PBB: Israel Sumber Krisis Kemanusiaan Palestina
Kamis, 01 Juni 2017 - 16:25 WIB
PBB: Israel Sumber Krisis Kemanusiaan Palestina
A
A
A
RAMALLAH - PBB dalam laporan terbarunya menyebutkan, pendudukan Israel masih menjadi sumber utama krisis kemanusiaan di seluruh wilayah Palestina yang diduduki atau oPt. Laporan ini dirilis sekaligus untuk menandai 50 tahun pendudukan Israel atas tanah Palestina.
Menurut laporan yang dirilisKantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), disebutkan kebijakan dan praktik pendudukan Israel tetap menjadi alasan utama kebutuhan kemanusiaan di wilayah Palestina yang diduduki.
"Pada intinya, krisis di oPt adalah salah satu kurangnya perlindungan bagi warga sipil Palestina, dari kekerasan, dari pemindahan, dari pembatasan akses terhadap layanan dan mata pencaharian, dan dari pelanggaran hak lainnya, dengan dampak yang tidak proporsional terhadap mereka yang paling, khususnya anak-anak," bunyi laporan OCHA.
"Sementara tren bervariasi dari satu tahun ke tahun berikutnya, kurangnya perlindungan dan pertanggungjawaban yang meluas atas pelanggaran hukum internasional tetap ada," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (1/6).
Laporan tersebut menunjukkan korban tewas warga Palestina akibat kekerasan yang berkaitan dengan konflik di wilayah pendudukan Palestina dan Israel menurun sebesar 37 persen pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015, dan penurunan jumlah korban jiwa di Israel adalah 48 persen. Laporan tersebut menggarisbawahi pemindahan paksa warga Palestina terus berlanjut.
"Meskipun tidak ada pengungsian baru di Jalur Gaza, karena gencatan senjata Agustus 2014 terus berlanjut, lebih dari 9.000 keluarga mengungsi pada akhir tahun 2016. Di Tepi Barat, lebih banyak warga Palestina mengungsi pada tahun 2016 karena penghancuran rumah mereka oleh pemerintah Israel daripada di tahun manapun sejak OCHA mulai merekam fenomena tersebut pada tahun 2009. Sebagian besar dihancurkan dengan alasan mereka kekurangan izin mendirikan bangunan, yang hampir tidak mungkin diperoleh dari pihak berwenang Israel," ungkapnya.
OCHA menambahkan, pembatasan terhadap pergerakan warga Palestina, dan akses terhadap layanan dasar dan bantuan kemanusiaan juga berlanjut. "Pada tahun 2016, organisasi kemanusiaan terus menghadapi berbagai hambatan untuk memberikan bantuan," tukasnya.
Menurut laporan yang dirilisKantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), disebutkan kebijakan dan praktik pendudukan Israel tetap menjadi alasan utama kebutuhan kemanusiaan di wilayah Palestina yang diduduki.
"Pada intinya, krisis di oPt adalah salah satu kurangnya perlindungan bagi warga sipil Palestina, dari kekerasan, dari pemindahan, dari pembatasan akses terhadap layanan dan mata pencaharian, dan dari pelanggaran hak lainnya, dengan dampak yang tidak proporsional terhadap mereka yang paling, khususnya anak-anak," bunyi laporan OCHA.
"Sementara tren bervariasi dari satu tahun ke tahun berikutnya, kurangnya perlindungan dan pertanggungjawaban yang meluas atas pelanggaran hukum internasional tetap ada," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (1/6).
Laporan tersebut menunjukkan korban tewas warga Palestina akibat kekerasan yang berkaitan dengan konflik di wilayah pendudukan Palestina dan Israel menurun sebesar 37 persen pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015, dan penurunan jumlah korban jiwa di Israel adalah 48 persen. Laporan tersebut menggarisbawahi pemindahan paksa warga Palestina terus berlanjut.
"Meskipun tidak ada pengungsian baru di Jalur Gaza, karena gencatan senjata Agustus 2014 terus berlanjut, lebih dari 9.000 keluarga mengungsi pada akhir tahun 2016. Di Tepi Barat, lebih banyak warga Palestina mengungsi pada tahun 2016 karena penghancuran rumah mereka oleh pemerintah Israel daripada di tahun manapun sejak OCHA mulai merekam fenomena tersebut pada tahun 2009. Sebagian besar dihancurkan dengan alasan mereka kekurangan izin mendirikan bangunan, yang hampir tidak mungkin diperoleh dari pihak berwenang Israel," ungkapnya.
OCHA menambahkan, pembatasan terhadap pergerakan warga Palestina, dan akses terhadap layanan dasar dan bantuan kemanusiaan juga berlanjut. "Pada tahun 2016, organisasi kemanusiaan terus menghadapi berbagai hambatan untuk memberikan bantuan," tukasnya.
(esn)
