Turki Kembali Nyatakan Tolak Referendum Kurdi Irak
A
A
A
ANKARA - Turki kembali menyatakan penolakan atas rencana referendum kemerdekaan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kurdi Irak. Salah satu alasan Turki menolak referendum itu adalah karena memiliki dampak pada keamanan dalam negeri Turki.
Seorang sumber di kantor Perdana Menteri Turki mengatakan, Perdana Menteri Turki Binali Yildirim secara gamblang menyatakan referendum untuk kemerdekaan Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) di Irak utara adalah masalah keamanan nasional untuk Turki.
"Referendum yang direncanakan untuk dipegang oleh KRG adalah urusan keamanan nasional untuk negara kita," kata Yildirim, seperti dikutip oleh sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim karena pembatasan untuk berbicara dengan media. .
"Tidak ada yang harus meragukan bahwa kita akan mengambil semua langkah yang diperlukan dalam masalah ini," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (17/9).
Referendum yang tidak mengikat tersebut direncanakan untuk apakah warga di wilayah otonomi di Irak tersebut memiliki keinginan untuk merdeka dari Baghdad. Referendum itu rencananya dilegar pada 25 September mendatang.
Selain Turki, referendum ini juga mendapat penolakan keras dan pemerintah Irak. Baghdad menyatakan mereka akan menggunakan segala cara untuk membatalkan referendum, yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di kawasan.
Seorang sumber di kantor Perdana Menteri Turki mengatakan, Perdana Menteri Turki Binali Yildirim secara gamblang menyatakan referendum untuk kemerdekaan Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) di Irak utara adalah masalah keamanan nasional untuk Turki.
"Referendum yang direncanakan untuk dipegang oleh KRG adalah urusan keamanan nasional untuk negara kita," kata Yildirim, seperti dikutip oleh sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim karena pembatasan untuk berbicara dengan media. .
"Tidak ada yang harus meragukan bahwa kita akan mengambil semua langkah yang diperlukan dalam masalah ini," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (17/9).
Referendum yang tidak mengikat tersebut direncanakan untuk apakah warga di wilayah otonomi di Irak tersebut memiliki keinginan untuk merdeka dari Baghdad. Referendum itu rencananya dilegar pada 25 September mendatang.
Selain Turki, referendum ini juga mendapat penolakan keras dan pemerintah Irak. Baghdad menyatakan mereka akan menggunakan segala cara untuk membatalkan referendum, yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di kawasan.
(esn)