Ram Nath Kovind, Resmi Menjadi Presiden India yang Baru
Rabu, 26 Juli 2017 - 09:41 WIB
Ram Nath Kovind, Resmi Menjadi Presiden India yang Baru
A
A
A
NEW DELHI - Ram Nath Kovin telah dilantik sebagai presiden ke-14 India, Selasa kemarin. Ia menjadi anggota pertama gerakan nasionalis Hindu yang kuat untuk menduduki jabatan publik tertinggi di negara demokrasi terbesar di dunia.
Dikutip dari Asean Correspondent, Rabu (26/7/2017), pria berusia 71 tahun itu juga meningkatkan representasi komunitas kasta Sudra, yang berada paling bawah hierarki kasta kuno India. Keberadaannya berpotensi membantu Perdana Menteri Narendra Modi memperpanjang basis pemilihnya dalam pemilihan umum tahun 2019.
Kovind adalah seorang politisi veteran dan pengacara dengan profil yang sebelumnya rendah. Ia adalah anggota Rashtriya Swayamsevak Sangh atau National Volunteers Association, sebuah gerakan akar rumput yang juga membantu memulai karir politik Modi.
Pemimpin oposisi menuduh Modi menggunakan pemilihan presiden, yang dimenangkan Kovind dengan mudah di sebuah electoral college pekan lalu, untuk memajukan sebuah agenda yang memecah belah. Kelompok oposisi mengatakan, Modi ingin mendefinisikan kembali India sebagai negara Hindu pertama.
Dalam sebuah pidato pelantikannya, Kovind memuji keragaman India, dengan mengatakan bahwa itu adalah inti yang membuat India begitu unik.
"Saya tunduk pada 1,25 miliar warga negara besar ini dan berjanji untuk tetap setia pada kepercayaan yang telah mereka berikan kepada saya," kata Kovind di aula utama parlemen.
India memiliki sekitar 200 juta orang Sudra, yang sebelumnya dikenal sebagai orang tak tersentuh, dan banyak menderita kekurangan sosial dan pengucilan ekonomi.
Terpilihnya Kovind menambah tokoh pendukung Modi duduk di sejumlah jabatan penting yang memperkuat cengkeraman kelompok Hindu pada jabatan publik. Termasuk seorang pendeta garis keras untuk memimpin negara bagian Uttar Pradesh yang berpendudukn paling padat di India.
Konstitusi India hanya memberikan peran seremonial kepada presiden, dengan perdana menteri dan kabinetnya memegang kekuasaan eksekutif.
Namun presiden memiliki peran kunci selama krisis politik, seperti saat pemilihan umum tidak meyakinkan, dengan memutuskan partai mana yang berada dalam posisi terbaik untuk membentuk pemerintahan.
Dikutip dari Asean Correspondent, Rabu (26/7/2017), pria berusia 71 tahun itu juga meningkatkan representasi komunitas kasta Sudra, yang berada paling bawah hierarki kasta kuno India. Keberadaannya berpotensi membantu Perdana Menteri Narendra Modi memperpanjang basis pemilihnya dalam pemilihan umum tahun 2019.
Kovind adalah seorang politisi veteran dan pengacara dengan profil yang sebelumnya rendah. Ia adalah anggota Rashtriya Swayamsevak Sangh atau National Volunteers Association, sebuah gerakan akar rumput yang juga membantu memulai karir politik Modi.
Pemimpin oposisi menuduh Modi menggunakan pemilihan presiden, yang dimenangkan Kovind dengan mudah di sebuah electoral college pekan lalu, untuk memajukan sebuah agenda yang memecah belah. Kelompok oposisi mengatakan, Modi ingin mendefinisikan kembali India sebagai negara Hindu pertama.
Dalam sebuah pidato pelantikannya, Kovind memuji keragaman India, dengan mengatakan bahwa itu adalah inti yang membuat India begitu unik.
"Saya tunduk pada 1,25 miliar warga negara besar ini dan berjanji untuk tetap setia pada kepercayaan yang telah mereka berikan kepada saya," kata Kovind di aula utama parlemen.
India memiliki sekitar 200 juta orang Sudra, yang sebelumnya dikenal sebagai orang tak tersentuh, dan banyak menderita kekurangan sosial dan pengucilan ekonomi.
Terpilihnya Kovind menambah tokoh pendukung Modi duduk di sejumlah jabatan penting yang memperkuat cengkeraman kelompok Hindu pada jabatan publik. Termasuk seorang pendeta garis keras untuk memimpin negara bagian Uttar Pradesh yang berpendudukn paling padat di India.
Konstitusi India hanya memberikan peran seremonial kepada presiden, dengan perdana menteri dan kabinetnya memegang kekuasaan eksekutif.
Namun presiden memiliki peran kunci selama krisis politik, seperti saat pemilihan umum tidak meyakinkan, dengan memutuskan partai mana yang berada dalam posisi terbaik untuk membentuk pemerintahan.
(ian)
