Sanksi Tidak Efektif, Rusia Minta PBB Pakai Strategi Baru untuk Korut
A
A
A
NEW YORK - Duta besar Rusia untuk PBB mengatakan negara-negara anggota PBB memerlukan strategi baru guna mengakhiri potensi sanksi untuk Korea Utara (Korut) yang menghabiskan energi. Ia juga mendesak rezim Pyongyang membatalkan program nuklir dan rudalnya, kembali ke rezim non proliferasi.
Dewan Keamanan (DK) PBB dengan suara bulat mengadopsi resolusi baru yang memperketat sanksi terhadap. Dokumen tersebut menyiratkan larangan impor batubara, besi, bijih besi, timah dan makanan laut dari negara Asia oleh negara anggota PBB.
"Sanksi-sanksi menyusul resolusi hari ini telah habis," kata Vasily Nebenzya sembari menambahkan bahwa krisis tersebut tidak dapat dipecahkan hanya melalui sanksi seperti disitat dari Sputnik, Minggu (6/8/2017).
Diplomat Rusia tersebut menekankan perlunya upaya kolektif yang bertujuan untuk menyelesaikan krisis dan mengusulkan untuk menyusun strategi politik mengenai Korea Utara.
"Resolusi tersebut harus menjadi bagian dari strategi politik, yang belum dibuat, disepakati dan Korut harus dilibatkan dalam hal ini," kata Nebenzya.
Nebenzya juga mendesak Korut untuk menghentikan program nuklir dan rudalnya dan kembali ke rezim non proliferasi dalam kerangka Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).
"Rudal balistik, yang diluncurkan tanpa peringatan dari Korut, menimbulkan risiko besar terhadap transportasi laut dan udara di wilayah ini dan juga kehidupan warga sipil biasa," katanya.
"Kami meminta pemerintah Korut untuk menghentikan program yang dilarang dan kembali Ke rezim non-proliferasi NPT dan badan IAEA [Badan Energi Atom Internasional], dan juga mengikuti Konvensi Senjata Kimia," tukas Nebenzya.
Dewan Keamanan (DK) PBB dengan suara bulat mengadopsi resolusi baru yang memperketat sanksi terhadap. Dokumen tersebut menyiratkan larangan impor batubara, besi, bijih besi, timah dan makanan laut dari negara Asia oleh negara anggota PBB.
"Sanksi-sanksi menyusul resolusi hari ini telah habis," kata Vasily Nebenzya sembari menambahkan bahwa krisis tersebut tidak dapat dipecahkan hanya melalui sanksi seperti disitat dari Sputnik, Minggu (6/8/2017).
Diplomat Rusia tersebut menekankan perlunya upaya kolektif yang bertujuan untuk menyelesaikan krisis dan mengusulkan untuk menyusun strategi politik mengenai Korea Utara.
"Resolusi tersebut harus menjadi bagian dari strategi politik, yang belum dibuat, disepakati dan Korut harus dilibatkan dalam hal ini," kata Nebenzya.
Nebenzya juga mendesak Korut untuk menghentikan program nuklir dan rudalnya dan kembali ke rezim non proliferasi dalam kerangka Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).
"Rudal balistik, yang diluncurkan tanpa peringatan dari Korut, menimbulkan risiko besar terhadap transportasi laut dan udara di wilayah ini dan juga kehidupan warga sipil biasa," katanya.
"Kami meminta pemerintah Korut untuk menghentikan program yang dilarang dan kembali Ke rezim non-proliferasi NPT dan badan IAEA [Badan Energi Atom Internasional], dan juga mengikuti Konvensi Senjata Kimia," tukas Nebenzya.
(ian)