optimistis bahwa two-state solution, d imana kedua negara—Palestina dan Israel—hidup berdampingan secara aman dan damai, tetap dapat dicapai,” ucap Menlu Retno.
Dia mengusulkan 4 langkah yang dapat ditempuh anggota GNB untuk mendukung proses kemerdekaan Palestina. Pertama, Indonesia mengajak GNB memperkuat upaya bersama untuk meningkatan status Palestina di tingkat internasional, termasuk menjadikan Palestina sebagai anggota penuh PBB.
”Bagi negara anggota GNB yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, Indonesia mengharapkan dapat segera mengakuinya,” seru Menlu Retno.
Kedua, Indonesia menyerukan bagi negara anggota GNB yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, agar dapat menggunakan kedekatannya untuk mendorong Israel mengakhiri pendudukan ilegalnya terhadap Palestina.
Ketiga, Indonesia mengajak GNB untuk terus mendorong Majelis Umum PBB agar terus memberikan perhatian terhadap situasi dan konflk Palestina-Israel.
Keempat, Indonesia mendorong negara-negara anggota GNB untuk mengambil langkah meningkatkan bantuan kemanusiaan dan pembangunan bagi Palestina. ”Kita perlu lebih meningkatkan bantuan keuangan dan program pengembangan kapasitas untuk mendukung pengembangan dan penguatan institusi nasional Palestina,” tutur Retno.
Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam pembahasan isu Palestina yang dilakukan melalui Komite Palestina GNB yang dibentuk pada KTT ke-7 GNB tahun 1983. Komite Palestina GNB melaksanakan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri baik di sela-sela KTM GNB, Sidang Majelis Umum PBB, maupun pertemuan yang dilaksanakan secara khusus terkait dengan perkembangan konflik Israel-Palestina.
(mas)
