Myanmar Rayu Rusia dan China untuk Veto Resolusi Soal Rohingnya
Rabu, 06 September 2017 - 19:44 WIB
Myanmar Rayu Rusia dan China untuk Veto Resolusi Soal Rohingnya
A
A
A
NEW YORK - Myanmar mengatakan, pihaknya sedang melakukan negosiasi dengan China dan Rusia untuk memastikan kedua negara itu memblokir setiap kecaman dari Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai kekerasan yang telah memaksa eksodus hampir 150 ribu Muslim Rohingya ke Bangladesh dalam waktu kurang dari dua minggu.
Penasihat Keamanan Nasional Myanmar Thaung Tun mengatakan, Myanmar mengandalkan China dan Rusia, yang merupakan anggota tetap DK PBB dan pemegang hak veto, untuk menghalangi resolusi DK mengenai krisis tersebut.
"Kami sedang bernegosiasi dengan beberapa negara sahabat untuk tidak membawanya ke DK PBB. China adalah teman kita, dan kita memiliki hubungan persahabatan yang sama dengan Rusia, sehingga tidak mungkin masalah itu berlanjut," ucap Thaung, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (6/9).
Sementara itu, Peraih Nobel, sekaligus pemimpin de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, akhirnya memberikan komentar publik pertamanya mengenai nasib minoritas Rohingya.
Suu Kyi mengatakan bahwa pemerintahnya bekerja untuk melindungi hak Rohingya. Hal itu diungkapkannya selama percakapan via telepon dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan.
Selama pembicaraan via telepon itu, Suu Kyi juga mengatakan bahwa banyak informasi keliru yang disebarkan untuk mempromosikan kepentingan para teroris. Ia menambahkan, pemerintahnya telah bekerja keras untuk memastikan bahwa terorisme tidak menyebar ke seluruh negara bagian Rakhine.
Penasihat Keamanan Nasional Myanmar Thaung Tun mengatakan, Myanmar mengandalkan China dan Rusia, yang merupakan anggota tetap DK PBB dan pemegang hak veto, untuk menghalangi resolusi DK mengenai krisis tersebut.
"Kami sedang bernegosiasi dengan beberapa negara sahabat untuk tidak membawanya ke DK PBB. China adalah teman kita, dan kita memiliki hubungan persahabatan yang sama dengan Rusia, sehingga tidak mungkin masalah itu berlanjut," ucap Thaung, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (6/9).
Sementara itu, Peraih Nobel, sekaligus pemimpin de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, akhirnya memberikan komentar publik pertamanya mengenai nasib minoritas Rohingya.
Suu Kyi mengatakan bahwa pemerintahnya bekerja untuk melindungi hak Rohingya. Hal itu diungkapkannya selama percakapan via telepon dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan.
Selama pembicaraan via telepon itu, Suu Kyi juga mengatakan bahwa banyak informasi keliru yang disebarkan untuk mempromosikan kepentingan para teroris. Ia menambahkan, pemerintahnya telah bekerja keras untuk memastikan bahwa terorisme tidak menyebar ke seluruh negara bagian Rakhine.
(esn)
