Senin, AS Minta DK PBB Gelar Voting untuk Sanksi Korut
Sabtu, 09 September 2017 - 10:43 WIB
Senin, AS Minta DK PBB Gelar Voting untuk Sanksi Korut
A
A
A
NEW YORK - Amerika Serikat (AS) secara resmi meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menggelar pemungutan suara atau voting terkait sanksi baru Korea Utara (Korut). AS meminta pemungutan suara itu dilakukan dalam pertemuan pada awal pekan depan.
"Amerika Serikat memberi tahu Dewan Keamanan PBB bahwa mereka bermaksud untuk mengadakan sebuah pertemuan untuk memberikan suara pada sebuah rancangan resolusi untuk menetapkan sanksi tambahan terhadap Korea Utara pada hari Senin, 11 September," bunyi pernyataan yang dikeluarkan oleh misi AS di PBB seperti dilansir dari VOA, Sabtu (9/9/2017).
Dalam draft rancangan sanksi yang diajukan, AS menyerukan embargo minyak terhadap Korut dan ekspor tekstil yang menghasilkan pendapatan ratusan juta dolar bagi rezim Pyongyang. Sanksi baru itu memperketat pengiriman tenaga kerja asal Korut, dimana mereka sering diminta untuk mengirim gaji mereka ke pemerintah.
Tidak hanya itu, AS juga menginginkan pencekalan terhadap pemimpin Korut Kim Jong-un.
Sumber diplomatik mengatakan kepada kantor berita Prancis, AFP, Jumat, bahwa Rusia dan China menentang tindakan tersebut, kecuali larangan tekstil. Pyongyang selama ini mengimpor hampir semua minyak dan gasnya dari China.
Langkah terakhir ini untuk menguatkan langkah-langkah terhadap Korut seiring uji coba terakhirnya dalam program senjata nuklir yang menunjukkan kemajuan cepat.
Negara tersebut mengklaim telah menghasilkan bom hidrogen yang kuat untuk dimuat pada rudal jarak jauh. Pada bulan Agustus lalu, rezim Pyongyang juga meluncurkan sebuah rudal di atas daerah berpenduduk di Jepang.
"Amerika Serikat memberi tahu Dewan Keamanan PBB bahwa mereka bermaksud untuk mengadakan sebuah pertemuan untuk memberikan suara pada sebuah rancangan resolusi untuk menetapkan sanksi tambahan terhadap Korea Utara pada hari Senin, 11 September," bunyi pernyataan yang dikeluarkan oleh misi AS di PBB seperti dilansir dari VOA, Sabtu (9/9/2017).
Dalam draft rancangan sanksi yang diajukan, AS menyerukan embargo minyak terhadap Korut dan ekspor tekstil yang menghasilkan pendapatan ratusan juta dolar bagi rezim Pyongyang. Sanksi baru itu memperketat pengiriman tenaga kerja asal Korut, dimana mereka sering diminta untuk mengirim gaji mereka ke pemerintah.
Tidak hanya itu, AS juga menginginkan pencekalan terhadap pemimpin Korut Kim Jong-un.
Sumber diplomatik mengatakan kepada kantor berita Prancis, AFP, Jumat, bahwa Rusia dan China menentang tindakan tersebut, kecuali larangan tekstil. Pyongyang selama ini mengimpor hampir semua minyak dan gasnya dari China.
Langkah terakhir ini untuk menguatkan langkah-langkah terhadap Korut seiring uji coba terakhirnya dalam program senjata nuklir yang menunjukkan kemajuan cepat.
Negara tersebut mengklaim telah menghasilkan bom hidrogen yang kuat untuk dimuat pada rudal jarak jauh. Pada bulan Agustus lalu, rezim Pyongyang juga meluncurkan sebuah rudal di atas daerah berpenduduk di Jepang.
(ian)
