Trump Resmi Melarang Transgender di Militer AS

WASHINGTON - Presiden Donald Trump secara resmi memerintahkan pelarangan pasukan transgender di militer Amerika Serikat (AS). Memo perintah Trump telah diterima Menteri Pertahanan James Norman Mattis.

Larangan pasukan transgender di layanan militer AS sebenarnya sudah lama. Namun, di era Obama, larangan itu dicabut. Kebijakan Obama kala itu disertai pemberian wewenang kepada Departemen Pertahanan serta Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk mendanai operasi penggantian jenis kelamin pasukan transgender.

”Dalam penilaian saya,” tulis Trump dalam memonya. ”Administrasi sebelumnya gagal mengidentifikasi dasar yang memadai untuk menyimpulkan bahwa mengakhiri kebijakan dan praktik Departemen Luar Negeri tidak akan menghalangi keefektifan militer dan mematikan kesatuan unit, atau sumber daya militer.”

Memo Trump menyerukan penghentian pada semua dana pembedahan dan perawatan seks pasukan transgender.”Kecuali sejauh yang diperlukan untuk melindungi kesehatan seseorang yang telah memulai perawatan untuk jenis kelaminnya,” imuh memo Trump, yang dilansir Reuters, Sabtu (26/8/2017).

Seorang pejabat Gedung Putih yang memberi penjelasan kepada wartawan tentang memo tersebut menolak untuk menentukan apakah petugas transgender pria dan wanita yang saat ini aktif di militer dapat terus melayani berdasarkan kriteria tersebut.

Pejabat tersebut mengatakan bahwa Trump memutuskan pemerintahan era Obama tidak mengidentifikasi dasar yang memadai untuk mengubah apa yang kemudian menjadi kebijakan lama pada pasukan transgender.

Memo tersebut meminta Mattis untuk mengajukan rencana kepada Trump pada 21 Februari 2018, tentang bagaimana menerapkan perubahan tersebut.

Keputusan Trump ini memicu kritik dari kelompok pembela hak-hak kesetaraan gender.

”Perintah Presiden untuk menghapus anggota layanan transgender dari angkatan bersenjata Amerika Serikat dan menyangkal mereka bahwa perawatan kesehatan tidak lain adalah pembersihan,” kritik Matt Thorn, direktur eksekutif OutServe-SLDN, sebuah kelompok yang didedikasikan untuk kesetaraan LGBT di militer, dalam sebuah pernyataan.

"Militer kita terkuat saat semua orang yang layak untuk memiliki kesempatan untuk melakukannya. Kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini adalah untuk membersihkan pasukan berkualitas dan dan hanya akan merusak kohesi unit serta memperlemah kesiapan militer,” imbuh Jennifer Levi, seorang pejabat di kelompok hak gay, GLAD—GLBTQ Legal Advocates and Defenders.