AS Desak Kurdi Irak Batalkan Referendum Kemerdekaan
Minggu, 17 September 2017 - 15:50 WIB
AS Desak Kurdi Irak Batalkan Referendum Kemerdekaan
A
A
A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mendesak pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) Irak untuk membatalkan rencana mengadakan referendum kontroversial mengenai kemerdekaan dari Baghdad.
Pengumuman tersebut dikeluarkan beberapa jam setelah parlemen KRG memilih untuk referendum tersebut pada pekan depan, meskipun mendapat tentangan dari pemerintah pusat dan negara-negara tetangga Irak.
"Alih-alih mengejar pemungutan suara, KRG harus memulai dialog yang serius dan berkelanjutan dengan pemerintah pusat Irak," kata juru bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (17/).
"Referendum mengganggu upaya untuk mengalahkan ISIS dan menstabilkan wilayah-wilayah yang dibebaskan. Menggelar referendum di daerah sengketa sangat provokatif dan tidak stabil," sambungnya.
Referendum yang tidak mengikat tersebut direncanakan untuk menentukan apakah warga di wilayah otonomi di Irak tersebut memiliki keinginan untuk merdeka dari Baghdad. Referendum itu rencananya dilegar pada 25 September mendatang.
Sementara itu, Pemerintah Irak percaya bahwa mengadakan referendum akan melanggar persyaratan konstitusi negara tersebut. Selain AS, Turki juga mendesak dibatalkannya referendum itu, dengan mengatakan bahwa stabilitas wilayah bergantung pada kesatuan Irak dan pemeliharaan integritas teritorialnya.
Pengumuman tersebut dikeluarkan beberapa jam setelah parlemen KRG memilih untuk referendum tersebut pada pekan depan, meskipun mendapat tentangan dari pemerintah pusat dan negara-negara tetangga Irak.
"Alih-alih mengejar pemungutan suara, KRG harus memulai dialog yang serius dan berkelanjutan dengan pemerintah pusat Irak," kata juru bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (17/).
"Referendum mengganggu upaya untuk mengalahkan ISIS dan menstabilkan wilayah-wilayah yang dibebaskan. Menggelar referendum di daerah sengketa sangat provokatif dan tidak stabil," sambungnya.
Referendum yang tidak mengikat tersebut direncanakan untuk menentukan apakah warga di wilayah otonomi di Irak tersebut memiliki keinginan untuk merdeka dari Baghdad. Referendum itu rencananya dilegar pada 25 September mendatang.
Sementara itu, Pemerintah Irak percaya bahwa mengadakan referendum akan melanggar persyaratan konstitusi negara tersebut. Selain AS, Turki juga mendesak dibatalkannya referendum itu, dengan mengatakan bahwa stabilitas wilayah bergantung pada kesatuan Irak dan pemeliharaan integritas teritorialnya.
(esn)
