Korsel Yakin Tidak Akan Ada Perang di Semenanjung Korea
Korsel Yakin Tidak Akan Ada Perang di Semenanjung Korea
A
A
A
SEOUL - Presiden Korea Selatan (Korsel), Moon Jae-in mengatakan, ia yakin tidak akan ada perang di Semenanjung Korea dan sanksi terhadap Korea Utara (Korut) ditujukan untuk menyelesaikan krisis di kawasan tersebut dengan damai.
"Tidak akan ada perang di Semenanjung Korea dan di wilayah ini secara keseluruhan. Saya dapat mengatakan ini dengan pasti, karena itulah saatnya investasi di Rusia, Timur Jauh, China, dan Korea," ucap Jae-in, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (7/9).
"Untuk mengatasi masalah Korut, kami akan menerapkan sanksi dan tekanan bersama-sama dengan masyarakat internasional. Tujuan penggunaan tindakan tersebut adalah untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai, dengan cara diplomatik," sambungnya.
Sementara itu, Korut telah berjanji untuk mengambil tindakan balasan yang kuat untuk menanggapi tekanan Amerika Serikat (AS), atau sanksi baru yang mungkin akan dijatukan Dewan Keamanan (DK) PBB terhadap Pyongyang.
Seperti diketahui, AS mengumumkan sebuah paket sanksi baru terhadap Korut yang ingin DK PBB mengadopsinya. Paket sanksi itu mencakup pembekuan aset pemimpin Korut Kim Jong-un di luar negeri dan melarangnya meninggalkan negaranya.
Selain itu, resolusi sanksi dari Washington berisi embargo minyak ke Pyongyang serta larangan negara komunis tersebut mengekspor tekstil. AS bahkan meminta semua negara tidak mempekerjakan pekerja Korut di luar negeri.
"Tidak akan ada perang di Semenanjung Korea dan di wilayah ini secara keseluruhan. Saya dapat mengatakan ini dengan pasti, karena itulah saatnya investasi di Rusia, Timur Jauh, China, dan Korea," ucap Jae-in, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (7/9).
"Untuk mengatasi masalah Korut, kami akan menerapkan sanksi dan tekanan bersama-sama dengan masyarakat internasional. Tujuan penggunaan tindakan tersebut adalah untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai, dengan cara diplomatik," sambungnya.
Sementara itu, Korut telah berjanji untuk mengambil tindakan balasan yang kuat untuk menanggapi tekanan Amerika Serikat (AS), atau sanksi baru yang mungkin akan dijatukan Dewan Keamanan (DK) PBB terhadap Pyongyang.
Seperti diketahui, AS mengumumkan sebuah paket sanksi baru terhadap Korut yang ingin DK PBB mengadopsinya. Paket sanksi itu mencakup pembekuan aset pemimpin Korut Kim Jong-un di luar negeri dan melarangnya meninggalkan negaranya.
Selain itu, resolusi sanksi dari Washington berisi embargo minyak ke Pyongyang serta larangan negara komunis tersebut mengekspor tekstil. AS bahkan meminta semua negara tidak mempekerjakan pekerja Korut di luar negeri.
(esn)
Explore More