Nihil Bukti, Qatar Membangkang terhadap 13 Tuntutan Saudi Cs
A
A
A
DOHA - Pemerintah Qatar memilih membangkang atau menolak untuk menuruti 13 tuntutan yang diajukan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir, sebagai syarat pencabutan blokade. Menteri Luar Negeri (Menlu) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani menyatakan tuduhan untuk menuntut Qatar itu tanpa bukti.
Empat negara Arab itu memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni 2017 atas tuduhan Doha mendukung terorisme. Keempat negara itu kemudian memblokade Qatar dan mengajukan 13 tuntutan sebagai syarat pencabutan blokade.
Beberapa tuntutan itu antara lain, Qatar harus memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, menutup pangkalan militer Turki di Doha, berhenti mendanai tokoh dan organisasi yang dinyatakan sebagai teroris, menutup media Al Jazeera, membayar kompensasi dan berbagai tuntutan lain.
Doha diberi waktu sepuluh hari untuk memenuhi 13 tuntutan yang disampaikan Kuwait sebagai mediator pada 23 Juni 2017 lalu. Empat negara Arab tak menyebutkan konsekuensi yang diterima Qatar jika membangkang dari tuntutan mereka.
Menlu al-Thani mengatakan, Qatar dan Amerika Serikat (AS) setuju bahwa mereka harus mendorong solusi ”rasional” untuk jalan keluar dari krisis Teluk ini.
Komentar Menlu Qatar ini disampaikan hari Selasa waktu Washington atau hari ini (28/6/2017) setelah bertemu Menlu AS Rex Tillerson. Komentar itu juga sebagai respons atas pernyataan Menlu Saudi Adel al-Jubeir bahwa tidak akan ada negosiasi soal tuntutan tersebut dan Qatar harus berhenti mendukung terorisme.
”Apa yang telah dipresentasikan oleh negara-negara pemblokade hanyalah klaim yang tidak dinyatakan dengan bukti dan bukan tuntutan,” kata al-Thani.
”Negosiasi membutuhkan kemauan nyata dari pihak lain dan bukti untuk mendukung tuntutannya,” lanjut diplomat top Qatar ini, yang dilansir Al Jazeera.
“Tuntutan harus realistis dan dapat dilaksanakan. Ada lagi yang ditolak. Kami setuju dengan Washington bahwa tuntutannya harus rasional,” imbuh al-Thani.
AS juga mendesak solusi diplomatik untuk krisis Teluk. Washington minta daftar tuntutan empat negara Arab itu masuk akal dan dapat ditindaklanjuti.
Empat negara Arab itu memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni 2017 atas tuduhan Doha mendukung terorisme. Keempat negara itu kemudian memblokade Qatar dan mengajukan 13 tuntutan sebagai syarat pencabutan blokade.
Beberapa tuntutan itu antara lain, Qatar harus memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, menutup pangkalan militer Turki di Doha, berhenti mendanai tokoh dan organisasi yang dinyatakan sebagai teroris, menutup media Al Jazeera, membayar kompensasi dan berbagai tuntutan lain.
Doha diberi waktu sepuluh hari untuk memenuhi 13 tuntutan yang disampaikan Kuwait sebagai mediator pada 23 Juni 2017 lalu. Empat negara Arab tak menyebutkan konsekuensi yang diterima Qatar jika membangkang dari tuntutan mereka.
Menlu al-Thani mengatakan, Qatar dan Amerika Serikat (AS) setuju bahwa mereka harus mendorong solusi ”rasional” untuk jalan keluar dari krisis Teluk ini.
Komentar Menlu Qatar ini disampaikan hari Selasa waktu Washington atau hari ini (28/6/2017) setelah bertemu Menlu AS Rex Tillerson. Komentar itu juga sebagai respons atas pernyataan Menlu Saudi Adel al-Jubeir bahwa tidak akan ada negosiasi soal tuntutan tersebut dan Qatar harus berhenti mendukung terorisme.
”Apa yang telah dipresentasikan oleh negara-negara pemblokade hanyalah klaim yang tidak dinyatakan dengan bukti dan bukan tuntutan,” kata al-Thani.
”Negosiasi membutuhkan kemauan nyata dari pihak lain dan bukti untuk mendukung tuntutannya,” lanjut diplomat top Qatar ini, yang dilansir Al Jazeera.
“Tuntutan harus realistis dan dapat dilaksanakan. Ada lagi yang ditolak. Kami setuju dengan Washington bahwa tuntutannya harus rasional,” imbuh al-Thani.
AS juga mendesak solusi diplomatik untuk krisis Teluk. Washington minta daftar tuntutan empat negara Arab itu masuk akal dan dapat ditindaklanjuti.
(mas)